Beberapa hari yang lalu, saya berdiskusi dengan caleg DPR RI untuk Dapil wilayah kota tertentu di Jabar pada Pemilu legislatif 2009. Dari obrolan itu banyak informasi yang saya dapatkan terutama menyangkut sepak terjang para wakil rakyat selama ini langsung dari sumber aslinya. Kebetulan dia juga sudah dua periode duduk di senayan sebagai wakil rakyat , jadi cukup pengalaman dalam mengilustrasikan berbagai anekdot wakil rakyat yang “terhormat” itu.
Singkat cerita, menurut dia pemilu 2009 adalah sangat berat dan besar “ongkosnya”. Bukan hanya ongkos financial, tetapi sosial, politik, keamanan, psikologis dan yang jelas ekonomi. Kenapa demikian, karena pemilu 2009 lebih ditekankan suara terbanyak dari masing-masing calon legislatif, dan bukan karena nomor urut seperti pemilu-pemilu yang lalu. Sistem yang seperti ini bagi caleg yang sudah punya investasi popularitas di masyarakat mungkin tidak begitu berat. Namun bagi caleg yang baru memulai dan belum banyak dikenal masyarakat menambah sederet kerja keras yang sulit dibayangkan. Belum lagi, regulasi lainnya yang banyak memberikan beban tambahan bagi mereka, seperti caleg harus transparan dalam mengelolah anggaran kampanye.
Dari caleg DPR RI itu, saya dapatkan informasi bahwa negara dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Presiden2009 menghabiskan kurang lebih 25 Triliun. Jumlah ini bukan ongkos yang kecil ditengah-tengah krisis global yang juga menerpa bangsa kita. Belum lagi ongkos-ongkos lainnya (sosial, politik, budaya dan keamanan). Yang jelas, demokrasi mahal ongkosnya. Namun, sepertinya demokrasi lah yang lebih kecil resikonya ketimbang otoriterian.
Berikutnya, yang kita harapkan dari demokrasi adalah tatanan Indonesia yang lebih beradab, bermartabat dan memanusiakan manusia. Siapapun yang jadi wakil rakyat, dan pimpinan nasional di kemudian hari, tidak ada tawar-menawar harus dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini, rakyat sudah melek politik. Hari ini rakyat sudah bangun dari tidurnya. Hari ini rakyat sudah siap menentukan pilihan demokrasinya. Hari ini, karena sistem demokrasi yang dipilih menjadi “semen” politik di Indonesia, maka harus dihargai, dihormati dan diperlakukan dengan semestinya. Demokrasi jangan diciderai, dilecehkan dan diperlakukan dengan tidak terhormat. Sebab, bila terjadi, rakyat kehilangan kepercayaannya dengan demokrasi yang pada gilirannya memunculkan anarkhisme dan otoritarianisme.
Senin, 06 April 2009
Mahalnya Demokrasi
Rabu, 18 Februari 2009
ANTARA PONARI DAN HILLARY
Sekali lagi Ponari masih memenuhi lembaran berita berbagai media nasional selain kehadiran Hillary Clinton (Menlu AS) ke Indonesia (18/2/2009). Boleh jadi popularitas Hillary menjadi redup karena “kesaktian” Ponari sang dukun Cilik asal Jombang Jatim. Tapi hanya di Indonesia, khususnya di Jombang dan sekitarnya. Meskipun sudah banyak yang memberikan komentar “miring” tentang kehadiran Ponari dan kedatangan Hillary ke Indonesia, namun keduanya tetap survival dan populer. Itulah yang menyebabkan kesamaan antara Ponari dan Hillary.
Kenapa fenomena Ponari menjadi semakin menarik untuk disimak, seperti halnya kedatangan Hillary? Terdapat beberapa kesamaan antara kedua makhluk Tuhan ini. Pertama, Ponari selain dia punya kelebihan pengobatan alternatif yang juga didukung oleh spirit masyarakat yang lebih mengedepankan mitos, dia juga dipopulerkan oleh media. Begitu juga dengan Hillary, karena kelebihannya sebagai Menlu AS (negara Adidaya) yang berpengaruh pada konstelasi Internasional. Lebih pasnya lagi banyak negara, termasuk Indonesia, beranggapan bahwa Amerika Serikat mempunyai “Smart Power”-- meminjam istilah Hillary. Media pun, baik nasional maupun internasional mem-blow-up kekuatan Amerika Serikat dengan berbagai sepak terjang kebijakan politik luar negerinya.
Kedua, diakui atau tidak, kehadiran Ponari ditengah-tengah masyarakat Jombang dan sekitarnya memberikan dampak yang signifikan, paling tidak sosial ekonomi dan mungkin psikologis di lingkungannya. Dengan berjubelnya pencari berkah dari Ponari, masyarakat sekitar tempat tinggal Ponari pun mendapatkan berkah rezeki dari pelayanan jasa panitia penyambutan tamu, juru parkir dan keamanan. Bahkan sebagian warga sekitar, membuka warung-warung makanan dan minuman untuk menyediakan kebutuhan pokok para pengunjung Ponari. Jadi, secara tidak langsung keberadaan Ponari memberikan tambahan ekonomi masyarakat sekitar yang sangat berarti. Demikian juga kedatangan Hillary ke Indonesia, memberikan berkah bagi pemerintah Indonesia dan sebagian kecil warganya, terutama para “player” bilateral. Mungkin untuk pemerintah Indonesia berkahnya adalah, lebih memperbaiki hubungan bilateral sekaligus multilateral dalam aspek ekonomi, politik, militer dan keamanan dengan AS dan sekutu-sekutunya.
