KONTEMPLASIKOE

Soempah Pemoeda ala Punkers

2010-11-01T00:10:00.000-07:00

Belakangan, di beberapa titik kota-kota besar hampir mudah kita temukan penampilan anak-anak muda yang terasa ‘ganjil’ menurut ukuran adat ketimuran. Keganjilan tampak pada cara mereka berpakain, model rambut Mohawk, sepatu boot, dan asesoris body piercing (tindik) sebagian tubuh mereka. Ketidakacuhan prilaku mereka melengkapi penampilannya. Ketika merangsek ke tempat-tempat umum (public space), mereka berkerumun seperti semut hitam yang sedang bercengkrama satu sama lain. Ketidakpedulian sosial seakan-akan menjadi bagian dari ‘ideologi’ yang tertanam dalam benak mereka masing-masing. Simbol-simbol komunikasi pun sepertinya diciptakan berbeda dengan masyarakat umum. Mereka ini sebutan populernya generasi “Punk” ala Indonesia.

Saya tidak mencoba untuk mempersoalkan sejak kapan budaya Punk masuk ke Indonesia. Hanya saja menarik untuk dicermati, budaya impor ini belakangan semakin menjadi sajian yang menggiurkan untuk diadopsi oleh sebagian kecil generasi penerus republik ini. Konon, ketertarikan mereka menjadi “Punkers”, karena ada prinsip-prinsip persamaan (equality) dan kebebasan (freedom) yang dijadikan mottonya. Ekspresi tampilannya pun bagian dari penolakan kultur atau budaya yang selama ini dijadikan tolak ukur masyarakat pada umumnya. Atas nama kebebasan dan persamaan yang dijadikan alasan menolak budaya status-quo itu. Kesetiaan diulurkan hanya untuk komunitasnya, meski kadang harus gesekan dengan orangtua sekalipun.

Kehadiran budaya impor yang satu ini, tidak jarang memunculkan pro-kontra di berbagai lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka, beralasan Punk produk budaya impor yang banyak berseberangan dengan nilai-nilai ‘budaya asli’ Indonesia. Maka tidak ada alasan memberikan ‘ruang’ ekspresi bagi generasi Punk ini. Sementara yang pro dengan kehadiran mereka, beranggapan generasi Punk juga bagian dari anak bangsa yang mencoba untuk berekspresi seperti generasi muda yang lain meski dengan cara yang berbeda. Kehadiran mereka dengan seperangkat identitasnya, bagian dari wujud perlawanan terhadap kemapanan budaya yang dianggap membelanggu ekspresi kebebasannya. Yang pro-Punk pun beranggapan, tidak ada alasan yang tepat untuk menyalahkan dan menyudutkan generasi Punk, tapi budaya kita lah yang selama ini kesulitan memberikan jawaban terhadap krisis identitas segelintir generasi muda itu. Gilirannya, mereka jatuh hati pada Punk sebagai jawaban atas krisis identitas yang dirasakannya.

Sengaja tulisan ini mengajak para pembaca untuk memotret atau mungkin berempati atas eksistensi generasi Punk ala Indonesia. Kadangkala saya mencoba berimajinasi untuk menjadi mereka dan merasakan tarikan pencarian identitas yang sangat kompleks itu. Terlepas dari labeling (julukan) yang mereka terima dari masyarakat, yang jelas mereka ini ada dan nyata dihadapan kita semua. Kadangkala mereka ini lepas dari sorotan publik di tengah-tengah hingar-bingar persoalan kebangasaan yang lainnya. Seakan-akan mereka (Punkers) tidak ada, atau adanya dianggap tidak menggenapkan. Bahkan para penyelenggara Negara sepertinya menganggap Punkers sebagai “anak tiri” bangsa yang tidak perlu mendapat perhatian khusus laiknya generasi muda pada umumnya. Demikian juga para akademisi yang tidak mau sedikit berkeringat (serius) untuk menstudi Punkers sebagai indikasi lahirnya sub-kultur baru yang mungkin menjadi salah satu alternatif pilihan generasi penerus bangsa.

Boleh jadi pernyataan ini berlebihan, tapi kita bisa saksikan bersama bahwa realitas Punkers ini wujud, dan kemungkinan akan semakin meramaikan jagat republik ini dengan berbagai problematika sosial yang mereka sandang. Selanjutnya, segera diperlukan keseriusan para penyelenggara Negara, akademisi dan seluruh lapisan masyarakat untuk lebih memberikan ‘perhatian’ yang sama – untuk tidak mengatakan khusus – akan kehadiran Punkers di tengah-tengah keluarga besar bangsa ini.

