SBY dan KIB Jilid 2

Seusai pilpres 2009 pasangan SBY-Budiono terpilih menjadi RI 1 dan 2 periode 2009-2014. Saran dan kritik mengiringi kemenangan SBY yang kedua kalinya dalam memimpin Indonesia ke depan. Mulai bagaimana mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, KKN, bencana, bahkan sampai memilih pembantunya (Menteri Kabinet). Yang terakhir ini, kadangkala membuat sibuk insan kuli tinta untuk menebak siapa yang layak mendampingi SBY memimpin bangsa ini berikutnya.

Soesilo Bambang Yudhoyono dikenal sebagai sosok pemimpin "flamboyan". Dia adalah tipe manusia yang super hati-hati, tidak mudah ceplas-ceplos, dan cenderung protektif diri tinggi bila dibandingkan seniornya (Gus Dur). Oleh karenanya, ketika SBY memilih para menterinya sangat mencerminkan kepribadiannya yang selalu mencari jalan keluar "teraman". Jatah menteri Selain dari barisan koalisi partai-partai yang mengusung dirinya, ditawarkan pula pada partai rival pilpres (PDIP dan Golkar). Menariknya, argumen yang disodorkan adalah bahwa sistem presidensil ala Indonesia tidak ada sistem oposisi yang definitif seperti di dalam sistem parlementer.

Terlepas dari setuju atau tidak, realitas selama ini menunjukkan bahwa belum ada mekanisme oposisi di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Hal inilah yang pada gilirannya membuat kebingungan parpol mencari formula yang sesuai dengan aturan main yang berlaku. Terutama partai-partai yang "hobinya" di luar gelanggang kekuasaan eksekutif. Improvisasi dan akrobat politik kadangkala menjadi jalan alternatif bagi mereka yang di luar kekuasaan, agar mendapat ruang respon dari rakyat. Bahkan "kegenitan" politik menjadi senjata ampuh untuk berhadapan dengan kekuasaan, dengan motto "yang penting beda" dengan penguasa.

Sementara SBY dengan karakter yang "menarik" itu, selalu memberikan feedback minim sarkasme. Alih-alih melawan dengan power yang dia punya, malahan dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II memberikan sebagian "kue kuasanya" kepada parpol yang dianggap lawan. Boleh jadi terobosan yang dilakukan SBY itu berdampak plus-minus. Plusnya, kalau parpol rival memberikan apresiasi yang tinggi dengan dukungan terhadap seluruh program yang dicanangkan, dampaknya efektifitas pemerintah semakin solid. Minusnya, bila parpol rival kurang/tidak sungguh-sungguh memberikan dukungan, maka berdampak pada kinerja pemerintahan yang disorientasi. Ujung-ujungnya rakyatlah yang menjadi "tumbal" (korban) dari kebijakan pemerintah yang tidak efektif dan solid. Wallahu'alam...

baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...

Obsesi Intelektualitas

Idealnya kegiatan sehari-hari para penggiat ilmu pengetahuan adalah asah otak. Tidak ada hari tanpa menggeluti dunia ilmu, termasuk ilmu bagaimana dapat survival dalam kehidupannya. Sudah tentu, seluruh hidupnya digadaikan untuk sebuah jatidiri seorang pendidik yang konsisten. Hanya saja, spirit konsistensi perlu ada refleksi yang diturunkan dalam bentuk sebuah karya ilmiah yang dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai user.

Dosen dan guru belakangan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Paling tidak mereka mendapatkan prioritas dari aspek penggajihan sejak anggaran pendidikan naik menjadi 20% dari APBN. Memang belum semua tersentuh oleh program peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik termasuk dosen. Namun program ini masih dalam proses yang relatif panjang dan tidak serta merta semua akan selesai dalam waktu sekejap. Yang jelas hari ini -- diakui atau tidak -- peningkatan kesejahteraan itu sudah dapat dinikmati oleh sebagian dari mereka.

Sembari proses peningkatan kesejahtreaan itu bergulir, tugas mulia tenaga pendidik adalah mempercepat proses pencerdasan anak bangsa. Tugas mulia itu akan berjalan mulus, bila dibarengi dengan peningkatan kualitas tanpa henti dan pamrih. Sudah menjadi kemestian kalau para tenaga pendidik mempunyai "nilai tambah" dalam bidang keilmuan untuk menghasilkan output dan outcome yang lebih unggul. Apalagi ditambah dengan antusias dari sebagian masyarakat kita yang menghendaki adanya lembaga-lembaga pendidikan bertaraf internasional. Tuntutan itu akan terrealisir kalau para tanaga pendidik mempersiapkan dirinya untuk selalu meningkatkan kualitas keilmuannya. Lebih-lebih kalau setiap tenaga pendidik (guru dan dosen) mempunyai karya-karya ilmiah yang berbasis riset -- meskipun tidak berlaku semua, seperti seni dan yang sejenisnya. Yang jelas, untuk seluruh tanaga pendidik harus punya karya yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat agar terjadi proses perubahan yang lebih proggres.

baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...

