Soempah Pemoeda ala Punkers

Belakangan, di beberapa titik kota-kota besar hampir mudah kita temukan penampilan anak-anak muda yang terasa ‘ganjil’ menurut ukuran adat ketimuran. Keganjilan tampak pada cara mereka berpakain, model rambut Mohawk, sepatu boot, dan asesoris body piercing (tindik) sebagian tubuh mereka. Ketidakacuhan prilaku mereka melengkapi penampilannya. Ketika merangsek ke tempat-tempat umum (public space), mereka berkerumun seperti semut hitam yang sedang bercengkrama satu sama lain. Ketidakpedulian sosial seakan-akan menjadi bagian dari ‘ideologi’ yang tertanam dalam benak mereka masing-masing. Simbol-simbol komunikasi pun sepertinya diciptakan berbeda dengan masyarakat umum. Mereka ini sebutan populernya generasi “Punk” ala Indonesia.

Saya tidak mencoba untuk mempersoalkan sejak kapan budaya Punk masuk ke Indonesia. Hanya saja menarik untuk dicermati, budaya impor ini belakangan semakin menjadi sajian yang menggiurkan untuk diadopsi oleh sebagian kecil generasi penerus republik ini. Konon, ketertarikan mereka menjadi “Punkers”, karena ada prinsip-prinsip persamaan (equality) dan kebebasan (freedom) yang dijadikan mottonya. Ekspresi tampilannya pun bagian dari penolakan kultur atau budaya yang selama ini dijadikan tolak ukur masyarakat pada umumnya. Atas nama kebebasan dan persamaan yang dijadikan alasan menolak budaya status-quo itu. Kesetiaan diulurkan hanya untuk komunitasnya, meski kadang harus gesekan dengan orangtua sekalipun.

Kehadiran budaya impor yang satu ini, tidak jarang memunculkan pro-kontra di berbagai lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka, beralasan Punk produk budaya impor yang banyak berseberangan dengan nilai-nilai ‘budaya asli’ Indonesia. Maka tidak ada alasan memberikan ‘ruang’ ekspresi bagi generasi Punk ini. Sementara yang pro dengan kehadiran mereka, beranggapan generasi Punk juga bagian dari anak bangsa yang mencoba untuk berekspresi seperti generasi muda yang lain meski dengan cara yang berbeda. Kehadiran mereka dengan seperangkat identitasnya, bagian dari wujud perlawanan terhadap kemapanan budaya yang dianggap membelanggu ekspresi kebebasannya. Yang pro-Punk pun beranggapan, tidak ada alasan yang tepat untuk menyalahkan dan menyudutkan generasi Punk, tapi budaya kita lah yang selama ini kesulitan memberikan jawaban terhadap krisis identitas segelintir generasi muda itu. Gilirannya, mereka jatuh hati pada Punk sebagai jawaban atas krisis identitas yang dirasakannya.

Sengaja tulisan ini mengajak para pembaca untuk memotret atau mungkin berempati atas eksistensi generasi Punk ala Indonesia. Kadangkala saya mencoba berimajinasi untuk menjadi mereka dan merasakan tarikan pencarian identitas yang sangat kompleks itu. Terlepas dari labeling (julukan) yang mereka terima dari masyarakat, yang jelas mereka ini ada dan nyata dihadapan kita semua. Kadangkala mereka ini lepas dari sorotan publik di tengah-tengah hingar-bingar persoalan kebangasaan yang lainnya. Seakan-akan mereka (Punkers) tidak ada, atau adanya dianggap tidak menggenapkan. Bahkan para penyelenggara Negara sepertinya menganggap Punkers sebagai “anak tiri” bangsa yang tidak perlu mendapat perhatian khusus laiknya generasi muda pada umumnya. Demikian juga para akademisi yang tidak mau sedikit berkeringat (serius) untuk menstudi Punkers sebagai indikasi lahirnya sub-kultur baru yang mungkin menjadi salah satu alternatif pilihan generasi penerus bangsa.