Terakhir, tentunya catatan kecil ini tidak memakai perspektif, pendekatan atau teori yang terlalu rumit dan ‘njelimet’ itu. Ini hanya sekedar refleksi dan apresiasi untuk generasi muda dengan “Sumpah Pemuda” nya yang selama ini terkesan hanya ritual kebangsaan yang tanpa ruh alias rutinitas semata. Wallahu’alam***

Tragedi Pendidikan Nasional Jilid Ke Sekian

2009-11-25T09:22:00.000-08:00

Ironis memang Ujian Nasional yang dipayungi sistem pendidikan di Indonesia selalu diiringi dengan jerit tangis anak didik. Hampir dipastikan setiap tahun terjadi stres kolektif dari mulai murid, orang tua, guru, Kepala Sekolah, mungkin juga penyelenggaranya. Deg-degan mewarnai pra-UN sampai jelang papan pengumuman di buka. Alhasil, buka lembaran kertas pengumuman kelulusan dibarengi tangisan, jeritan dan parahnya lagi pingsan sampai gangguan jiwa. Tentunya juga suka cita bagi yang sukses atau lulus mengiringi moment itu, meski diselingi cucuran air mata mengalir terharu.

Apa yang terjadi di Republik ini? kalau Radea (temen saya) selalu bilang "Au ah elap"!? Menurut saya ekspresi temen saya itu cerminan profil mayoritas masyarakat kita hari ini. Mereka sudah ogah-ogahan melihat karut marutnya sistem di Republik ini, termasuk sistem pendidikan. Mereka mungkin sudah letih melihat dan merasakan sekaligus terpaksa menikmati "menu" pendidikan yang cenderung dipaksakan oleh Pemerintah. Saya hampir tidak percaya kalau di Indonesia banyak begawan pendidikan, sebab dari tahun ke tahun korban sistem pendidikan kita semakin bertambah. Tapi suara kritis sayup-sayup tidak terdengar. Para begawan pendidikan itu seperti tidak ada kekuatan untuk menyuarakan ekses sistem pendidikan yang tidak mencerdaskan dan mendewasakan. Belum lagi kalau kita berdebat output & outcome dari produk sistem pendidikan yang sudah dan sedang berjalan ini.

Sedikit ilustarsi produk pendidikan hari ini: Semarak tawuran antar pelajar, narkobaisme di sekolah-sekolah bahkan sampai level mahasiswa tawuran sudah menjadi hiasan media elektronik sehari-hari. Demontrasi diwarnai prilaku anarkhisme yang identik dengan perusakan dan kekerasan. Prilaku korupsiisme yang dilakukan manusia-manusia "terdidik" dan masih banyak lagi praktik dehumanisasi yang bercokol di muka Republik ini. Kalau sudah insan "terdidik" dihinggapi virus dehumanisasi, maka kelanjutan torehan sejarah bangsa ini bisa ditebak kemana akhirnya.

Deretan ilustrasi itu mencerminkan bangsa ini semakin mendekati -- meminjam istilah Cak Nur -- titik nadir, untuk tidak menyebut "tsunami moralitas". Masyarakat hampir sulit mencari figur nasional yang dapat dijadikan "Juru Selamat" bangsa ini. Lagi-lagi, semua itu salah satu bagian dari dampaki sistem pendidikan yang lebih mengedepankan formalitas atau kulit semata, ketimbang substansinya. Sejatinya pendidikan itu mencerdaskan dan membuat enjoy semua pihak. Pendidikan itu wajah yang berseri dan selalu tersenyum. Pendidikan itu mengayomi yang papah dan lemah. Pendidikan itu tidak menindas. Pendidikan itu bukan momok yang menakutkan. Pendidikan bukan sosok "makhluk angker" yang selalu menakut-nakuti anak didik.Wallahu'alam.

SBY dan KIB Jilid 2

2009-10-17T07:37:00.000-07:00

Seusai pilpres 2009 pasangan SBY-Budiono terpilih menjadi RI 1 dan 2 periode 2009-2014. Saran dan kritik mengiringi kemenangan SBY yang kedua kalinya dalam memimpin Indonesia ke depan. Mulai bagaimana mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, KKN, bencana, bahkan sampai memilih pembantunya (Menteri Kabinet). Yang terakhir ini, kadangkala membuat sibuk insan kuli tinta untuk menebak siapa yang layak mendampingi SBY memimpin bangsa ini berikutnya.