Antara Manohara dan Ambalat

Di tengah-tengah perhatian warga-bangsa disibukkan dengan Pilpres 2009, ada sebagian masyarakat kita yang mengalihkan perhatiannya pada kasus (KDRT) Manohara oleh sang suami pangeran Fachri dari Kelantan Malaysia. Ditambah lagi, aparat keamanan (TNI AL) disibukkan dengan pengusiran kapal AL Malaysia yang seringkali melanggar batas wilayah laut Indonesia di Ambalat. Dua kasus inilah yang sempat hampir menggeser isu-isu Pilpres 2009 (DPS, DPT, dan yang sejenisnya) di beberapa media elektronik dan cetak nasional.

Hampir semua media TV nasional tiap hari, jam, menit bahkan detik mem-blow-up dua kasus tersebut. Beberapa TV itu dibanjiri iklan yang tidak berhenti memberikan keuntungan komersil akan berita yang lagi menghangat di masyarakat. Lagi-lagi wajah Manohara dan sang Ibu (Desy) menghiasi media-media elektronik dan cetak Ibukota. Para pengamat politik bilateral pun ikut memberikan komentar disertai bumbu-bumbu kaitannya dengan Pilpres. Lebih seru lagi, tidak bosan-bosannya ibu-ibu bahkan beberapa bapak-bapaknya juga di berbagai tempat ikut memberikan pendapatnya. Ada yang pro, ada pula yang kontra tergantung dari mana mereka memotret masalah itu.

Sejenak kemudian, tayangan TV pun menayangkan kapal perang AL Malaysia memasuki perbatasan wilayah laut NKRI yang sudah berkali-kali terjadi. Tidak kalah antusiasnya TNI AL penjaga perbatasan wilayah laut RI di Ambalat, berkali-kali juga mengusir kapal-kapal AL Malaysia itu. Konon katanya, persoalan perbatasan di wilayah Ambalat sudah seringkali dibicarakan antara kedua negara (Indonesia dan Malaysia). Namun sejauh ini masih terjadi pelanggaran oleh pihak Malaysia yang berusaha memancing di air keruh di atas perundingan kedua negara tersebut.

Menarik untuk dicermati -- kasus Manohara dan Ambalat secara kebetulan bersamaan – menyodorkan batu uji pada pemerintah SBY-JK dalam hubungan bilateralnya dengan negara tetangga. Sejauh ini, mungkin tidak semua masyarakat Indonesia tahu bagaimana pemerintah menjalin hubungan antar negara. Apakah selama pemerintahan SBY-JK negara RI mempunyai jejak rekam yang smart dalam pergaulan antar bangsa? Ataukah justru malahan sebaliknya, selalu dalam posisi mengalah dan mengalah seperti kasus pulau Sepadan-Ligitan yang kalah oleh Malaysia di Mahkamah Internasional.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia tidak tahu (atau tidak mau tahu) logika diplomasi yang pemerintah lakukan. Tetapi yang lebih penting bagi semua warga-bangsa Indonesia, adalah dibutuh pemimpin nasional yang dapat mempertahan kedaulatan dan martabat bangsa. Oleh karena itu, pemimpin masa depan bangsa ini bukan sekedar “Jago Kandang”, namun mereka dapat juga mengangkat citra Republik ini di pergaulan internasional sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat.

baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...

Mahalnya Demokrasi

Beberapa hari yang lalu, saya berdiskusi dengan caleg DPR RI untuk Dapil wilayah kota tertentu di Jabar pada Pemilu legislatif 2009. Dari obrolan itu banyak informasi yang saya dapatkan terutama menyangkut sepak terjang para wakil rakyat selama ini langsung dari sumber aslinya. Kebetulan dia juga sudah dua periode duduk di senayan sebagai wakil rakyat , jadi cukup pengalaman dalam mengilustrasikan berbagai anekdot wakil rakyat yang “terhormat” itu.