Sedangkan perbedaannya adalah, Ponari sosok yang masih polos dan tidak mempunyai tendensi untuk memperdayai para pasiennya. Ponari adalah perwujudan dari ketulusan dalam menolong sesama tanpa pamrih yang berlebihan. Dia tidak mengenal teori Adam Smith, Tallcot Parson, atau Karl Marx. Tetapi dia dalam tataran realitas sosial, sudah banyak memberikan kontribusi kepada sebagaian masyarakat, terlepas dari pro dan kontra. Sementara sosok Hillary Clinton, adalah representasi dari negara adidaya dan super power yang selalu mempunyai hidden agenda dalam interaksi dengan negara-negara lainnya. Hampir mustahil, bila Amerika Serikat bersikap tulus dan tanpa pamrih dalam memberikan bantuan untuk negara lain, terutama yang bukan sekutunya. Dalam konteks ini yang membedakan antara Ponari sang dukun cilik dengan Hillary Clinton sang “polisi dunia”.
baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...
Selasa, 17 Februari 2009
Ponari: Fenomena Mitos Masyarakat Indonesia
Fenomena Ponari (10 tahun) sang dukun cilik dari Jember Jawa Timur menjadi tambahan agenda tontonan nasional. Masyarakat pada umumnya teralihkan sejenak perhatiannya pada “sakralisasi” batu dan bocah asal Jember itu. Ribuan orang berjubel untuk mendapatkan kekeramatan dari soulmatenya batu dan Ponari. Macam-macam hajat yang diinginkan dari para pasien itu. Ada yang ingin sembuh dari penyakit yang sudah menaun tidak sembuh-sembuh, ada pula yang mencari berkah agar terhindar dari berbagai penyakit. Beragam keinginan dan harapan yang disodorkan pada sang dukun cilik ini hanya dengan “batu keramat” yang dicelupkan ke dalam air dari tangan mungil Ponari.
Ironisnya, meskipun sudah memakan korban meninggal dunia 2 orang karena kelelahan antri untuk dapat ketemu dengan Ponari, semakin banyak yang berharap dapat berkah dari dukun cilik itu. Sudah berbagai upaya dilakukan oleh aparat keamanan untuk mencegah terjadinya korban susulan dengan ditutupnya praktek pengobatan massal, kendatipun dibuka kembali karena desakan pengunjung. Bahkan Ponari yang sempat dievakuasi ke Rumah Sakit karena kelelahan melayani ribuan pengunjung. Begitulah tayangan yang disampaikan ke publik oleh berbagai media nasional tentang Ponari “dukun cilik” yang hampir menggeser perhatian masyarakat dari gegap gempitanya pra Pemilu 2009.
Masyarakat yang terlibat dalam sakralitas Ponari dengan batu keramatnya, berupaya untuk menciptakan dan memelihara simbol mitos kosmologi. Artinya, Ponari dibentuk oleh masyarakat pengagumnya sebagai manusia setengah dewa yang mempunyai kekuatan gaib. Hakikatnya mitos itu menurut Bascum (1986) adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci oleh yang punya cerita. Mitos dipersonifikasikan dengan para dewa atau manusia setengah dewa. Peristiwa itu terjadi di dunia lain dan bukan dunia yang dikenal sekarang ini.
Mariasusai Dhavamony (1995) ahli Fenomenologi Agama beranggapan, bahwa memelihara mitos adalah bagian dari kebudayaan masyarakat primitif. Menurutnya, fungsi mitos bagi masyarakat primitif adalah untuk mengungkapkan, mengangkat dan merumuskan kepercayaan kepercayaan, melindungi dan memperkuat moralitas, menjamin efisiensi dari ritus, serta memberi peraturan-peraturan praktis untuk menuntun manusia. Jadi intinya, budaya mitos merupakan produk masyarakat yang lebih mengedepankan aspek spiritual ketimbang rasional.
Masyarakat Indonesia yang sebagian besar tingkat pendidikannya SMP ke bawah, menjadi pemicu berkembangnya mitos-mitos yang di luar batas pertimbangan rasionalitas. Mereka beranggapan bahwa, kehidupan di dunia ini tidak sekedar membutuhkan akal sehat semata, tetapi lebih dari itu, sebagian besar hidupnya untuk sesuatu yang supernatural. Yang dimaksud supernatural disini adalah, sesuatu yang diluar akal sehat atau dunia gaib dan memerlukan kepercayaan yang totalitas tanpa skeptisisme.
Masyarakat Indonesia yang sebagian besar tingkat pendidikannya SMP ke bawah, menjadi pemicu berkembangnya mitos-mitos yang di luar batas pertimbangan rasionalitas. Mereka beranggapan bahwa, kehidupan di dunia ini tidak sekedar membutuhkan akal sehat semata, tetapi lebih dari itu, sebagian besar hidupnya untuk sesuatu yang supernatural. Yang dimaksud supernatural disini adalah, sesuatu yang diluar akal sehat atau dunia gaib dan memerlukan kepercayaan yang totalitas tanpa skeptisisme.
Untuk itu, dalam rangka memperkecil budaya mitos yang cenderung tidak mendidik dan anti rasionalitas dalam beragama, diperlukan solusi yang tepat dari para pemuka agama dan para pakar ilmu-ilmu sosial. Solusi yang dibutuhkan bukan sekedar menghilangkan spirit mitos masyarakat, tetapi memberikan alternatif pendidikan yang lebih konprehensif tentang pola hidup sehat berbasis agama dan pelayanan publik. Selanjutnya, ada asistensi atau pendampingan dari lembaga- lembaga yang berkompeten di bidang pemberdayaan masyarakat agar dapat menepis budaya mitos yang tidak sehat dan menyesatkan itu. (Sumber gambar: Kompas)
baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...