Soesilo Bambang Yudhoyono dikenal sebagai sosok pemimpin "flamboyan". Dia adalah tipe manusia yang super hati-hati, tidak mudah ceplas-ceplos, dan cenderung protektif diri tinggi bila dibandingkan seniornya (Gus Dur). Oleh karenanya, ketika SBY memilih para menterinya sangat mencerminkan kepribadiannya yang selalu mencari jalan keluar "teraman". Jatah menteri Selain dari barisan koalisi partai-partai yang mengusung dirinya, ditawarkan pula pada partai rival pilpres (PDIP dan Golkar). Menariknya, argumen yang disodorkan adalah bahwa sistem presidensil ala Indonesia tidak ada sistem oposisi yang definitif seperti di dalam sistem parlementer.

Terlepas dari setuju atau tidak, realitas selama ini menunjukkan bahwa belum ada mekanisme oposisi di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Hal inilah yang pada gilirannya membuat kebingungan parpol mencari formula yang sesuai dengan aturan main yang berlaku. Terutama partai-partai yang "hobinya" di luar gelanggang kekuasaan eksekutif. Improvisasi dan akrobat politik kadangkala menjadi jalan alternatif bagi mereka yang di luar kekuasaan, agar mendapat ruang respon dari rakyat. Bahkan "kegenitan" politik menjadi senjata ampuh untuk berhadapan dengan kekuasaan, dengan motto "yang penting beda" dengan penguasa.

Sementara SBY dengan karakter yang "menarik" itu, selalu memberikan feedback minim sarkasme. Alih-alih melawan dengan power yang dia punya, malahan dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II memberikan sebagian "kue kuasanya" kepada parpol yang dianggap lawan. Boleh jadi terobosan yang dilakukan SBY itu berdampak plus-minus. Plusnya, kalau parpol rival memberikan apresiasi yang tinggi dengan dukungan terhadap seluruh program yang dicanangkan, dampaknya efektifitas pemerintah semakin solid. Minusnya, bila parpol rival kurang/tidak sungguh-sungguh memberikan dukungan, maka berdampak pada kinerja pemerintahan yang disorientasi. Ujung-ujungnya rakyatlah yang menjadi "tumbal" (korban) dari kebijakan pemerintah yang tidak efektif dan solid. Wallahu'alam...

Obsesi Intelektualitas

2009-07-24T08:54:00.000-07:00

Idealnya kegiatan sehari-hari para penggiat ilmu pengetahuan adalah asah otak. Tidak ada hari tanpa menggeluti dunia ilmu, termasuk ilmu bagaimana dapat survival dalam kehidupannya. Sudah tentu, seluruh hidupnya digadaikan untuk sebuah jatidiri seorang pendidik yang konsisten. Hanya saja, spirit konsistensi perlu ada refleksi yang diturunkan dalam bentuk sebuah karya ilmiah yang dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai user.

Dosen dan guru belakangan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Paling tidak mereka mendapatkan prioritas dari aspek penggajihan sejak anggaran pendidikan naik menjadi 20% dari APBN. Memang belum semua tersentuh oleh program peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik termasuk dosen. Namun program ini masih dalam proses yang relatif panjang dan tidak serta merta semua akan selesai dalam waktu sekejap. Yang jelas hari ini -- diakui atau tidak -- peningkatan kesejahteraan itu sudah dapat dinikmati oleh sebagian dari mereka.

Sembari proses peningkatan kesejahtreaan itu bergulir, tugas mulia tenaga pendidik adalah mempercepat proses pencerdasan anak bangsa. Tugas mulia itu akan berjalan mulus, bila dibarengi dengan peningkatan kualitas tanpa henti dan pamrih. Sudah menjadi kemestian kalau para tenaga pendidik mempunyai "nilai tambah" dalam bidang keilmuan untuk menghasilkan output dan outcome yang lebih unggul. Apalagi ditambah dengan antusias dari sebagian masyarakat kita yang menghendaki adanya lembaga-lembaga pendidikan bertaraf internasional. Tuntutan itu akan terrealisir kalau para tanaga pendidik mempersiapkan dirinya untuk selalu meningkatkan kualitas keilmuannya. Lebih-lebih kalau setiap tenaga pendidik (guru dan dosen) mempunyai karya-karya ilmiah yang berbasis riset -- meskipun tidak berlaku semua, seperti seni dan yang sejenisnya. Yang jelas, untuk seluruh tanaga pendidik harus punya karya yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat agar terjadi proses perubahan yang lebih proggres.

Antara Manohara dan Ambalat

2009-06-02T23:51:00.000-07:00

Di tengah-tengah perhatian warga-bangsa disibukkan dengan Pilpres 2009, ada sebagian masyarakat kita yang mengalihkan perhatiannya pada kasus (KDRT) Manohara oleh sang suami pangeran Fachri dari Kelantan Malaysia. Ditambah lagi, aparat keamanan (TNI AL) disibukkan dengan pengusiran kapal AL Malaysia yang seringkali melanggar batas wilayah laut Indonesia di Ambalat. Dua kasus inilah yang sempat hampir menggeser isu-isu Pilpres 2009 (DPS, DPT, dan yang sejenisnya) di beberapa media elektronik dan cetak nasional.