Singkat cerita, menurut dia pemilu 2009 adalah sangat berat dan besar “ongkosnya”. Bukan hanya ongkos financial, tetapi sosial, politik, keamanan, psikologis dan yang jelas ekonomi. Kenapa demikian, karena pemilu 2009 lebih ditekankan suara terbanyak dari masing-masing calon legislatif, dan bukan karena nomor urut seperti pemilu-pemilu yang lalu. Sistem yang seperti ini bagi caleg yang sudah punya investasi popularitas di masyarakat mungkin tidak begitu berat. Namun bagi caleg yang baru memulai dan belum banyak dikenal masyarakat menambah sederet kerja keras yang sulit dibayangkan. Belum lagi, regulasi lainnya yang banyak memberikan beban tambahan bagi mereka, seperti caleg harus transparan dalam mengelolah anggaran kampanye.
Dari caleg DPR RI itu, saya dapatkan informasi bahwa negara dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Presiden2009 menghabiskan kurang lebih 25 Triliun. Jumlah ini bukan ongkos yang kecil ditengah-tengah krisis global yang juga menerpa bangsa kita. Belum lagi ongkos-ongkos lainnya (sosial, politik, budaya dan keamanan). Yang jelas, demokrasi mahal ongkosnya. Namun, sepertinya demokrasi lah yang lebih kecil resikonya ketimbang otoriterian.

Berikutnya, yang kita harapkan dari demokrasi adalah tatanan Indonesia yang lebih beradab, bermartabat dan memanusiakan manusia. Siapapun yang jadi wakil rakyat, dan pimpinan nasional di kemudian hari, tidak ada tawar-menawar harus dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini, rakyat sudah melek politik. Hari ini rakyat sudah bangun dari tidurnya. Hari ini rakyat sudah siap menentukan pilihan demokrasinya. Hari ini, karena sistem demokrasi yang dipilih menjadi “semen” politik di Indonesia, maka harus dihargai, dihormati dan diperlakukan dengan semestinya. Demokrasi jangan diciderai, dilecehkan dan diperlakukan dengan tidak terhormat. Sebab, bila terjadi, rakyat kehilangan kepercayaannya dengan demokrasi yang pada gilirannya memunculkan anarkhisme dan otoritarianisme.

baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...

Jangan Ada Dusta di Antara Kita

Perbedaan cara pandang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan sebagian anggota DPR RI tentang interpelasi BLBI, menjadi polemik yang menghangatkan atmosfir perpolitikan republik ini. Hampir semua orang tertuju pada polemik itu, meski sebagian warga masih ada yang larut atas meninggalnya Pak Harto (mantan Presiden RI ke 2) dengan berbagai beban hukumnya. Ternyata idiom interlepelasi bukan moment yang dianggap wajar dan lumrah dalam wacana demokrasi di negeri ini. Padahal di negara-negara yang menganut demokrasi, interpelasi sudah menjadi "sarapan" sehari-hari mereka. Apalagi dalam sistem demokrasi, interpelasi merupakan proses dialogis yang produktif antar eksekutif dan legislatif untuk mencari solusi yang terbaik bagi bangsa.

Dalam kasus ini, alih-alih ada komunikasi politik yang sehat antara Presiden SBY dan DPR RI, malahan keduanya saling adu argumentasi dengan berbagai retorika yang sulit dipahami oleh rakyat banyak. Lebih ironisnya lagi, permasalahan yang dijadikan polemik adalah sesuatu yang bersifat "teknis" dan tidak menyentuh substansi materi interpelasi BLBI. Sepertinya, satu sama lain sudah merasa perpegang pada mekanisme yang berlaku dan mengaku mempunyai otoritas truth klaim yang populis. Alhasil, kedua penyelenggara negara ini sulit ketemu dan dalam titik sumbu yang berbeda untuk hal yang tidak signifikan, sehingga gilirannya yang terjadi adalah sekedar "dramatisasi" dialogis yang absurd (nihil).

Bagi Presiden SBY, kehadiran di Sanayan (Gedung DPR RI) bukan keharusan dalam penyampaikan hak jawabnya kepada para wakil rakyat itu, sebab menurutnya cukup diwakilkan oleh para menterinya sebagai pembantu Presiden. Sementara sebagaian anggota DPR RI, beranggapan Presiden berkewajiban hadir untuk menyampaikan hak jawabnya tentang kasus BLBI dengan alasan keseriusan Presiden dalam menyelesaikan BLBI ditentukan oleh kehadirannya. Kedua alasan yang paradoks itu sebetulnya mencerminkan sikap ketidakdewasaan (childness) yang dipertontonkan kepada seluruh rakyat yang hari ini mereka didera berbagai kesulitan hidup. Terlepas dari reasoning yang mereka (Presiden dan DPR RI) kemukakan berdasarkan mekanisme dan aturan, tetapi ada fatsun politik yang mereka abaikan, yaitu kecerdasan emosional dalam berpolitik. Kecerdasan emosional inilah yang menjadi standar tingkat kedewasaan seseorang dalam menyelesaikan berbagai masalah, apalagi masalah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Menilik kasus interpelasi BLBI ini, sepertinya merefleksikan kepribadian dari para penyelenggara negara yang ternyata lebih banyak menonjolkan kepentingan politik jangka pendek ketimbang politik "Adi Luhung" atau "High Political". Hari ini, sebagian besar rakyat Indonesia sudah letih dan kehabisan energi untuk terus-menerus menyaksikan akrobat para penyelenggara negara tanpa menuai hasil yang berarti bagi semua warga negara. Dan yang paling menggembirakan lagi, rakyat sudah "melek" politik untuk melihat, mengawasi dan sekaligus mengevaluasi para manuver politik atau hidden agenda para pemimpinnya. Dengan begitu, lebih pantas kalau konteks ini meminjam judul lagu Brury Pesolima, "Jangan Ada Dusta di Antara Kita".

baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...