Boleh jadi pernyataan ini berlebihan, tapi kita bisa saksikan bersama bahwa realitas Punkers ini wujud, dan kemungkinan akan semakin meramaikan jagat republik ini dengan berbagai problematika sosial yang mereka sandang. Selanjutnya, segera diperlukan keseriusan para penyelenggara Negara, akademisi dan seluruh lapisan masyarakat untuk lebih memberikan ‘perhatian’ yang sama – untuk tidak mengatakan khusus – akan kehadiran Punkers di tengah-tengah keluarga besar bangsa ini.

Terakhir, tentunya catatan kecil ini tidak memakai perspektif, pendekatan atau teori yang terlalu rumit dan ‘njelimet’ itu. Ini hanya sekedar refleksi dan apresiasi untuk generasi muda dengan “Sumpah Pemuda” nya yang selama ini terkesan hanya ritual kebangsaan yang tanpa ruh alias rutinitas semata. Wallahu’alam***

baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...

Tragedi Pendidikan Nasional Jilid Ke Sekian

Ironis memang Ujian Nasional yang dipayungi sistem pendidikan di Indonesia selalu diiringi dengan jerit tangis anak didik. Hampir dipastikan setiap tahun terjadi stres kolektif dari mulai murid, orang tua, guru, Kepala Sekolah, mungkin juga penyelenggaranya. Deg-degan mewarnai pra-UN sampai jelang papan pengumuman di buka. Alhasil, buka lembaran kertas pengumuman kelulusan dibarengi tangisan, jeritan dan parahnya lagi pingsan sampai gangguan jiwa. Tentunya juga suka cita bagi yang sukses atau lulus mengiringi moment itu, meski diselingi cucuran air mata mengalir terharu.

Apa yang terjadi di Republik ini? kalau Radea (temen saya) selalu bilang "Au ah elap"!? Menurut saya ekspresi temen saya itu cerminan profil mayoritas masyarakat kita hari ini. Mereka sudah ogah-ogahan melihat karut marutnya sistem di Republik ini, termasuk sistem pendidikan. Mereka mungkin sudah letih melihat dan merasakan sekaligus terpaksa menikmati "menu" pendidikan yang cenderung dipaksakan oleh Pemerintah. Saya hampir tidak percaya kalau di Indonesia banyak begawan pendidikan, sebab dari tahun ke tahun korban sistem pendidikan kita semakin bertambah. Tapi suara kritis sayup-sayup tidak terdengar. Para begawan pendidikan itu seperti tidak ada kekuatan untuk menyuarakan ekses sistem pendidikan yang tidak mencerdaskan dan mendewasakan. Belum lagi kalau kita berdebat output & outcome dari produk sistem pendidikan yang sudah dan sedang berjalan ini.

Sedikit ilustarsi produk pendidikan hari ini: Semarak tawuran antar pelajar, narkobaisme di sekolah-sekolah bahkan sampai level mahasiswa tawuran sudah menjadi hiasan media elektronik sehari-hari. Demontrasi diwarnai prilaku anarkhisme yang identik dengan perusakan dan kekerasan. Prilaku korupsiisme yang dilakukan manusia-manusia "terdidik" dan masih banyak lagi praktik dehumanisasi yang bercokol di muka Republik ini. Kalau sudah insan "terdidik" dihinggapi virus dehumanisasi, maka kelanjutan torehan sejarah bangsa ini bisa ditebak kemana akhirnya.

Deretan ilustrasi itu mencerminkan bangsa ini semakin mendekati -- meminjam istilah Cak Nur -- titik nadir, untuk tidak menyebut "tsunami moralitas". Masyarakat hampir sulit mencari figur nasional yang dapat dijadikan "Juru Selamat" bangsa ini. Lagi-lagi, semua itu salah satu bagian dari dampaki sistem pendidikan yang lebih mengedepankan formalitas atau kulit semata, ketimbang substansinya. Sejatinya pendidikan itu mencerdaskan dan membuat enjoy semua pihak. Pendidikan itu wajah yang berseri dan selalu tersenyum. Pendidikan itu mengayomi yang papah dan lemah. Pendidikan itu tidak menindas. Pendidikan itu bukan momok yang menakutkan. Pendidikan bukan sosok "makhluk angker" yang selalu menakut-nakuti anak didik.Wallahu'alam.

baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...