Hampir semua media TV nasional tiap hari, jam, menit bahkan detik mem-blow-up dua kasus tersebut. Beberapa TV itu dibanjiri iklan yang tidak berhenti memberikan keuntungan komersil akan berita yang lagi menghangat di masyarakat. Lagi-lagi wajah Manohara dan sang Ibu (Desy) menghiasi media-media elektronik dan cetak Ibukota. Para pengamat politik bilateral pun ikut memberikan komentar disertai bumbu-bumbu kaitannya dengan Pilpres. Lebih seru lagi, tidak bosan-bosannya ibu-ibu bahkan beberapa bapak-bapaknya juga di berbagai tempat ikut memberikan pendapatnya. Ada yang pro, ada pula yang kontra tergantung dari mana mereka memotret masalah itu.

Sejenak kemudian, tayangan TV pun menayangkan kapal perang AL Malaysia memasuki perbatasan wilayah laut NKRI yang sudah berkali-kali terjadi. Tidak kalah antusiasnya TNI AL penjaga perbatasan wilayah laut RI di Ambalat, berkali-kali juga mengusir kapal-kapal AL Malaysia itu. Konon katanya, persoalan perbatasan di wilayah Ambalat sudah seringkali dibicarakan antara kedua negara (Indonesia dan Malaysia). Namun sejauh ini masih terjadi pelanggaran oleh pihak Malaysia yang berusaha memancing di air keruh di atas perundingan kedua negara tersebut.

Menarik untuk dicermati -- kasus Manohara dan Ambalat secara kebetulan bersamaan – menyodorkan batu uji pada pemerintah SBY-JK dalam hubungan bilateralnya dengan negara tetangga. Sejauh ini, mungkin tidak semua masyarakat Indonesia tahu bagaimana pemerintah menjalin hubungan antar negara. Apakah selama pemerintahan SBY-JK negara RI mempunyai jejak rekam yang smart dalam pergaulan antar bangsa? Ataukah justru malahan sebaliknya, selalu dalam posisi mengalah dan mengalah seperti kasus pulau Sepadan-Ligitan yang kalah oleh Malaysia di Mahkamah Internasional.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia tidak tahu (atau tidak mau tahu) logika diplomasi yang pemerintah lakukan. Tetapi yang lebih penting bagi semua warga-bangsa Indonesia, adalah dibutuh pemimpin nasional yang dapat mempertahan kedaulatan dan martabat bangsa. Oleh karena itu, pemimpin masa depan bangsa ini bukan sekedar “Jago Kandang”, namun mereka dapat juga mengangkat citra Republik ini di pergaulan internasional sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat.

BANGSAKU, BANGSA PENGHIBUR ??...

2009-04-29T22:16:00.000-07:00

Fenomena berjubelnya para artis menjadi legislator pada pemilu 2009, mengindikasikan bahwa para penghibur itu sudah mulai merangsek ke arena politik praktis. Mungkin mereka mulai menyadari akan pentingnya eksistensi diri di balik glamornya kehidupan selebritas mereka. Asumsi inilah yang menjadi daya magnit para generasi penerus untuk mengikuti jejak para artis yang sudah populer di jagat republik ini.

Maraknya acara-acara hiburan di beberapa media televisi kita, selintas memberikan gambaran tentang sebagian generasi penerus bangsa ini lebih dominan memilih dunia hiburan ketimbang yang lainnya. Lebih spesifik yang dimaksud hiburan di sini seperti, dunia musik, artis atau yang sejenis. Sekedar ilustrasi, tayangan sejenis seperti “Indonesian Idol”, “Mamamia”, “KDI”, “AFI Junior”, “Idola Cilik”, dan masih banyak lagi yang serupa, ternyata menduduki rating tertinggi dalam tayangan televisi di republik ini. Uniknya, penggemar acara-acara itu tidak pandang bulu, mulai dari kalangan muda sampai kakek-nenek, dari kelas atas (para pejabat) sampai masyarakat biasa. Semua kalangan bagaikan terhipnotis dengan tayangan seperti itu, dan sejenak melupakan seluruh problem yang sedang mendera mereka. Tak ketinggalan pula orang nomor “wahid” pun di negeri ini Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono pun, ikut meramaikan dunia hiburan dengan album lagu terbarunya.