Konflik: Perbedaan Distribusi Otoritas

Sang teoritis konflik modern Ralf Dahrendorf (1958), menyatakan munculnya konflik sosial sistematis di semua asosiasi disebabkan terjadi perbedaan pendistribusian otoritas. Arti kata, otoritas atau kekuasaan lah selama ini yang menjadikan penentu utama konflik individu atau kelompok yang belakangan ini marak diberbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia.

Belajar dari proses perjalanan kepemimpinan Soeharto (rezim ORBA), banyak yang dapat dipetik untuk dijadikan proses pembelajaran yang berharga bagi warga-bangsa Indonesia. Paling menarik untuk direview adalah model distribusi otoritas yang dilakukan rezim ORBA, yaitu perpaduan yang tidak seimbang antara model fungsionalisme (keseimbangan) dengan konflik -- meski tidak disadarinya. Dalam perspektif Dahrendorf, yang dilakukan rezim ORBA atau rezim siapapun merupakan perwujudan yang mesti terjadi. Sebab, dalihnya bahwa otoritas dalam setiap asosiasi selalu bersifat dikotomi, yaitu satu sisi kelompok yang memegang posisi otoritas (superordinat) dan kelompok yang dikendalikan (subordinat) di sisi lain. Dua kelompok ini dalam situasi apapun selalu berhadapan dan saling bertentangan untuk memperjuangkan "kepentingan" masing-masing. Kalau kelompok superordinat fungsi konflik -- meminjam istilah Lewis Coser -- kepentingannya untuk mempertahankan status quo, sedangkan kelompok subordinat kepentingannya perubahan.

Jadi kalau menurut teori konflik modern, siapapun dan apapun bentuk kepemimpinannya selalu dibanyang-bayangi oleh makna otoritas. Sebab setuju atau tidak, makna otoritas selalu melekat pada status/posisi yang merupakan dua entitas yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Maksudnya, mereka yang menduduki posisi otoritas secara otomatis mengendalikan bawahan dan memposisikan sebagai superordinat yang berkuasa atas subordinat. Secara sosiologis, mereka yang berkuasa karena produk espektasi dari orang-orang yang di sekitar mereka, dan bukan karena karaktristik psikologis mereka sendiri, tetapi memang karena posisi lah yang menciptakan seseorang mempunyai otoritas penuh. Alhasil, karena otoritas adalah absah, maka berbagai punishment dapat dijatuhkan pada pihak yang menentang. Hal ini berlaku bagi siapapun yang memposisikan sebagai pemegang otoritas atau kuasa, berikutnya hanya tergantung pada perbedaan kadar sanksi yang diberikan pada lawan posisinya.

baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...

Kenapa Bahan Pokok Harus Naik?

Belakangan, rakyat Indonesia semakin terbebani dengan kenaikan bahan-bahan pokok yang melambung tinggi. Terutama rakyat kecil, semakin sulit untuk menikmati kehidupan yang layak di bumi Nusantara yang dikenal kaya dengan hasil buminya. Ironis memang, bila melihat potret yang paradoks disekitar kita, di satu sisi banyak rumah mewah dan berjubelnya kendaraan yang model keluaran baru dengan harga yang selangit, sementara di sisi lain, sebagian masyarakat kita masih ada yang makan "nasi aking" atau " nasi second ". Inilah fakta sosial yang tak terbentahkan di era kepemimpinan SBY-JK, bahwa belum adanya perubahan yang signifikan di beberapa bidang terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.

Apa yang terjadi bila masyarakat banyak yang mengeluhkan tentang kenaikan bahan pokok yang melambung tinggi dan tak terjangkau harganya oleh mereka? Bila hal itu terjadi terus-menerus, dapat dibayangkan banyak rakyat yang sulit mendapatkan makanan yang layak dan lebih parahnya mereka melanjutkan hidupnya dengan tertatih-tatih. Sehingga yang terbersit dalam benaknya adalah krisis kepercayaan terhadap pemerintah SBY-JK dalam menangani problem fundamental rakyat. Dalam konteks ini, masyarakat pada umumnya tidak mempersoalkan dampak harga minyak dunia yang sempat menembus lebih dari 100 dolar, tapi secara riil mereka melihat ketidakadilan policy pemerintah dalam pemerataan kesejahteraan. Atau yang lebih lunak, rakyat menganggap rezim SBY-JK sudah tidak mampu lagi menjalankan roda kepemerintahannya. Oleh karena itu, boleh jadi fenomena ini akan mempengaruhi popularitas kedua pemimpin RI, apalagi berkaitan dengan kepemimpinan nasional ke depan.