SBY dan KIB Jilid 2

Seusai pilpres 2009 pasangan SBY-Budiono terpilih menjadi RI 1 dan 2 periode 2009-2014. Saran dan kritik mengiringi kemenangan SBY yang kedua kalinya dalam memimpin Indonesia ke depan. Mulai bagaimana mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, KKN, bencana, bahkan sampai memilih pembantunya (Menteri Kabinet). Yang terakhir ini, kadangkala membuat sibuk insan kuli tinta untuk menebak siapa yang layak mendampingi SBY memimpin bangsa ini berikutnya.

Soesilo Bambang Yudhoyono dikenal sebagai sosok pemimpin "flamboyan". Dia adalah tipe manusia yang super hati-hati, tidak mudah ceplas-ceplos, dan cenderung protektif diri tinggi bila dibandingkan seniornya (Gus Dur). Oleh karenanya, ketika SBY memilih para menterinya sangat mencerminkan kepribadiannya yang selalu mencari jalan keluar "teraman". Jatah menteri Selain dari barisan koalisi partai-partai yang mengusung dirinya, ditawarkan pula pada partai rival pilpres (PDIP dan Golkar). Menariknya, argumen yang disodorkan adalah bahwa sistem presidensil ala Indonesia tidak ada sistem oposisi yang definitif seperti di dalam sistem parlementer.

Terlepas dari setuju atau tidak, realitas selama ini menunjukkan bahwa belum ada mekanisme oposisi di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Hal inilah yang pada gilirannya membuat kebingungan parpol mencari formula yang sesuai dengan aturan main yang berlaku. Terutama partai-partai yang "hobinya" di luar gelanggang kekuasaan eksekutif. Improvisasi dan akrobat politik kadangkala menjadi jalan alternatif bagi mereka yang di luar kekuasaan, agar mendapat ruang respon dari rakyat. Bahkan "kegenitan" politik menjadi senjata ampuh untuk berhadapan dengan kekuasaan, dengan motto "yang penting beda" dengan penguasa.

Sementara SBY dengan karakter yang "menarik" itu, selalu memberikan feedback minim sarkasme. Alih-alih melawan dengan power yang dia punya, malahan dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II memberikan sebagian "kue kuasanya" kepada parpol yang dianggap lawan. Boleh jadi terobosan yang dilakukan SBY itu berdampak plus-minus. Plusnya, kalau parpol rival memberikan apresiasi yang tinggi dengan dukungan terhadap seluruh program yang dicanangkan, dampaknya efektifitas pemerintah semakin solid. Minusnya, bila parpol rival kurang/tidak sungguh-sungguh memberikan dukungan, maka berdampak pada kinerja pemerintahan yang disorientasi. Ujung-ujungnya rakyatlah yang menjadi "tumbal" (korban) dari kebijakan pemerintah yang tidak efektif dan solid. Wallahu'alam...

baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...

Obsesi Intelektualitas

Idealnya kegiatan sehari-hari para penggiat ilmu pengetahuan adalah asah otak. Tidak ada hari tanpa menggeluti dunia ilmu, termasuk ilmu bagaimana dapat survival dalam kehidupannya. Sudah tentu, seluruh hidupnya digadaikan untuk sebuah jatidiri seorang pendidik yang konsisten. Hanya saja, spirit konsistensi perlu ada refleksi yang diturunkan dalam bentuk sebuah karya ilmiah yang dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai user.

Dosen dan guru belakangan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Paling tidak mereka mendapatkan prioritas dari aspek penggajihan sejak anggaran pendidikan naik menjadi 20% dari APBN. Memang belum semua tersentuh oleh program peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik termasuk dosen. Namun program ini masih dalam proses yang relatif panjang dan tidak serta merta semua akan selesai dalam waktu sekejap. Yang jelas hari ini -- diakui atau tidak -- peningkatan kesejahteraan itu sudah dapat dinikmati oleh sebagian dari mereka.