Fenomena yang seperti di atas, mengindikasikan bahwa bangsa kita hari ini sedang mengalami “metamorfosis” – perubahan bentuk dan prilaku – yang berorientasi pada pencarian identitas. Menarik untuk dicermati, bahwa bangsa yang sedang mengalami proses pemulihan di berbagai bidang memerlukan sarana penampung minat dan bakat. Hanya saja, lebih dominan memilih sebagai penghibur. Pilihan ini bukan bicara salah-benar. Namun, porsi yang mesti dipertimbangkan adalah keseimbangan orientasi. Sebab, kalau generasi penerus banyak menjadi penghibur, kemungkinan ke depan bangsa ini krisis kepemimpinan yang handal di bidang sain dan teknologi. Kalau sudah begitu adanya, mungkin dirasakan perlunya keseimbangan akan lajunya “bola pendulum” tatanan masa depan calon pemimpin masa depan bangsa.

Mahalnya Demokrasi

2009-04-06T20:30:00.000-07:00

Beberapa hari yang lalu, saya berdiskusi dengan caleg DPR RI untuk Dapil wilayah kota tertentu di Jabar pada Pemilu legislatif 2009. Dari obrolan itu banyak informasi yang saya dapatkan terutama menyangkut sepak terjang para wakil rakyat selama ini langsung dari sumber aslinya. Kebetulan dia juga sudah dua periode duduk di senayan sebagai wakil rakyat , jadi cukup pengalaman dalam mengilustrasikan berbagai anekdot wakil rakyat yang “terhormat” itu.

Singkat cerita, menurut dia pemilu 2009 adalah sangat berat dan besar “ongkosnya”. Bukan hanya ongkos financial, tetapi sosial, politik, keamanan, psikologis dan yang jelas ekonomi. Kenapa demikian, karena pemilu 2009 lebih ditekankan suara terbanyak dari masing-masing calon legislatif, dan bukan karena nomor urut seperti pemilu-pemilu yang lalu. Sistem yang seperti ini bagi caleg yang sudah punya investasi popularitas di masyarakat mungkin tidak begitu berat. Namun bagi caleg yang baru memulai dan belum banyak dikenal masyarakat menambah sederet kerja keras yang sulit dibayangkan. Belum lagi, regulasi lainnya yang banyak memberikan beban tambahan bagi mereka, seperti caleg harus transparan dalam mengelolah anggaran kampanye.
Dari caleg DPR RI itu, saya dapatkan informasi bahwa negara dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Presiden2009 menghabiskan kurang lebih 25 Triliun. Jumlah ini bukan ongkos yang kecil ditengah-tengah krisis global yang juga menerpa bangsa kita. Belum lagi ongkos-ongkos lainnya (sosial, politik, budaya dan keamanan). Yang jelas, demokrasi mahal ongkosnya. Namun, sepertinya demokrasi lah yang lebih kecil resikonya ketimbang otoriterian.

Berikutnya, yang kita harapkan dari demokrasi adalah tatanan Indonesia yang lebih beradab, bermartabat dan memanusiakan manusia. Siapapun yang jadi wakil rakyat, dan pimpinan nasional di kemudian hari, tidak ada tawar-menawar harus dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini, rakyat sudah melek politik. Hari ini rakyat sudah bangun dari tidurnya. Hari ini rakyat sudah siap menentukan pilihan demokrasinya. Hari ini, karena sistem demokrasi yang dipilih menjadi “semen” politik di Indonesia, maka harus dihargai, dihormati dan diperlakukan dengan semestinya. Demokrasi jangan diciderai, dilecehkan dan diperlakukan dengan tidak terhormat. Sebab, bila terjadi, rakyat kehilangan kepercayaannya dengan demokrasi yang pada gilirannya memunculkan anarkhisme dan otoritarianisme.

ANTARA PONARI DAN HILLARY

2009-02-18T21:35:00.000-08:00

Sekali lagi Ponari masih memenuhi lembaran berita berbagai media nasional selain kehadiran Hillary Clinton (Menlu AS) ke Indonesia (18/2/2009). Boleh jadi popularitas Hillary menjadi redup karena “kesaktian” Ponari sang dukun Cilik asal Jombang Jatim. Tapi hanya di Indonesia, khususnya di Jombang dan sekitarnya. Meskipun sudah banyak yang memberikan komentar “miring” tentang kehadiran Ponari dan kedatangan Hillary ke Indonesia, namun keduanya tetap survival dan populer. Itulah yang menyebabkan kesamaan antara Ponari dan Hillary.