Indikasi ini sudah jelas merefleksikan ketidakberdayaan pemerintah untuk meregulasi kebutuhan bahan pokok, padahal persoalan kebutuhan bahan pokok merupakan faktor fundamental yang tidak bisa dijadikan trail and error atau uji coba. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah memang harus berbading lurus antara kenaikan minyak dunia dengan bahan-bahan pokok? Dan Apakah pemerintah tidak dapat ekspansi pasar untuk menstabilkan harga-harga bahan pokok? Wallahu'alam...

baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...

Membangun Kesadaran Kolektif Bangsa

Berbagai peristiwa di Indonesia belakangan ini, mewarnai dinamika sosial yang banyak menyita energi seluruh komponen bangsa. Dari mulai bongkar pasang kabinet SBY-JK sampai konflik horizontal (anarkhisme) yang tak kunjung reda. Belum lagi, penyelesaian penegakkan hukum yang masih berkutat pada kasus-kasus “recehan” – belum menyentuh yang substanstif – sampai pada polemiknya antar lembaga tertinggi Negara (MA Vs KPK). Di tambah lagi, kebijaan ekonomi pemerintahan SBY-JK yang belum berpihak sepenuhnya kepada kesejahteraan rakyat kecil, sebab lagi-lagi alasannya adalah jargon “pertumbuhan” untuk menstabilkan ekonomi makro. Akibatnya, hanya segelintir orang saja (pengusaha kelas menengah sampai kakap) yang dapat survival dan menikmati “kue pembangunan” republik ini.


Lebih ironisnya, untuk sebuah negara yang berdaulat dan bahkan cenderung “over” demokrasi seperti Indonesia, masih terdapat warga negara yang tidak aman dan merasa terancam hidupnya. Terlepas, karena mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan mainstream masyarakat pada umumnya (kasus aliran-aliran “sesat”). Tetapi yang paling penting adalah, bagaimana peran negara untuk melindungi dan mengayomi seluruh warga negaranya berdasarkan mekanisme penegakkan hukum yang berlaku. Negara melalui perangkatnya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif semestinya lebih menekankan pada konsistensi law enforcement untuk memberikan kesan pada dunia internasional sebagai sebuah negara yang berdaulat dan berperadaban.

Selain itu pula, masih ada beberapa kasus lain yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, ternyata radiasi kebebasannya menyentuh wilayah kebebasan orang atau kelompok lain. Hal inilah yang menyebabkan gesekan antar warga masyarakat yang pada gilirannya terjadinya konflik horizontal yang tidak mudah untuk diselesaikan. Sebagian masyarakat memaknai kebebasan adalah ekspresi tanpa batas, mungkin lebih ekstremnya free-value (bebas nilai). Sementara secara hakiki, tidak mungkin makna kebebasan itu sendiri menciderai harkat kemanusian universal. Oleh karenanya, diperlukan learning-process yang lebih koprehensif kepada masyarakat tentang makna kebebasan yang sejati, melalui pendidikan sosial-politik yang mencerdaskan.

Bersamaan dengan itu, masalah patologi sosial semakin sulit dihilangkan karena lemahnya penegakkan hukum di republik ini. Semisal kasus narkoba, justru secara kuantitatif dan kualitatif meningkat. Bahkan uniknya, tempat tahanan (LP: Lembaga Pemasyarakatan) menjadi basis pengedaran yang paling produktif, padahal LP semestinya menjadi lembaga yang steril dari berbagai “penyakit” masyarakat dan sekaligus membuat efek jera pada para pelakunya. Realitas yang demikian ini semakin menambah rumitnya proses penegakkan hukum yang berkeadilan dan berperadaban.

Belum lagi penanganan masalah bencana alam (banjir, tanah longsor dsb.) yang sebagian besar disebabkan pengrusakan lingkungan oleh manusia, mulai dari pembalakan liar (illegal logging) sampai pada pembuangan sampah yang tidak tertib. Bersamaan dengan itu pula, dampak yang paling membahayakan bagi kehidupan manusia karena kerusakan lingkungan adalah (global-warming) atau pemanasan global yang dapat merubah drastis ekosistem kehidupan manusia. Antisipasi pemerintah dalam hal ini, belum maksimal dan tegas dalam menindak para pelaku pengrusakan lingkungan dengan sanksi hukum yang sangat berat, sebab menurut hemat penulis, kasus ini sama beratnya dengan terorisme. Paling tidak, aspek kesamaannya adalah menghancurkan lingkungan (ekosistem) dan masa depan manusia secara keseluruhan.