Sembari proses peningkatan kesejahtreaan itu bergulir, tugas mulia tenaga pendidik adalah mempercepat proses pencerdasan anak bangsa. Tugas mulia itu akan berjalan mulus, bila dibarengi dengan peningkatan kualitas tanpa henti dan pamrih. Sudah menjadi kemestian kalau para tenaga pendidik mempunyai "nilai tambah" dalam bidang keilmuan untuk menghasilkan output dan outcome yang lebih unggul. Apalagi ditambah dengan antusias dari sebagian masyarakat kita yang menghendaki adanya lembaga-lembaga pendidikan bertaraf internasional. Tuntutan itu akan terrealisir kalau para tanaga pendidik mempersiapkan dirinya untuk selalu meningkatkan kualitas keilmuannya. Lebih-lebih kalau setiap tenaga pendidik (guru dan dosen) mempunyai karya-karya ilmiah yang berbasis riset -- meskipun tidak berlaku semua, seperti seni dan yang sejenisnya. Yang jelas, untuk seluruh tanaga pendidik harus punya karya yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat agar terjadi proses perubahan yang lebih proggres.

baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...

Antara Manohara dan Ambalat

Di tengah-tengah perhatian warga-bangsa disibukkan dengan Pilpres 2009, ada sebagian masyarakat kita yang mengalihkan perhatiannya pada kasus (KDRT) Manohara oleh sang suami pangeran Fachri dari Kelantan Malaysia. Ditambah lagi, aparat keamanan (TNI AL) disibukkan dengan pengusiran kapal AL Malaysia yang seringkali melanggar batas wilayah laut Indonesia di Ambalat. Dua kasus inilah yang sempat hampir menggeser isu-isu Pilpres 2009 (DPS, DPT, dan yang sejenisnya) di beberapa media elektronik dan cetak nasional.

Hampir semua media TV nasional tiap hari, jam, menit bahkan detik mem-blow-up dua kasus tersebut. Beberapa TV itu dibanjiri iklan yang tidak berhenti memberikan keuntungan komersil akan berita yang lagi menghangat di masyarakat. Lagi-lagi wajah Manohara dan sang Ibu (Desy) menghiasi media-media elektronik dan cetak Ibukota. Para pengamat politik bilateral pun ikut memberikan komentar disertai bumbu-bumbu kaitannya dengan Pilpres. Lebih seru lagi, tidak bosan-bosannya ibu-ibu bahkan beberapa bapak-bapaknya juga di berbagai tempat ikut memberikan pendapatnya. Ada yang pro, ada pula yang kontra tergantung dari mana mereka memotret masalah itu.

Sejenak kemudian, tayangan TV pun menayangkan kapal perang AL Malaysia memasuki perbatasan wilayah laut NKRI yang sudah berkali-kali terjadi. Tidak kalah antusiasnya TNI AL penjaga perbatasan wilayah laut RI di Ambalat, berkali-kali juga mengusir kapal-kapal AL Malaysia itu. Konon katanya, persoalan perbatasan di wilayah Ambalat sudah seringkali dibicarakan antara kedua negara (Indonesia dan Malaysia). Namun sejauh ini masih terjadi pelanggaran oleh pihak Malaysia yang berusaha memancing di air keruh di atas perundingan kedua negara tersebut.