Kenapa fenomena Ponari menjadi semakin menarik untuk disimak, seperti halnya kedatangan Hillary? Terdapat beberapa kesamaan antara kedua makhluk Tuhan ini. Pertama, Ponari selain dia punya kelebihan pengobatan alternatif yang juga didukung oleh spirit masyarakat yang lebih mengedepankan mitos, dia juga dipopulerkan oleh media. Begitu juga dengan Hillary, karena kelebihannya sebagai Menlu AS (negara Adidaya) yang berpengaruh pada konstelasi Internasional. Lebih pasnya lagi banyak negara, termasuk Indonesia, beranggapan bahwa Amerika Serikat mempunyai “Smart Power”-- meminjam istilah Hillary. Media pun, baik nasional maupun internasional mem-blow-up kekuatan Amerika Serikat dengan berbagai sepak terjang kebijakan politik luar negerinya.

Kedua, diakui atau tidak, kehadiran Ponari ditengah-tengah masyarakat Jombang dan sekitarnya memberikan dampak yang signifikan, paling tidak sosial ekonomi dan mungkin psikologis di lingkungannya. Dengan berjubelnya pencari berkah dari Ponari, masyarakat sekitar tempat tinggal Ponari pun mendapatkan berkah rezeki dari pelayanan jasa panitia penyambutan tamu, juru parkir dan keamanan. Bahkan sebagian warga sekitar, membuka warung-warung makanan dan minuman untuk menyediakan kebutuhan pokok para pengunjung Ponari. Jadi, secara tidak langsung keberadaan Ponari memberikan tambahan ekonomi masyarakat sekitar yang sangat berarti. Demikian juga kedatangan Hillary ke Indonesia, memberikan berkah bagi pemerintah Indonesia dan sebagian kecil warganya, terutama para “player” bilateral. Mungkin untuk pemerintah Indonesia berkahnya adalah, lebih memperbaiki hubungan bilateral sekaligus multilateral dalam aspek ekonomi, politik, militer dan keamanan dengan AS dan sekutu-sekutunya.

Sedangkan perbedaannya adalah, Ponari sosok yang masih polos dan tidak mempunyai tendensi untuk memperdayai para pasiennya. Ponari adalah perwujudan dari ketulusan dalam menolong sesama tanpa pamrih yang berlebihan. Dia tidak mengenal teori Adam Smith, Tallcot Parson, atau Karl Marx. Tetapi dia dalam tataran realitas sosial, sudah banyak memberikan kontribusi kepada sebagaian masyarakat, terlepas dari pro dan kontra. Sementara sosok Hillary Clinton, adalah representasi dari negara adidaya dan super power yang selalu mempunyai hidden agenda dalam interaksi dengan negara-negara lainnya. Hampir mustahil, bila Amerika Serikat bersikap tulus dan tanpa pamrih dalam memberikan bantuan untuk negara lain, terutama yang bukan sekutunya. Dalam konteks ini yang membedakan antara Ponari sang dukun cilik dengan Hillary Clinton sang “polisi dunia”.

Ponari: Fenomena Mitos Masyarakat Indonesia

2009-02-17T20:48:00.000-08:00

Fenomena Ponari (10 tahun) sang dukun cilik dari Jember Jawa Timur menjadi tambahan agenda tontonan nasional. Masyarakat pada umumnya teralihkan sejenak perhatiannya pada “sakralisasi” batu dan bocah asal Jember itu. Ribuan orang berjubel untuk mendapatkan kekeramatan dari soulmatenya batu dan Ponari. Macam-macam hajat yang diinginkan dari para pasien itu. Ada yang ingin sembuh dari penyakit yang sudah menaun tidak sembuh-sembuh, ada pula yang mencari berkah agar terhindar dari berbagai penyakit. Beragam keinginan dan harapan yang disodorkan pada sang dukun cilik ini hanya dengan “batu keramat” yang dicelupkan ke dalam air dari tangan mungil Ponari.

Ironisnya, meskipun sudah memakan korban meninggal dunia 2 orang karena kelelahan antri untuk dapat ketemu dengan Ponari, semakin banyak yang berharap dapat berkah dari dukun cilik itu. Sudah berbagai upaya dilakukan oleh aparat keamanan untuk mencegah terjadinya korban susulan dengan ditutupnya praktek pengobatan massal, kendatipun dibuka kembali karena desakan pengunjung. Bahkan Ponari yang sempat dievakuasi ke Rumah Sakit karena kelelahan melayani ribuan pengunjung. Begitulah tayangan yang disampaikan ke publik oleh berbagai media nasional tentang Ponari “dukun cilik” yang hampir menggeser perhatian masyarakat dari gegap gempitanya pra Pemilu 2009.

Masyarakat yang terlibat dalam sakralitas Ponari dengan batu keramatnya, berupaya untuk menciptakan dan memelihara simbol mitos kosmologi. Artinya, Ponari dibentuk oleh masyarakat pengagumnya sebagai manusia setengah dewa yang mempunyai kekuatan gaib. Hakikatnya mitos itu menurut Bascum (1986) adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci oleh yang punya cerita. Mitos dipersonifikasikan dengan para dewa atau manusia setengah dewa. Peristiwa itu terjadi di dunia lain dan bukan dunia yang dikenal sekarang ini.