Selasa, 10 Februari 2009
Fatsun Politik Bangsa
Belakangan suhu politik Indonesia semakin memanas, meski pemilu 2009 masih beberapa bulan lagi. Dari mulai tohokan politik “Yoyo” Megawati, isu “ABS” dikalangan militer sampai pernyataan Ahmad Mubarok (Wakil Ketua PP Partai Demokrat) 2.5% perolehan suara Golkar. Gonjang-ganjing politik pra-pemilu 2009 ini menandakan sudah mulai ditabuhnya genderang perang politik antar partai dan tokoh nasional.
Belum lagi “perang bintang” (star wars) antar purnawirawan Jenderal TNI yang ingin masuk di kancah perpolitikan nasional. Sebut saja Wiranto, Sutiyoso, Prabowo dan masih ada beberapa lagi yang belum tegas menampakkan diri sambil melihat perkembangan berikutnya. Mereka sangat optimis kalau kepemimpinan nasional digengamannya Indonesia bakal maju dan rakyat sejahtera. Hampir semua calon RI 1 sampai calegnya mengumbar janji dengan berbagai retorika politik yang bombastis. Tidak cukup dengan slogan janji, jurus menohok lawan politik pun dilakukan agar dapat meraup sebanyaknya dukungan dari berbagai kalangan masyarakat.
Memang tidak ada larangan dalam mengumbar janji dari para calon, tapi yang mesti lebih diperhatikan adalah fatsun politik yang elegan. Tidak saling menghujat antar mereka yang berbeda platform politiknya. Para calon pemimpin bangsa ini seharusnya belajar dari perjalanan bangsa yang semakin hari belum jelas – untuk tidak menyebut “bablas” -- orientasinya. Untuk itu sudah waktunya seluruh komponen bangsa ini menyatukan visinya untuk berbenah diri mambangun peradaban bangsa ini. Tidak ada bangsa besar yang dibangun dari puing-puing ke-ego-an. Tapi justru, fondasi bangsa besar dibangun dari titik temu energi positif dari semua warga bangsa.
baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...
Selasa, 27 Januari 2009
Sekali Lagi Judulnya Demokrasi
Bagaimana disebut sebagai bangsa yang santun dan beradab, kalau setiap pesta demokrasi (pemilu atau pilkada) selalu berdampak pada kerusuhan dan kerusakan. Belum lagi menyangkut keindahan dan ketertiban kota/daerah yang dikotori oleh berbagai baliho, spanduk dan brosur gambar caleg dan calon kepala daerah. Sejauh ini sebagian masyarakat Indonesia menganggap demokrasi lah yang menjadi biang kerok konflik sosial dan patologi sosial di masyarakat kita.
Dampak menggeliatnya demokrasi di Indonesia pada era pasca Orba, adalah semakin menyeruaknya aspirasi dari berbagai golongan masyarakat. Aspirasi yang didasarkan pada kepentingan yang beragam itulah penyebab dari gesekan tajam selama ini. Lebih-lebih di era ini pula, berbagai aspirasi hampir sulit dibendung. Bahkan ketika di zaman Orba dianggap tabu, hari ini bisa begitu mudah muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Salah satu contoh, wacana golput dalam setiap pemilu/pilkada menjadi suguhan sehari-hari di publik kita. Malahan mantan Presiden RI Gus Dur menyarankan kepada seluruh masyarakat untuk golput pada pemilu 2009.
Ditambah lagi, maraknya demonstrasi oleh mahasiswa dan masyarakat hampir setiap hari mewarnai headline media-media Ibukota, termasuk media elektronik. Suguhan aksi unjuk rasa yang hampir tiap hari itu berdampak pada kejenuhan masyarakat terhadap atmosfir demokrasi. Masyarakat sudah pada titik nadir apriori dan menganggap bahwa aksi demonstrasi selama ini belum tentu murni memperjuangkan aspirasi mereka. Tidak jarang ungkapan "nyinyir" dari sebagian masyarakat dalam merespon aksi-aksi unjuk rasa itu. Yang jelas, masyarakat sebagian besar menghendaki adanya perubahan yang berarti di era reformasi ini. Perubahan yang dimaksud bukan hanya kebebasan menyampaikan aspirasi saja, namun lebih dari itu, meningkatnya kesejahteraan rakyat, tegaknya hukum dan keadailan tanpa pandang bulu.
Pada akhirnya siapapun yang memimpin bangsa ini pasca pemilu 2009, rakyat menghendaki "atmosfir segar" demokrasi. Artinya, demokrasi dimaknai sebagai aspirasi rakyat yang elegan dengan meminimalisir gesekan horisontal dan mengedepankan fatsun politik yang beradab. Begitu pula, bagi para pemimpin terpilih, untuk selalu merespon aspirasi rakyat sebagai inspirasi genuin yang menjadi pijakan dasar pengambilan kebijakan. Meskipun aspirasi itu muncul dari luar kelompok atau in-groupnya, asal berdampak pada kepentingan bersama dan demi kemajuan bangsa.
baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...
Pada akhirnya siapapun yang memimpin bangsa ini pasca pemilu 2009, rakyat menghendaki "atmosfir segar" demokrasi. Artinya, demokrasi dimaknai sebagai aspirasi rakyat yang elegan dengan meminimalisir gesekan horisontal dan mengedepankan fatsun politik yang beradab. Begitu pula, bagi para pemimpin terpilih, untuk selalu merespon aspirasi rakyat sebagai inspirasi genuin yang menjadi pijakan dasar pengambilan kebijakan. Meskipun aspirasi itu muncul dari luar kelompok atau in-groupnya, asal berdampak pada kepentingan bersama dan demi kemajuan bangsa.