Menarik untuk dicermati -- kasus Manohara dan Ambalat secara kebetulan bersamaan – menyodorkan batu uji pada pemerintah SBY-JK dalam hubungan bilateralnya dengan negara tetangga. Sejauh ini, mungkin tidak semua masyarakat Indonesia tahu bagaimana pemerintah menjalin hubungan antar negara. Apakah selama pemerintahan SBY-JK negara RI mempunyai jejak rekam yang smart dalam pergaulan antar bangsa? Ataukah justru malahan sebaliknya, selalu dalam posisi mengalah dan mengalah seperti kasus pulau Sepadan-Ligitan yang kalah oleh Malaysia di Mahkamah Internasional.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia tidak tahu (atau tidak mau tahu) logika diplomasi yang pemerintah lakukan. Tetapi yang lebih penting bagi semua warga-bangsa Indonesia, adalah dibutuh pemimpin nasional yang dapat mempertahan kedaulatan dan martabat bangsa. Oleh karena itu, pemimpin masa depan bangsa ini bukan sekedar “Jago Kandang”, namun mereka dapat juga mengangkat citra Republik ini di pergaulan internasional sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat.

baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...

BANGSAKU, BANGSA PENGHIBUR ??...

Fenomena berjubelnya para artis menjadi legislator pada pemilu 2009, mengindikasikan bahwa para penghibur itu sudah mulai merangsek ke arena politik praktis. Mungkin mereka mulai menyadari akan pentingnya eksistensi diri di balik glamornya kehidupan selebritas mereka. Asumsi inilah yang menjadi daya magnit para generasi penerus untuk mengikuti jejak para artis yang sudah populer di jagat republik ini.

Maraknya acara-acara hiburan di beberapa media televisi kita, selintas memberikan gambaran tentang sebagian generasi penerus bangsa ini lebih dominan memilih dunia hiburan ketimbang yang lainnya. Lebih spesifik yang dimaksud hiburan di sini seperti, dunia musik, artis atau yang sejenis. Sekedar ilustrasi, tayangan sejenis seperti “Indonesian Idol”, “Mamamia”, “KDI”, “AFI Junior”, “Idola Cilik”, dan masih banyak lagi yang serupa, ternyata menduduki rating tertinggi dalam tayangan televisi di republik ini. Uniknya, penggemar acara-acara itu tidak pandang bulu, mulai dari kalangan muda sampai kakek-nenek, dari kelas atas (para pejabat) sampai masyarakat biasa. Semua kalangan bagaikan terhipnotis dengan tayangan seperti itu, dan sejenak melupakan seluruh problem yang sedang mendera mereka. Tak ketinggalan pula orang nomor “wahid” pun di negeri ini Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono pun, ikut meramaikan dunia hiburan dengan album lagu terbarunya.

Fenomena yang seperti di atas, mengindikasikan bahwa bangsa kita hari ini sedang mengalami “metamorfosis” – perubahan bentuk dan prilaku – yang berorientasi pada pencarian identitas. Menarik untuk dicermati, bahwa bangsa yang sedang mengalami proses pemulihan di berbagai bidang memerlukan sarana penampung minat dan bakat. Hanya saja, lebih dominan memilih sebagai penghibur. Pilihan ini bukan bicara salah-benar. Namun, porsi yang mesti dipertimbangkan adalah keseimbangan orientasi. Sebab, kalau generasi penerus banyak menjadi penghibur, kemungkinan ke depan bangsa ini krisis kepemimpinan yang handal di bidang sain dan teknologi. Kalau sudah begitu adanya, mungkin dirasakan perlunya keseimbangan akan lajunya “bola pendulum” tatanan masa depan calon pemimpin masa depan bangsa.

baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...

Mahalnya Demokrasi

Beberapa hari yang lalu, saya berdiskusi dengan caleg DPR RI untuk Dapil wilayah kota tertentu di Jabar pada Pemilu legislatif 2009. Dari obrolan itu banyak informasi yang saya dapatkan terutama menyangkut sepak terjang para wakil rakyat selama ini langsung dari sumber aslinya. Kebetulan dia juga sudah dua periode duduk di senayan sebagai wakil rakyat , jadi cukup pengalaman dalam mengilustrasikan berbagai anekdot wakil rakyat yang “terhormat” itu.