Untuk itu, kepada seluruh penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) --dalam rangka membenahi masalah kebangsaan yang sangat kompleks – seyogyanya memberikan keteladanan dan sekaligus mengajak seluruh komponen bangsa untuk membangun republik ini. Sudah waktunya bagi para penyelenggara negara itu menyadari, bahwa berlarutnya masalah yang multi-kompleks, dikarenakan “keterbatasan” political will mereka untuk mengelola negara dengan baik dan sungguh-sungguh. Dengan demikian, sarat utama untuk membangun negara yang berkeadaban dan berprikemanusian adalah membentuk kesadaran kolektif yang berpijak pada semangat humanisme-religius. Sehingga pada gilirannya, hal itu akan menjadi energi positif yang dapat memotivasi mereka untuk selalu berfikir dan berkarya demi hajat hidup orang banyak (rakyat).

baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...

Perlunya Pengendalian Sosial Untuk Aliran-aliran Agama di Indonesia

Maraknya aliran-aliran agama yang muncul belakangan ini, membuat banyak orang dari mulai tokoh agama, pemerintah, aparat sampai masyarakat awam dibikin sibuk untuk mencari solusinya. Seperti halnya kasus Ahmadiyah, dan yang paling terakhir Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang dituduh "sesat" oleh berbagai institusi-institusi Islam (MUI dan Ormas-ormas Islam). Dan yang paling membuat rasa kemanusian penulis tersentuh, adalah prilaku kekerasan (anarkhis) yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Hal ini dapat juga dijadikan cerminan bahwa pola interaksi sosial bangsa kita yang menganggap terapi konflik adalah bagian dari solusi yang instan untuk diberlakukan.


Hemat penulis, bahwa pola interaksi sosial dari sebuah masyarakat yang moyoritas, merupakan miniatur dari sebuah bangsa secara keseluruhan. Jadi, tatkala masyarakat kebanyakan dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan pendekatan konflik, maka bangsa ini mengalami "metamorfosis" ke arah regress (kemunduran). Sebaliknya, kalau bangsa ini dalam setiap penyelesaian masalah melalui pendekatan equallibrium (harmoni), maka capaian ke arah proggress (kemajuan) akan teralaminya. Untuk itu, yang paling bertanggungjawab dalam hal ini adalah pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam mengatur masyarakatnya. Diakui atau tidak, peristiwa yang sejenis hampir sering terjadi di berbagai wilayah di negeri ini. Dan boleh jadi, akan menyusul terus-menerus dengan kasus yang sama. Dengan demikian, perlunya antisipasi dari berbagai elemen bangsa.

Bagi "aktor intelektual" dari aliran-aliran agama yang dianggap kontroversi, semestinya dalam mengemban "misi" yang akan digelindingkan ke masyarakat, memantau terlebih dahulu, apakah misinya populer atau justru akan membuat keresahan di masyarakat secara sporadis. Pada akhirnya bukan persoalan memperjuangkan "kebenaran" yang mungkin "truth claim" (klaim kebenaran) -- nilai kebenarannya juga masih relatif -- tetapi yang harus mendapat porsi lebih untuk diperhatikan adalah persoalan social order (ketertiban sosial) yang terancam. Apalagi kalau dilihat dari berbagai aspek, bahwa bangsa ini masih banyak "agenda" permasalahan yang harus secepatnya diselesaikan, terutama yang berkaitan dengan kemiskinan dan pemberantasan korupsi yang tak kunjung tuntas. Menurut analisis penulis, prilaku para "aktor intelektual" aliran-aliran agama kontroversi dapat juga dikatagorikan sebagai "anarkhisme sosiologis".

Istilah anarkhisme sosiologis dapat juga diartikan, sebuah proses pemaksaan ide, pikiran, atau gagasan yang tidak sesuai dengan mainstreem masyarakat pada umumnya. Pada tataran filosofis atau bahkan positivistis boleh jadi beranggapan bahwa, pikiran, gagasan atau ide apapun tidak ada satu pun yang dapat membendung , kecuali pikiran itu sendiri. Tetapi dalam konteks sosial, perihal toleransi, apresiasi, dan egaliterian adalah bagian yang tak dapat diabaikan begitu saja. Biasanya dalam hukum sosial, yang berlaku adalah gagasan, ide atau pikiran yang sudah dianggap mainstreem (arus utama), meskipun kadangkala tidak mempersoalkan benar dan salah dalam konteks apapun, mungkin termasuk juga teologi. Tetapi yang berlaku biasanya adalah, layak dan tidak layaknya sebuah gagasan itu eksis -- berdasarkan kesepakatan sosial.