Senin, 19 Januari 2009
Minggu, 26 Oktober 2008
Mendongkrak Popularitas SBY
Terapi kejut yang dilakukan KPK terhadap kasus BLBI belakangan ini menjadi polemik yang berkepanjangan. Para pengamat memprediksi penanganan kasus ini akan berlarut-larut sesuai dengan perkembangan kekuatan kepentingan yang saling tarik-menarik. Namun fenomena ini menggambarkan ke publik bahwa kepemimpinan duat SBY-JK berhasil menggiring para "pengemplang" uang negara ke meja hijau. Diakui atau tidak, prestasi ini patut diapresiasi atas keberaniannya untuk membongkar "kotak pandora" yang selama masa Orba dianggap tabu dalam membongkar kasus-kasus pejabat.
SBY yang flamboyan itu ternyata menyimpan energi petarung yang cukup membuat banyak orang terperanjat. Tidak sedikit pengamat yang meleset dalam memotret model kepemimpinan SBY. Terkesan dengan style kalemnya, ternyata SBY sanggup merubah tradisi "ewuh pakewuh" yang selama inii dilestarikan para pendahulunnya (Soeharto, Gus Dur dan Megawati). Sekali lagi, SBY patut mendapat acungan jempol dalam persoalan ini, meskipun masih jauh dari harapan tapi ada sesuatu yang dapat dan sudah dilakukannya.
Hanya saja akan lebih produktif, dalam upaya mendongkrak popularitas dan meraup suara mayoritas Pilpres 2009, SBY harus berani melakukan terobosan yang bombastis. Pertama, kebijakan perekonomiannya murni berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Kedua, penegakkan hukum yang tidak tebang pilih, terutama yang berkaitan dengan keluarga dan kroni. Lebih-lebih, bila sang "besan"(Aulia Pohan) terbukti bersalah dalam kasus BLBI, SBY harus berani ambil sikap tegas dan hanya berpihak pada kebenaran plus keadilan. Kedua terobosan inilah diprediksi dapat memberikan kontribusi popularitas dan suara yang signifikan pada Pilpres 2009. Silakan dibuktikan Pak Presiden...
baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...
Jumat, 05 September 2008
Titik Temu Agama-agama
Keberadaan agama-agama di dunia seringkali menjadi topik pembahasan yang tak henti-hentinya dari masa ke masa. Terutama yang menyangkut agama-agama besar seperti Yahudi, Kristen dan Islam, yang menurut sejarah Islam adalah dari satu keturunan yang sama yaitu dari Nabi Ibrahim, atau dikenal dengan ”Bapak para Nabi” (abul-anbiya’). Ibrahim juga dijuluki “Bapak Orang Beriman” dalam tiga tradisi agama Yahudi, Kristen dan Islam, meskipun pada gilirannya konsep keimanan di antara tiga agama tersebut menjadi pemicu perbedaan yang berarti sampai saat ini.
Seperti yang disebutkan Al-Quran bahwa setiap kelompok manusia selalu didampingi oleh para rasul, meskipun hanya sebagian kecil saja yang dituturkan oleh Al-Quran dan Nabi Muhammad. Bahkan dalam satu riwayat tertentu, Nabi Muhammad menyatakan jumlah rasul itu ada tiga ratus lima belas orang. Tetapi yang banyak dikenal oleh umat Islam pada umumnya sebanyak dua lima rasul, mulai dari Nabi Adam (bapak umat manusia) sampai Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul (khatam al-anbiya wa al-mursalin). Nurcholis Madjid (1994) menuturkan, bahwa Al-Quran pun mengisahkan sebagian para rasul itu adalah pelanjut dari ajaran Taurat dan Injil (“Perjanjian Lama” dan “Perjanjian Baru”), dan semua berasal hanya dari kalangan bangsa-bangsa Semit di Timur Tengah.
Menurut keimanan Islam, bahwa sebagian besar para rasul itu merupakan keturunan Nabi Ya’qub yang digelari Israil (hamba Allah) yang kemudian mereka lebih dikenal dengan sebutan Bani Israil (keturunan Israil). Pernyataan ini juga diperkuat oleh Al-Quran dengan sebutan al-asbath (lihat QS.Al-Baqarah: 136 dan 140) yang terbagi ke dalam dua belas suku (QS.Al-A’raf:160), yang mengikuti jumlah anak Nabi Ya’qub yang berjumlah dua belas orang. Dalam sejarah Islam mengisahkan bahwa suku-suku Israil itulah yang selama ratusan tahun dijadikan budak dan selalu ditindas oleh Fir’aun sang penguasa Mesir, yang dikemudian hari dibebaskan oleh Nabi Musa dan sekaligus menjadi umatnya.
Masih menurut kisah Al-Quran, bahwa Nabi Ya’qub adalah putra Nabi Ishaq dan Nabi Ishaq adalah putra Nabi Ibrahim dari istri pertamanya, Sarah. Sedangkan dari istri kedua, Siti Hajar, Nabi Ibrahim mempunyai putra bernama Nabi Ismail yang kelak menurunkan Nabi Muhammad SAW. Jadi secara geneologi bahwa para rasul itu adalah masih satu keturunan yaitu Ibrahim. Untuk itu, secara primodial paham-paham keimanan ketiga agama itu (Yahudi, Kristen dan Islam) adalah bertolak dari “Millah Ibrahim” (Agama/ajaran Ibrahim). Artinya, ketiga agama itu, idealnya mempunyai konsep keimanan yang sama, meski pada tataran tradisi ritual (syari’ah) beraneka ragam sesuai dengan perbedaan ruang dan waktu.