Singkat cerita, menurut dia pemilu 2009 adalah sangat berat dan besar “ongkosnya”. Bukan hanya ongkos financial, tetapi sosial, politik, keamanan, psikologis dan yang jelas ekonomi. Kenapa demikian, karena pemilu 2009 lebih ditekankan suara terbanyak dari masing-masing calon legislatif, dan bukan karena nomor urut seperti pemilu-pemilu yang lalu. Sistem yang seperti ini bagi caleg yang sudah punya investasi popularitas di masyarakat mungkin tidak begitu berat. Namun bagi caleg yang baru memulai dan belum banyak dikenal masyarakat menambah sederet kerja keras yang sulit dibayangkan. Belum lagi, regulasi lainnya yang banyak memberikan beban tambahan bagi mereka, seperti caleg harus transparan dalam mengelolah anggaran kampanye.
Dari caleg DPR RI itu, saya dapatkan informasi bahwa negara dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Presiden2009 menghabiskan kurang lebih 25 Triliun. Jumlah ini bukan ongkos yang kecil ditengah-tengah krisis global yang juga menerpa bangsa kita. Belum lagi ongkos-ongkos lainnya (sosial, politik, budaya dan keamanan). Yang jelas, demokrasi mahal ongkosnya. Namun, sepertinya demokrasi lah yang lebih kecil resikonya ketimbang otoriterian.

Berikutnya, yang kita harapkan dari demokrasi adalah tatanan Indonesia yang lebih beradab, bermartabat dan memanusiakan manusia. Siapapun yang jadi wakil rakyat, dan pimpinan nasional di kemudian hari, tidak ada tawar-menawar harus dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini, rakyat sudah melek politik. Hari ini rakyat sudah bangun dari tidurnya. Hari ini rakyat sudah siap menentukan pilihan demokrasinya. Hari ini, karena sistem demokrasi yang dipilih menjadi “semen” politik di Indonesia, maka harus dihargai, dihormati dan diperlakukan dengan semestinya. Demokrasi jangan diciderai, dilecehkan dan diperlakukan dengan tidak terhormat. Sebab, bila terjadi, rakyat kehilangan kepercayaannya dengan demokrasi yang pada gilirannya memunculkan anarkhisme dan otoritarianisme.

baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...

ANTARA PONARI DAN HILLARY

Sekali lagi Ponari masih memenuhi lembaran berita berbagai media nasional selain kehadiran Hillary Clinton (Menlu AS) ke Indonesia (18/2/2009). Boleh jadi popularitas Hillary menjadi redup karena “kesaktian” Ponari sang dukun Cilik asal Jombang Jatim. Tapi hanya di Indonesia, khususnya di Jombang dan sekitarnya. Meskipun sudah banyak yang memberikan komentar “miring” tentang kehadiran Ponari dan kedatangan Hillary ke Indonesia, namun keduanya tetap survival dan populer. Itulah yang menyebabkan kesamaan antara Ponari dan Hillary.

Kenapa fenomena Ponari menjadi semakin menarik untuk disimak, seperti halnya kedatangan Hillary? Terdapat beberapa kesamaan antara kedua makhluk Tuhan ini. Pertama, Ponari selain dia punya kelebihan pengobatan alternatif yang juga didukung oleh spirit masyarakat yang lebih mengedepankan mitos, dia juga dipopulerkan oleh media. Begitu juga dengan Hillary, karena kelebihannya sebagai Menlu AS (negara Adidaya) yang berpengaruh pada konstelasi Internasional. Lebih pasnya lagi banyak negara, termasuk Indonesia, beranggapan bahwa Amerika Serikat mempunyai “Smart Power”-- meminjam istilah Hillary. Media pun, baik nasional maupun internasional mem-blow-up kekuatan Amerika Serikat dengan berbagai sepak terjang kebijakan politik luar negerinya.

