Mahalnya Demokrasi

Beberapa hari yang lalu, saya berdiskusi dengan caleg DPR RI untuk Dapil wilayah kota tertentu di Jabar pada Pemilu legislatif 2009. Dari obrolan itu banyak informasi yang saya dapatkan terutama menyangkut sepak terjang para wakil rakyat selama ini langsung dari sumber aslinya. Kebetulan dia juga sudah dua periode duduk di senayan sebagai wakil rakyat , jadi cukup pengalaman dalam mengilustrasikan berbagai anekdot wakil rakyat yang “terhormat” itu.

Singkat cerita, menurut dia pemilu 2009 adalah sangat berat dan besar “ongkosnya”. Bukan hanya ongkos financial, tetapi sosial, politik, keamanan, psikologis dan yang jelas ekonomi. Kenapa demikian, karena pemilu 2009 lebih ditekankan suara terbanyak dari masing-masing calon legislatif, dan bukan karena nomor urut seperti pemilu-pemilu yang lalu. Sistem yang seperti ini bagi caleg yang sudah punya investasi popularitas di masyarakat mungkin tidak begitu berat. Namun bagi caleg yang baru memulai dan belum banyak dikenal masyarakat menambah sederet kerja keras yang sulit dibayangkan. Belum lagi, regulasi lainnya yang banyak memberikan beban tambahan bagi mereka, seperti caleg harus transparan dalam mengelolah anggaran kampanye.
Dari caleg DPR RI itu, saya dapatkan informasi bahwa negara dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Presiden2009 menghabiskan kurang lebih 25 Triliun. Jumlah ini bukan ongkos yang kecil ditengah-tengah krisis global yang juga menerpa bangsa kita. Belum lagi ongkos-ongkos lainnya (sosial, politik, budaya dan keamanan). Yang jelas, demokrasi mahal ongkosnya. Namun, sepertinya demokrasi lah yang lebih kecil resikonya ketimbang otoriterian.

Berikutnya, yang kita harapkan dari demokrasi adalah tatanan Indonesia yang lebih beradab, bermartabat dan memanusiakan manusia. Siapapun yang jadi wakil rakyat, dan pimpinan nasional di kemudian hari, tidak ada tawar-menawar harus dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini, rakyat sudah melek politik. Hari ini rakyat sudah bangun dari tidurnya. Hari ini rakyat sudah siap menentukan pilihan demokrasinya. Hari ini, karena sistem demokrasi yang dipilih menjadi “semen” politik di Indonesia, maka harus dihargai, dihormati dan diperlakukan dengan semestinya. Demokrasi jangan diciderai, dilecehkan dan diperlakukan dengan tidak terhormat. Sebab, bila terjadi, rakyat kehilangan kepercayaannya dengan demokrasi yang pada gilirannya memunculkan anarkhisme dan otoritarianisme.