Oleh karena itu, membicarakan ketiga agama, Yahudi, Kristen dan Islam dalam rangka mencari titik temu merupakan agenda utama yang perlu dikedepankan. Hal itu terkait dengan semakin meruncingnya perbedaan cara pandang teologis yang unjungnya merangsek pada konflik fisik berabad-abad lamanya. Untuk hal tertentu, peristiwa konflik bernuansa agama diperingati sebagai “tragedi kemanusiaan” yang sulit dicarikan penyelesainnya. Padahal, semua ajaran agama-agama besar itu menyerukan untuk menciptakan perdamaian di muka bumi dengan menjunjung tinggi semangat menebar kasih sayang di antara sesama manusia.
Secara sosiologis, pertemuan agama Yahudi, Kristen dan Islam sudah berlangsung sangat lama. Berbagai dialog sudah dan sedang dilakukan oleh mereka dalam rangka mencari persamaan dan perbedaannya, baik dari aspek tradisi ritualnya sampai pada tataran teologisnya. Dialog dalam konteks teologis pada dasarnya bukan hanya mencari perbedaan semata, tetapi hal itu akan menjadi basis etika hubungan kemanusiaan. Dalam arti, agama-agama apa saja dalam melangsungkan dialog tidak menjadi “tabu” ketika sekaligus mencari persamaan dan perbedaannya dalam tataran teologisnya, yang pada gilirannya menjadikan spirit “agree and dis-agreement” (kesafahaman dalam perbedaan). Hal ini juga sesuai dengan pernyataan filosof modern Hans Kung yang dikutip Nurcholis Madjid, “No peace among the nations without peace the religions; No peace among religions without dialog between the religions; No dialogue between religions without investigating the foundation of the religions”.
baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...
Oleh karena itu, membicarakan ketiga agama, Yahudi, Kristen dan Islam dalam rangka mencari titik temu merupakan agenda utama yang perlu dikedepankan. Hal itu terkait dengan semakin meruncingnya perbedaan cara pandang teologis yang unjungnya merangsek pada konflik fisik berabad-abad lamanya. Untuk hal tertentu, peristiwa konflik bernuansa agama diperingati sebagai “tragedi kemanusiaan” yang sulit dicarikan penyelesainnya. Padahal, semua ajaran agama-agama besar itu menyerukan untuk menciptakan perdamaian di muka bumi dengan menjunjung tinggi semangat menebar kasih sayang di antara sesama manusia.
Secara sosiologis, pertemuan agama Yahudi, Kristen dan Islam sudah berlangsung sangat lama. Berbagai dialog sudah dan sedang dilakukan oleh mereka dalam rangka mencari persamaan dan perbedaannya, baik dari aspek tradisi ritualnya sampai pada tataran teologisnya. Dialog dalam konteks teologis pada dasarnya bukan hanya mencari perbedaan semata, tetapi hal itu akan menjadi basis etika hubungan kemanusiaan. Dalam arti, agama-agama apa saja dalam melangsungkan dialog tidak menjadi “tabu” ketika sekaligus mencari persamaan dan perbedaannya dalam tataran teologisnya, yang pada gilirannya menjadikan spirit “agree and dis-agreement” (kesafahaman dalam perbedaan). Hal ini juga sesuai dengan pernyataan filosof modern Hans Kung yang dikutip Nurcholis Madjid, “No peace among the nations without peace the religions; No peace among religions without dialog between the religions; No dialogue between religions without investigating the foundation of the religions”.
Kamis, 15 Mei 2008
Kursi Presiden=Kursi Panas
Menjelang pemilihan kepala Negara (Presiden) tahun 2009, bangsa Indonesia dengan segenap komponennya sudah banyak melakukan berbagai persiapan. Mulai dari perangkat undang-undangnya, mekanisme pemilihan, hingga yang berkaitan dengan anggaran biayanya. Langkah-langkah semua itu dalam rangka mempersiapkan puncaknya pesta demokrasi pasca proses Pilkada di sebagian wilayah Indonesia. Meskipun dalam tataran realita, masih banyak yang harus ditinjau ulang tentang pesta demokrasi yang dilaksanakan di daerah-daerah tertentu. Hal ini merupakan perwujudan dari proses pembelajaran berdemokrasi bagi seluruh bangsa Indonesia setelah runtuhnya rezim Orde Baru -- yang sempat mengalami “mati suri”.
Dalam perjalanan berikutnya, demokrasi di Indonesia mengalami pasang-surut yang berarti. Dampak yang ditimbulkan oleh uji coba demokrasi murni tidak jarang memunculkan sikap-sikap intoleransi, karena atas nama perjuangan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan. Tak pelak lagi, ujung-ujungnya seringkali menimbulkan gesekan atau konflik horizontal yang berlarut-larut sekaligus sulit untuk dicarikan solusinya. Diakui atau tidak, demokrasi adalah pilihan sistem kenegaraan yang sangat berat, bahkan mungkin merupakan bentuk pemerintahan yang paling rumit dan sulit. Tapi sejauh ini hanya sistem demokrasi yang dapat diandalkan accountability –nya ketimbang sistem yang lainnya.
Sekali lagi berkaitan dengan Pilpres yang akan datang di Indonesia, nampaknya perangkat lunak demokrasi sudah dipersiapkan sedemikan rupa meskipun masih perlu diperbaiki di sana-sini. Namun persoalan yang muncul berikutnya, adalah apakah demokrasi yang sedang ditegakkan di bumi pertiwi ini berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya? Ataukah dengan proses demokrasi ala Indonesia ini semakin membawa ke arah yang lebih baik ataukah justru sebaliknya?