Kedua, diakui atau tidak, kehadiran Ponari ditengah-tengah masyarakat Jombang dan sekitarnya memberikan dampak yang signifikan, paling tidak sosial ekonomi dan mungkin psikologis di lingkungannya. Dengan berjubelnya pencari berkah dari Ponari, masyarakat sekitar tempat tinggal Ponari pun mendapatkan berkah rezeki dari pelayanan jasa panitia penyambutan tamu, juru parkir dan keamanan. Bahkan sebagian warga sekitar, membuka warung-warung makanan dan minuman untuk menyediakan kebutuhan pokok para pengunjung Ponari. Jadi, secara tidak langsung keberadaan Ponari memberikan tambahan ekonomi masyarakat sekitar yang sangat berarti. Demikian juga kedatangan Hillary ke Indonesia, memberikan berkah bagi pemerintah Indonesia dan sebagian kecil warganya, terutama para “player” bilateral. Mungkin untuk pemerintah Indonesia berkahnya adalah, lebih memperbaiki hubungan bilateral sekaligus multilateral dalam aspek ekonomi, politik, militer dan keamanan dengan AS dan sekutu-sekutunya.

Sedangkan perbedaannya adalah, Ponari sosok yang masih polos dan tidak mempunyai tendensi untuk memperdayai para pasiennya. Ponari adalah perwujudan dari ketulusan dalam menolong sesama tanpa pamrih yang berlebihan. Dia tidak mengenal teori Adam Smith, Tallcot Parson, atau Karl Marx. Tetapi dia dalam tataran realitas sosial, sudah banyak memberikan kontribusi kepada sebagaian masyarakat, terlepas dari pro dan kontra. Sementara sosok Hillary Clinton, adalah representasi dari negara adidaya dan super power yang selalu mempunyai hidden agenda dalam interaksi dengan negara-negara lainnya. Hampir mustahil, bila Amerika Serikat bersikap tulus dan tanpa pamrih dalam memberikan bantuan untuk negara lain, terutama yang bukan sekutunya. Dalam konteks ini yang membedakan antara Ponari sang dukun cilik dengan Hillary Clinton sang “polisi dunia”.

baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...

Ponari: Fenomena Mitos Masyarakat Indonesia

Fenomena Ponari (10 tahun) sang dukun cilik dari Jember Jawa Timur menjadi tambahan agenda tontonan nasional. Masyarakat pada umumnya teralihkan sejenak perhatiannya pada “sakralisasi” batu dan bocah asal Jember itu. Ribuan orang berjubel untuk mendapatkan kekeramatan dari soulmatenya batu dan Ponari. Macam-macam hajat yang diinginkan dari para pasien itu. Ada yang ingin sembuh dari penyakit yang sudah menaun tidak sembuh-sembuh, ada pula yang mencari berkah agar terhindar dari berbagai penyakit. Beragam keinginan dan harapan yang disodorkan pada sang dukun cilik ini hanya dengan “batu keramat” yang dicelupkan ke dalam air dari tangan mungil Ponari.

Ironisnya, meskipun sudah memakan korban meninggal dunia 2 orang karena kelelahan antri untuk dapat ketemu dengan Ponari, semakin banyak yang berharap dapat berkah dari dukun cilik itu. Sudah berbagai upaya dilakukan oleh aparat keamanan untuk mencegah terjadinya korban susulan dengan ditutupnya praktek pengobatan massal, kendatipun dibuka kembali karena desakan pengunjung. Bahkan Ponari yang sempat dievakuasi ke Rumah Sakit karena kelelahan melayani ribuan pengunjung. Begitulah tayangan yang disampaikan ke publik oleh berbagai media nasional tentang Ponari “dukun cilik” yang hampir menggeser perhatian masyarakat dari gegap gempitanya pra Pemilu 2009.

Masyarakat yang terlibat dalam sakralitas Ponari dengan batu keramatnya, berupaya untuk menciptakan dan memelihara simbol mitos kosmologi. Artinya, Ponari dibentuk oleh masyarakat pengagumnya sebagai manusia setengah dewa yang mempunyai kekuatan gaib. Hakikatnya mitos itu menurut Bascum (1986) adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci oleh yang punya cerita. Mitos dipersonifikasikan dengan para dewa atau manusia setengah dewa. Peristiwa itu terjadi di dunia lain dan bukan dunia yang dikenal sekarang ini.