Mariasusai Dhavamony (1995) ahli Fenomenologi Agama beranggapan, bahwa memelihara mitos adalah bagian dari kebudayaan masyarakat primitif. Menurutnya, fungsi mitos bagi masyarakat primitif adalah untuk mengungkapkan, mengangkat dan merumuskan kepercayaan kepercayaan, melindungi dan memperkuat moralitas, menjamin efisiensi dari ritus, serta memberi peraturan-peraturan praktis untuk menuntun manusia. Jadi intinya, budaya mitos merupakan produk masyarakat yang lebih mengedepankan aspek spiritual ketimbang rasional.

Masyarakat Indonesia yang sebagian besar tingkat pendidikannya SMP ke bawah, menjadi pemicu berkembangnya mitos-mitos yang di luar batas pertimbangan rasionalitas. Mereka beranggapan bahwa, kehidupan di dunia ini tidak sekedar membutuhkan akal sehat semata, tetapi lebih dari itu, sebagian besar hidupnya untuk sesuatu yang supernatural. Yang dimaksud supernatural disini adalah, sesuatu yang diluar akal sehat atau dunia gaib dan memerlukan kepercayaan yang totalitas tanpa skeptisisme.

Untuk itu, dalam rangka memperkecil budaya mitos yang cenderung tidak mendidik dan anti rasionalitas dalam beragama, diperlukan solusi yang tepat dari para pemuka agama dan para pakar ilmu-ilmu sosial. Solusi yang dibutuhkan bukan sekedar menghilangkan spirit mitos masyarakat, tetapi memberikan alternatif pendidikan yang lebih konprehensif tentang pola hidup sehat berbasis agama dan pelayanan publik. Selanjutnya, ada asistensi atau pendampingan dari lembaga- lembaga yang berkompeten di bidang pemberdayaan masyarakat agar dapat menepis budaya mitos yang tidak sehat dan menyesatkan itu. (Sumber gambar: Kompas)

Fatsun Politik Bangsa

2009-02-10T21:24:00.000-08:00

Belakangan suhu politik Indonesia semakin memanas, meski pemilu 2009 masih beberapa bulan lagi. Dari mulai tohokan politik “Yoyo” Megawati, isu “ABS” dikalangan militer sampai pernyataan Ahmad Mubarok (Wakil Ketua PP Partai Demokrat) 2.5% perolehan suara Golkar. Gonjang-ganjing politik pra-pemilu 2009 ini menandakan sudah mulai ditabuhnya genderang perang politik antar partai dan tokoh nasional.

Belum lagi “perang bintang” (star wars) antar purnawirawan Jenderal TNI yang ingin masuk di kancah perpolitikan nasional. Sebut saja Wiranto, Sutiyoso, Prabowo dan masih ada beberapa lagi yang belum tegas menampakkan diri sambil melihat perkembangan berikutnya. Mereka sangat optimis kalau kepemimpinan nasional digengamannya Indonesia bakal maju dan rakyat sejahtera. Hampir semua calon RI 1 sampai calegnya mengumbar janji dengan berbagai retorika politik yang bombastis. Tidak cukup dengan slogan janji, jurus menohok lawan politik pun dilakukan agar dapat meraup sebanyaknya dukungan dari berbagai kalangan masyarakat.

Memang tidak ada larangan dalam mengumbar janji dari para calon, tapi yang mesti lebih diperhatikan adalah fatsun politik yang elegan. Tidak saling menghujat antar mereka yang berbeda platform politiknya. Para calon pemimpin bangsa ini seharusnya belajar dari perjalanan bangsa yang semakin hari belum jelas – untuk tidak menyebut “bablas” -- orientasinya. Untuk itu sudah waktunya seluruh komponen bangsa ini menyatukan visinya untuk berbenah diri mambangun peradaban bangsa ini. Tidak ada bangsa besar yang dibangun dari puing-puing ke-ego-an. Tapi justru, fondasi bangsa besar dibangun dari titik temu energi positif dari semua warga bangsa.

Sekali Lagi Judulnya Demokrasi

2009-01-27T20:05:00.000-08:00

Bagaimana disebut sebagai bangsa yang santun dan beradab, kalau setiap pesta demokrasi (pemilu atau pilkada) selalu berdampak pada kerusuhan dan kerusakan. Belum lagi menyangkut keindahan dan ketertiban kota/daerah yang dikotori oleh berbagai baliho, spanduk dan brosur gambar caleg dan calon kepala daerah. Sejauh ini sebagian masyarakat Indonesia menganggap demokrasi lah yang menjadi biang kerok konflik sosial dan patologi sosial di masyarakat kita.