Kedua pertanyaan di atas sebetulnya hanya dapat dijawab oleh segenap warga-bangsa yang merasa mempunyai kepedulian yang konprehensip tentang nasib bangsa ke depan. Tanpa kepedulian dan empati tentang nasib seluruh persoalan-persoalan kebangsaan, mungkin sulit diharapkan akan dapat bangkit dari “mati suri” nya bangsa ini.
Siapapun dan dari golongan manapun pimpinan nasional (Presiden) yang akan datang, pada umumnya rakyat tidak akan mempersoalkan sejauh prilakunya menyentuh aspek-aspek substantive-populis. Bagi rakyat, Presiden di masa depan adalah figure yang mempunyai “imajinasi” kerakyatan, atau yang selalu berempati dengan problem-problem rakyat banyak. Mulai dari aspek kesejahteraan, pendidikan, keamanan, partisipasi politik dan perlakuan hukum yang adil dan lain sebagainya. Itu semua yang diidam-idamkan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang calon pimpinan nasional di masa depan.
Sebetulnya, hari ini para penyelenggara Negara belum – untuk tidak menyebutkan sama sekali – memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan dan rasa keadilan pada seluruh rakyat. Hari ini pula, rakyat keseluruhan sudah hampir kehilangan kepercayaan kapada seluruh pemimpin di semua lapisan. Mulai dari pemimpin partai politik, birokrasi dan para pejabat publik. Krisis kepercayaan ini pada gilirannya pada pejabat tinggi Negara tidak terkecuali Presiden dan Wakilnya.
Untuk itu, ke depan kursi RI 1 (Presiden) di Indonesia bukanlah sebuah anugerah atau “kursi empuk” bagi siapapun. Tapi, merupakan “kursi panas” yang mempunyai konsekuensi logis terhadap nasib seluruh warga-bangsanya. Setuju atau tidak, kepemimpinan selalu berjalan beriringan dengan hukum alam (natural selection). Jadi artinya, apabila seorang pemimpin yang tidak dapat memenuhi kriteria integritas-universal, maka dengan sedirinya akan tergusur atau terpelanting dari posisi kepemimpinannya alias akan di-lengser-kan atau ter-lengser-kan.
baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...
Selasa, 08 April 2008
Dies Natalis ke 40 UIN SGD Bandung: Sebuah Refleksi
Lazimnya, usia 40 tahun merupakan tahapan final pematangan sikap mental bagi manusia pada umumnya. Sebagian pakar psikologi mengkatagorikan usia 40 tahun adalah starting-point perubahan identitas, baik yang berorientasi progress (maju) maupun regress (mundur). Arti kata, di usia 40 tahun, seseorang akan diverifikasi tingkat kedewasaannya dalam menentukan arah perjalanan hidupnya di masa depan. Sekedar ilustrasi, Muhammad SAW. pun dilantik menjadi Rasul oleh Allah SWT di saat usia 40 tahun, meskipun pada gilirannya hanya Allah sendiri yang mengetahui rahasia dibalik kematangan usia tersebut.
Adalah UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Gunung Djati Bandung yang pada tanggal 8 April 2008 menapaki usia yang ke 40 tahun. Sesuai dengan proses perjalanan waktu -- UIN SGD yang dulunya bernama IAIN SGD – sudah menjadi “makhluk” institusi pendidikan yang secara psikologis “terkesan” lebih dewasa dan “matang”. Perjalanan panjang yang sudah ditempuh UIN SGD selama ini, sudah lebih dari cukup untuk dijadikan proses pembelajaran (learning process) dalam rangka menyongsong masa depan yang lebih baik. Semua “batu sandung” yang selama ini menjadi kendala, patut dijadikan pelajaran yang berharga untuk selalu dicarikan alternatif pemecahannya.
Sebagai bahan evaluasi, UIN SGD secara proporsional perlu mendapat perhatian khusus dari segenap stake holders agar segera mungkin dapat melakukan pembenahan internal dengan serius, antara lain:
Aspek Akedemik
Secara ideal, sebuah Perguruan Tinggi (PT) tidak terkecuali UIN SGD akan menjadi institusi pendidikan yang dianggap centre of excellence, bila secara terus-menerus meng-update piranti-piranti akademiknya. Maksudnya, akan menjadi lebih progress apabila secara periodik UIN senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi (monev) tentang perkembangan akademik yang selama ini telah dan sudah diselenggarakan. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana efektifitas dan efisiensi (tepat sasaran) kurikulum yang sudah di berlakukan oleh institusi terhadap mahasiswanya. Termasuk di dalamnya metode dan proses belajar mengajar (PBM) yang digunakan oleh para dosennya, sekaligus dengan berbagai fasilitasnya.
Setuju atau tidak, selama ini peningkatan kualitas akademik UIN SGD masih dirasakan kurang maksimal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal demikian, antara lain; pertama, tradisi akademik kurang mendapat porsi yang selayaknya. Artinya, minimnya minat sebagian civitas akademik (mahasiswa dan dosen) untuk terlibat dalam kelompok-kelompok studi atau klub diskusi ilmiah, termasuk di dalamnya penelitian. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada melemahnya spirit sensifitas dan kritisisme terhadap isu-isu kontemporer baik internal maupun eksternal. Bahkan pada gilirannya, secara kualitatif output atau “jebolan” UIN SGD – ekstrimnya—terkesan menjadi second class di masyarakat, kendatipun pernyataan ini tidak sepenuhnya benar.
Kedua, masih ada dari beberapa staf pengajar (dosen) yang belum mendapatkan fasilitas (subsidi) memadai untuk melanjutkan studinya. Akibat dari hal ini, tidak sedikit dosen mencari tambahan income dari luar kampus untuk pendidikan lanjutan yang mereka tempuh. Realitas demikian ini – untuk tidak menyebut apologetik -- berakibat pada terganggunya profesionalisme dosen yang berkewajiban maksimal untuk mengabdi di kampus. Ketiga, belum adanya figur – baik kaliber lokal maupun nasional -- yang dapat memberikan tauladan atau pengaruh positif terhadap keberadaan seluruh civitas akademika maupun alumni berikutnya.