Oleh karenanya, persoalan pencarian solusi yang dapat menjadi win-win solution bagi semua pihak, adalah para pemegang kebijakan (pemerintah) perlu membuat mekanisme atau aturan main yang dihasilkan dari berbagai komponen bangsa, termasuk di dalamnya yang pro dan yang kontra. Kenapa demikian? karena mereka semua adalah anak-anak bangsa yang mempunyai hak hidup yang sama, sekaligus menghendaki ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan mereka untuk bermasyarakat dan berbangsa. Sehingga untuk mewujudkan sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat tidak akan mengalami kesulitan, apabila semangat dialogis di antara anak-anak bangsa seringkali dilakukan. Apapun masalah akan selesai, kalau manusia berikhtiar mencari problem solving-nya, sebab Tuhan pun menciptakan masalah-masalah makhlukNya sepaket dengan solusinya. Itupun kalau kita berkemauan keras mencari alternetif pemecahannya. Wallahu'alam

baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...

BPK VS MA

Prilaku elite kukuasaan di negeri kita aneh bin ajaib. Bagaimana tidak? dalam suasana bangsa yang sedang dirundung berbagai masalah yang tak kunjung redah, para elite sibuk dengan konflik (cakar-cakaran)antar mereka. Seperti kasus konfliknya BPK dan MA, yang pada akhirnya Presiden harus ikut membantu menyelesaikan persoalan mereka. Sinyelemen yang seperti itu menjadi proses pembelajaran politik yang tidak sehat bagi masyarakat. Masyarakat semakin dibikin bingung dan mungkin jengkel melihat prilaku elite yang semakin childness (kekanak-kanakan.)

Proses pendewasaan seluruh elemen bangsa ternyata bukan pekerjaan mudah. Bahkan elite kekuasaan pun masih ada yang tidak masuk pada katagori dewasa dari sisi wisdom atau sikap kenegarawanan yang mumpuni. Hari gini... elite kekuasaan masih bersikap kekanak-kanakan? Saya kira sudah bukan zamannya lagi. Masyarakat semakin tidak bisa berharap banyak untuk mentauladani para elite penguasa di negeri ini.

Ironisnya, seperti sang elite hukum sekelas MA, tidak berkenan untuk di sentuh (untouchable)oleh lembaga apapun. Seyogyanya, MA lah yang memberikan tauladan yang progresif ke seluruh lapisan sosial di negeri kita ini, terutama di bidang penegakkan hukum. Dan justru bukan terkesan sebagai "negara" dalam Negara", yang sulit untuk diajak kompromi karena meresa paling benar dan berdiri di atas hukum itu sendiri. Saya kira tidak ada lembaga negara apapun bidangnya, sepi dari urusan human error, tidak terkecuali MA atau bahkan BPK sekalipun. Oleh karena itu, idealnya kalau masih menghendaki Indonesia menjadi negeri yang bermartabat dan beradab, semua elemen bangsa ini, dari mulai elite sampai grassroot-nya (rakyat) harus menjunjung tinggi norma-norma yang sudah disepakati bersama. Tanpa ada komitmen yang seperti itu, cita-cita menjadi negara berkeadilan dan berperadaban sepertinya hanya isapan jempol semata. Sejarah banyak membuktikan...

baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...

Pemerintah Vs Pedagang Kaki Lima (PKL)

Hampir setiap hari berita di telivisi-telivisi atau media cetak di kita, dipenuhi tentang penertiban wilayah-wilayah yang dihuni Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh aparat trantib dan aparat keamanan daerah. Ironisnya, setiap pemuatan berita tentang penertiban PKL selalu dibarengi dengan bentrok fisik dan selalu ada korban. Hal itu terjadi terus-menerus bagaikan aktivitas yang sudah menjadi kemestian adanya. Sehingga gambaran yang nampak di permukaan adalah, sebuah potret masyarakat yang selalu didera konflik terus-menerus tanpa ada kepastian penyelesaian. Atau memang jenis masyarakat kita -- dari mulai penguasa sampai rakyatnya -- adalah masyarakat yang "sakit". Sakit di sini dimaknai, meminjam istilah ahli psikologi yang dinamakan "patologi sosial", yakni semacam penyakit jiwa yang kaitannya dengan pola hubungan sosial.