Mariasusai Dhavamony (1995) ahli Fenomenologi Agama beranggapan, bahwa memelihara mitos adalah bagian dari kebudayaan masyarakat primitif. Menurutnya, fungsi mitos bagi masyarakat primitif adalah untuk mengungkapkan, mengangkat dan merumuskan kepercayaan kepercayaan, melindungi dan memperkuat moralitas, menjamin efisiensi dari ritus, serta memberi peraturan-peraturan praktis untuk menuntun manusia. Jadi intinya, budaya mitos merupakan produk masyarakat yang lebih mengedepankan aspek spiritual ketimbang rasional.

Masyarakat Indonesia yang sebagian besar tingkat pendidikannya SMP ke bawah, menjadi pemicu berkembangnya mitos-mitos yang di luar batas pertimbangan rasionalitas. Mereka beranggapan bahwa, kehidupan di dunia ini tidak sekedar membutuhkan akal sehat semata, tetapi lebih dari itu, sebagian besar hidupnya untuk sesuatu yang supernatural. Yang dimaksud supernatural disini adalah, sesuatu yang diluar akal sehat atau dunia gaib dan memerlukan kepercayaan yang totalitas tanpa skeptisisme.

Untuk itu, dalam rangka memperkecil budaya mitos yang cenderung tidak mendidik dan anti rasionalitas dalam beragama, diperlukan solusi yang tepat dari para pemuka agama dan para pakar ilmu-ilmu sosial. Solusi yang dibutuhkan bukan sekedar menghilangkan spirit mitos masyarakat, tetapi memberikan alternatif pendidikan yang lebih konprehensif tentang pola hidup sehat berbasis agama dan pelayanan publik. Selanjutnya, ada asistensi atau pendampingan dari lembaga- lembaga yang berkompeten di bidang pemberdayaan masyarakat agar dapat menepis budaya mitos yang tidak sehat dan menyesatkan itu. (Sumber gambar: Kompas)

baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...

Fatsun Politik Bangsa

Belakangan suhu politik Indonesia semakin memanas, meski pemilu 2009 masih beberapa bulan lagi. Dari mulai tohokan politik “Yoyo” Megawati, isu “ABS” dikalangan militer sampai pernyataan Ahmad Mubarok (Wakil Ketua PP Partai Demokrat) 2.5% perolehan suara Golkar. Gonjang-ganjing politik pra-pemilu 2009 ini menandakan sudah mulai ditabuhnya genderang perang politik antar partai dan tokoh nasional.

Belum lagi “perang bintang” (star wars) antar purnawirawan Jenderal TNI yang ingin masuk di kancah perpolitikan nasional. Sebut saja Wiranto, Sutiyoso, Prabowo dan masih ada beberapa lagi yang belum tegas menampakkan diri sambil melihat perkembangan berikutnya. Mereka sangat optimis kalau kepemimpinan nasional digengamannya Indonesia bakal maju dan rakyat sejahtera. Hampir semua calon RI 1 sampai calegnya mengumbar janji dengan berbagai retorika politik yang bombastis. Tidak cukup dengan slogan janji, jurus menohok lawan politik pun dilakukan agar dapat meraup sebanyaknya dukungan dari berbagai kalangan masyarakat.

Memang tidak ada larangan dalam mengumbar janji dari para calon, tapi yang mesti lebih diperhatikan adalah fatsun politik yang elegan. Tidak saling menghujat antar mereka yang berbeda platform politiknya. Para calon pemimpin bangsa ini seharusnya belajar dari perjalanan bangsa yang semakin hari belum jelas – untuk tidak menyebut “bablas” -- orientasinya. Untuk itu sudah waktunya seluruh komponen bangsa ini menyatukan visinya untuk berbenah diri mambangun peradaban bangsa ini. Tidak ada bangsa besar yang dibangun dari puing-puing ke-ego-an. Tapi justru, fondasi bangsa besar dibangun dari titik temu energi positif dari semua warga bangsa.

baca selanjutnya dan beri komentar(klik disini)...