Aspek Kemahasiswaan
Adalah mahasiswa, yang secara substansif mempunyai peran dominan dalam proses dinamika institusi perguruan tinggi (UIN). Secara kuantitatif kegiatan kemahasiswaan di UIN SGD menunjukkan progresifitas yang berarti. Dalam konteks historis, kegiatan kemahasiswaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sesuai dengan tuntutan keberadaan unit-unit lembaga/organisasi mahasiswa yang secara legal-formal diakui oleh lembaga PT. Tetapi secara kualitatif, kegiatan kemahasiswaan masih perlu peningkatan yang signifikan dalam rangka mengikuti tuntutan perkembangan dunia perguruan tinggi. Artinya, setiap kegiatan lembaga-lembaga kemahasiswaan – intra maupun ekstra – selalu up-to-date dan sesuai dengan jati diri dunia mahasiswa yang selalu berperan sebagai moral-force dan lebih mengedapankan kepeduliannya terhadap masyarakat pada umumnya.
Kongkritnya, dunia kemahasiswaan di UIN SGD ke depan, semestinya semakin banyak memberikan kontribusi nyata akan kepentingan umat/rakyat. Dengan begitu, rakyat dapat merasakan langsung eksistensi mahasiswa yang nota-bene sebagai agent of social changes atau agen perubahan sosial. Untuk menciptakan sikap mental seperti itu, diperlukan pembinaan yang intensif atau up-grading terhadap para calon aktifis mahasiswa agar lebih sensitif dan merasa including dengan seluruh problem sosial.
Aspek Pengabdian Masyarakat
Sudah menjadi image umum, bahwa keberadaan Perguruan Tinggi (PT) adalah refleksi dari sebuah masyarakat di mana PT itu berada. Demikian halnya UIN SGD yang berada di wilayah Jawa Barat, seyogyanya mempunyai peran yang strategis bagi keberlangsungan umat Islam dari aspek pendidikan tinggi-plus (agama). Citra demikian ini sulit terbantahkan, bila eksistensi UIN SGD selama ini terasakan langsung oleh umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya.
Oleh karenanya, dengan semakin kompleksnya problem keumatan paling tidak di wilayah Jawa Barat, -- seperti isu anarkhisme yang mengatasnamakan agama, munculnya aliran-aliran “sesat” dan isu-isu yang sejenisnya -- maka idealnya UIN SGD dengan kecerdasan emosionalnya dapat memberikan solusi yang genuine sesuai dengan kontekstualisasi ajaran Islam dan semangat rahmatan lil alamin. Sehingga pada gilirannya, kehadiran UIN SGD sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan akan selalu didambakan untuk menjadi problem solver yang kaitanya dengan keislaman dan keumatan. Bahkan boleh jadi dalam konteks makro, UIN SGD akan dilibatkan secara resmi oleh lembaga-lembaga terkait untuk merumuskan persoalan-persoalan kebangsaan dan sekaligus menjadi grand setter-nya.
Setuju atau tidak, selama ini peningkatan kualitas akademik UIN SGD masih dirasakan kurang maksimal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal demikian, antara lain; pertama, tradisi akademik kurang mendapat porsi yang selayaknya. Artinya, minimnya minat sebagian civitas akademik (mahasiswa dan dosen) untuk terlibat dalam kelompok-kelompok studi atau klub diskusi ilmiah, termasuk di dalamnya penelitian. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada melemahnya spirit sensifitas dan kritisisme terhadap isu-isu kontemporer baik internal maupun eksternal. Bahkan pada gilirannya, secara kualitatif output atau “jebolan” UIN SGD – ekstrimnya—terkesan menjadi second class di masyarakat, kendatipun pernyataan ini tidak sepenuhnya benar.
Kedua, masih ada dari beberapa staf pengajar (dosen) yang belum mendapatkan fasilitas (subsidi) memadai untuk melanjutkan studinya. Akibat dari hal ini, tidak sedikit dosen mencari tambahan income dari luar kampus untuk pendidikan lanjutan yang mereka tempuh. Realitas demikian ini – untuk tidak menyebut apologetik -- berakibat pada terganggunya profesionalisme dosen yang berkewajiban maksimal untuk mengabdi di kampus. Ketiga, belum adanya figur – baik kaliber lokal maupun nasional -- yang dapat memberikan tauladan atau pengaruh positif terhadap keberadaan seluruh civitas akademika maupun alumni berikutnya.
Aspek Kemahasiswaan
Adalah mahasiswa, yang secara substansif mempunyai peran dominan dalam proses dinamika institusi perguruan tinggi (UIN). Secara kuantitatif kegiatan kemahasiswaan di UIN SGD menunjukkan progresifitas yang berarti. Dalam konteks historis, kegiatan kemahasiswaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sesuai dengan tuntutan keberadaan unit-unit lembaga/organisasi mahasiswa yang secara legal-formal diakui oleh lembaga PT. Tetapi secara kualitatif, kegiatan kemahasiswaan masih perlu peningkatan yang signifikan dalam rangka mengikuti tuntutan perkembangan dunia perguruan tinggi. Artinya, setiap kegiatan lembaga-lembaga kemahasiswaan – intra maupun ekstra – selalu up-to-date dan sesuai dengan jati diri dunia mahasiswa yang selalu berperan sebagai moral-force dan lebih mengedapankan kepeduliannya terhadap masyarakat pada umumnya.