Oleh karena itu, dalam konteks untuk mencari jalan keluar yang win-win solution diatara kedua pihak, semestinya ada alat kontrol selain perundang-undangan, yakni pendekatan-pendekatan yang sifatnya sosio-kultural. Sosio-kultural yang dimaksud adalah pendekatan yang melibatkan tradisi-tradisi setempat dengan tidak melepaskan sama sekali aturan perundang-undangan yang berlaku. Semisal, menertibkan PKL di daerah yang nota-bene masyarakat religius, maka pemerintah dalam hal ini mengikutsertakan tokoh-tokoh agama atau masyarakat yang dianggap mempunyai kharisma oleh mereka.

Prioritas yang paling penting bagi pemerintah daerah dalam hal ini, bahwa pemerintah melalui aparat trantib dan aparat keamanannya berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari dari bentrok fisik dengan PKL. Bagaimanapun juga, mereka (PKL) adalah anak-anak bangsa yang mempunyai hak yang sama di mata hukum untuk mencari penghidupan yang layak selagi pemerintah tidak dapat membantu hajat hidup mereka. Pemerintah di sini bukanlah satu-satunya yang memiliki seluruh aset bangsa ini. Pemerintah seyognya menjadi "serve of society" atau pelayan masyarakat, bukan sebaliknya sebagai "tuan tanah" yang selalu menghakimi dengan cemeti pada para pelayan-pelayannya. Mungkin realitas inilah yang salama ini terjadi di negeri ini?...

baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...

Sosiologi Indonesia: haruskah lebih sosiologis?

Carut marutnya bangsa Indonesia dari berbagai problematikanya diperlukan gagasan-gagasan orisil yang justru problem solvingnya dari perspektif sosiologis. Sebab, di mata indonesianis, bangsa ini tidak mudah di selesaikan dengan sekedar jargon politik semata. Tetapi, diperlukan kerja sosial yang berbasis sosial-budaya yang sangat heterogen. Dapat dibayangkan, semisal penyelesaian separatisme diberbagai daerah hanya diproduk dari "meja Jakarta" yang notabene central elite kekuasaan yang --meminjam istilah trennya -- " tebar pesona an-sich".

Untuk itu, sudah waktunya piranti produk budaya yang plural itu dicarikan formulanya yang melibatkan para expert diberbagai bidang. Mulai "hulu" (penguasa) sampai "hilir" (rakyat) dimanapun berada membuka ruang publik komunikasi sosial untuk meretas sekat-sekat psikologis yang sudah lama mengkristal. Dengan demikian, fungsi peran -peran social -control seperti yang dikemukakan Paul B.Horton dan C.L.Hunt (1993:176), pengendalian sosial (social control) adalah, untuk menggambarkan segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat.

Mungkin sampai hari ini, upaya menyelesaian masalah di berbagai bidang belum menunjukkan angka statistik yang signifikan -- untuk tidak menyebut absurd . Pembenahan yang dilakukan pemerintahan mulai pasca ORBA, tidak nampak signifikan, bahkan cenderung menurun. Pernyataan ekstrimya, pemerintahan sekarang "tidak lebih baik dari rezim ORBA". Mulai dari jumlah angka pengangguran yang meningkat, instabilitas ekonomi yang naik-turun tajam, penegakkan hukum (law enforcemen) yang masih terkesan "tebang pilih" dan konflik di berbagai daerah tidak kunjung surut. Pernyataan yang terakhir itu, penulis sependapat bahwa salah satu keberhasilan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), adalah penyelesaian konflik di Daerah Istimewa Aceh. Tapi Indonesia bukan hanya Aceh, masih banyak daerah yang perlu penanganannya yang hampir mirip dengan Aceh, yakni proses nation building yang dibarengi pemerataan dan keadilan yang balance dan transparan di berbagai wilayah, meskipun tetap proporsional.

Mengutip yang diungkapkan Paul Horton dan C.L.Hunt di atas, setidaknya pemerintahan SBY hari ini dan pemerintahan yang akan datang, semestinya dapat menjadi pengendali sosial yang sesuai dengan harapan berbagai elemen bangsa, kalau menghendaki adanya social order (ketertiban sosial). Di akui atau tidak, keterlambatan proses nation building di Indonesia, salah satunya tidak adanya komitmen bersama di berbagai kalangan elemen bangsa itu. Sehingga tidak sedikit program yang digelindingkan oleh pemerintah tidak mendapat respon dan apresiasi dari sebagian kalangan. Boleh jadi yang tidak mendukungnya minoritas, tetapi dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal itu dapat menjadi "batu sandung" atau "batu kerikil" yang menyelip di sepatu. Memang proses penyelarasan main-stream ke berbagai kalangan tidak semudah membalik tangan, tapi itulah uji kalayakan seorang pemimpin atau negarawan yang mumpuni. Untuk itu, penulis dengan sedikit analisis sosiologis yang minimalis berupaya mengajak para sosiolog mendialogkan masalah bangsa ini menuju bangsa besar yang beradab dan bermartabat.

baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...