Kongkritnya, dunia kemahasiswaan di UIN SGD ke depan, semestinya semakin banyak memberikan kontribusi nyata akan kepentingan umat/rakyat. Dengan begitu, rakyat dapat merasakan langsung eksistensi mahasiswa yang nota-bene sebagai agent of social changes atau agen perubahan sosial. Untuk menciptakan sikap mental seperti itu, diperlukan pembinaan yang intensif atau up-grading terhadap para calon aktifis mahasiswa agar lebih sensitif dan merasa including dengan seluruh problem sosial.
Aspek Pengabdian Masyarakat
Sudah menjadi image umum, bahwa keberadaan Perguruan Tinggi (PT) adalah refleksi dari sebuah masyarakat di mana PT itu berada. Demikian halnya UIN SGD yang berada di wilayah Jawa Barat, seyogyanya mempunyai peran yang strategis bagi keberlangsungan umat Islam dari aspek pendidikan tinggi-plus (agama). Citra demikian ini sulit terbantahkan, bila eksistensi UIN SGD selama ini terasakan langsung oleh umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya.
Oleh karenanya, dengan semakin kompleksnya problem keumatan paling tidak di wilayah Jawa Barat, -- seperti isu anarkhisme yang mengatasnamakan agama, munculnya aliran-aliran “sesat” dan isu-isu yang sejenisnya -- maka idealnya UIN SGD dengan kecerdasan emosionalnya dapat memberikan solusi yang genuine sesuai dengan kontekstualisasi ajaran Islam dan semangat rahmatan lil alamin. Sehingga pada gilirannya, kehadiran UIN SGD sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan akan selalu didambakan untuk menjadi problem solver yang kaitanya dengan keislaman dan keumatan. Bahkan boleh jadi dalam konteks makro, UIN SGD akan dilibatkan secara resmi oleh lembaga-lembaga terkait untuk merumuskan persoalan-persoalan kebangsaan dan sekaligus menjadi grand setter-nya.
UIN SGD Masa Depan
Untuk merespon hal di atas, ada beberapa langkah strategis yang harus ditempuh oleh UIN SGD sebagai perguruan tinggi plus (Islam), antara lain: Pertama, diperlukan motivasi dan kesungguhan dari seluruh civitas akademika UIN SGD Bandung untuk selalu siap merubah diri dan lebih-lebih siap untuk membuka diri dari segala koreksi oleh berbagai pihak. Mungkin agak terlalu sederhana untuk dikatakan -- ketertinggalan UIN SGD dari perguruan tinggi yang lain di masa lalu – salah satunya disebabkan kurang memaksimalkan “alat kontrol” (Senat dan sejenisnya) yang memberikan masukan tentang langkah-langkah strategis dalam memajukan intitusi pendidikan yang ideal. Lebih jelasnya, dalam membenahi UIN SGD di berbagai aspek diperlukan keterlibatan semua pihak yang berkompeten untuk memberikan kontribusi sesuai dengan bidang keahliannya. Tanpa hal ini, sulit mewujudkan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang sesuai dengan harapan umat dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya.
Kedua, pembenahan dan penguatan pada aspek kelembagaan. Artinya, UIN SGD sebagai institusi pendidikan tinggi, semaksimal mungkin membenahi dirinya terutama pada aspek managemen, baik administrasi, keuangan, dan delegation of authority atau pembagian kerja yang proporsional dan profesional. Hal ini sesuai dengan prinsip managemen modern yang selalu mengedepankan efektifitas dan efisiensi, selain kompetensi. Tidak kalah pentingnya, dalam penguatan kelembagaan juga ada semangat tranparansi yang mesti dijunjung tinggi, apalagi dalam rangka pencitraan dan ketauladanan yang positif terhadap masyarakat pada umumnya.
Ketiga, lebih mengedapankan dunia akademik dan memelihara tradisi intelektual. Sudah menjadi keharusan universal bagi lembaga perguruan tinggi termasuk UIN SGD untuk senantiasa menciptakan semangat intelektualitas yang tinggi dan terus-menerus, termasuk persyaratan utama dalam konteks kepemimpinan institusi. Sebab pada gilirannya “seleksi alam” atau sunnatullah yang akan memberikan pelajaran berharga bagi mereka yang konsisten maupun yang inkonsistensi, sebagai sebuah konsekuensi logis. Wallahu’alam
Kedua, pembenahan dan penguatan pada aspek kelembagaan. Artinya, UIN SGD sebagai institusi pendidikan tinggi, semaksimal mungkin membenahi dirinya terutama pada aspek managemen, baik administrasi, keuangan, dan delegation of authority atau pembagian kerja yang proporsional dan profesional. Hal ini sesuai dengan prinsip managemen modern yang selalu mengedepankan efektifitas dan efisiensi, selain kompetensi. Tidak kalah pentingnya, dalam penguatan kelembagaan juga ada semangat tranparansi yang mesti dijunjung tinggi, apalagi dalam rangka pencitraan dan ketauladanan yang positif terhadap masyarakat pada umumnya.
Ketiga, lebih mengedapankan dunia akademik dan memelihara tradisi intelektual. Sudah menjadi keharusan universal bagi lembaga perguruan tinggi termasuk UIN SGD untuk senantiasa menciptakan semangat intelektualitas yang tinggi dan terus-menerus, termasuk persyaratan utama dalam konteks kepemimpinan institusi. Sebab pada gilirannya “seleksi alam” atau sunnatullah yang akan memberikan pelajaran berharga bagi mereka yang konsisten maupun yang inkonsistensi, sebagai sebuah konsekuensi logis. Wallahu’alam
baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...
Langganan:
Postingan (Atom)