Dampak menggeliatnya demokrasi di Indonesia pada era pasca Orba, adalah semakin menyeruaknya aspirasi dari berbagai golongan masyarakat. Aspirasi yang didasarkan pada kepentingan yang beragam itulah penyebab dari gesekan tajam selama ini. Lebih-lebih di era ini pula, berbagai aspirasi hampir sulit dibendung. Bahkan ketika di zaman Orba dianggap tabu, hari ini bisa begitu mudah muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Salah satu contoh, wacana golput dalam setiap pemilu/pilkada menjadi suguhan sehari-hari di publik kita. Malahan mantan Presiden RI Gus Dur menyarankan kepada seluruh masyarakat untuk golput pada pemilu 2009.

Ditambah lagi, maraknya demonstrasi oleh mahasiswa dan masyarakat hampir setiap hari mewarnai headline media-media Ibukota, termasuk media elektronik. Suguhan aksi unjuk rasa yang hampir tiap hari itu berdampak pada kejenuhan masyarakat terhadap atmosfir demokrasi. Masyarakat sudah pada titik nadir apriori dan menganggap bahwa aksi demonstrasi selama ini belum tentu murni memperjuangkan aspirasi mereka. Tidak jarang ungkapan "nyinyir" dari sebagian masyarakat dalam merespon aksi-aksi unjuk rasa itu. Yang jelas, masyarakat sebagian besar menghendaki adanya perubahan yang berarti di era reformasi ini. Perubahan yang dimaksud bukan hanya kebebasan menyampaikan aspirasi saja, namun lebih dari itu, meningkatnya kesejahteraan rakyat, tegaknya hukum dan keadailan tanpa pandang bulu.

Pada akhirnya siapapun yang memimpin bangsa ini pasca pemilu 2009, rakyat menghendaki "atmosfir segar" demokrasi. Artinya, demokrasi dimaknai sebagai aspirasi rakyat yang elegan dengan meminimalisir gesekan horisontal dan mengedepankan fatsun politik yang beradab. Begitu pula, bagi para pemimpin terpilih, untuk selalu merespon aspirasi rakyat sebagai inspirasi genuin yang menjadi pijakan dasar pengambilan kebijakan. Meskipun aspirasi itu muncul dari luar kelompok atau in-groupnya, asal berdampak pada kepentingan bersama dan demi kemajuan bangsa.

Foto-Foto Palastina Bardarah

2009-01-19T20:27:00.000-08:00

foto-foto

Mendongkrak Popularitas SBY

2008-10-26T20:32:00.000-07:00

Terapi kejut yang dilakukan KPK terhadap kasus BLBI belakangan ini menjadi polemik yang berkepanjangan. Para pengamat memprediksi penanganan kasus ini akan berlarut-larut sesuai dengan perkembangan kekuatan kepentingan yang saling tarik-menarik. Namun fenomena ini menggambarkan ke publik bahwa kepemimpinan duat SBY-JK berhasil menggiring para "pengemplang" uang negara ke meja hijau. Diakui atau tidak, prestasi ini patut diapresiasi atas keberaniannya untuk membongkar "kotak pandora" yang selama masa Orba dianggap tabu dalam membongkar kasus-kasus pejabat.

SBY yang flamboyan itu ternyata menyimpan energi petarung yang cukup membuat banyak orang terperanjat. Tidak sedikit pengamat yang meleset dalam memotret model kepemimpinan SBY. Terkesan dengan style kalemnya, ternyata SBY sanggup merubah tradisi "ewuh pakewuh" yang selama inii dilestarikan para pendahulunnya (Soeharto, Gus Dur dan Megawati). Sekali lagi, SBY patut mendapat acungan jempol dalam persoalan ini, meskipun masih jauh dari harapan tapi ada sesuatu yang dapat dan sudah dilakukannya.

Hanya saja akan lebih produktif, dalam upaya mendongkrak popularitas dan meraup suara mayoritas Pilpres 2009, SBY harus berani melakukan terobosan yang bombastis. Pertama, kebijakan perekonomiannya murni berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Kedua, penegakkan hukum yang tidak tebang pilih, terutama yang berkaitan dengan keluarga dan kroni. Lebih-lebih, bila sang "besan"(Aulia Pohan) terbukti bersalah dalam kasus BLBI, SBY harus berani ambil sikap tegas dan hanya berpihak pada kebenaran plus keadilan. Kedua terobosan inilah diprediksi dapat memberikan kontribusi popularitas dan suara yang signifikan pada Pilpres 2009. Silakan dibuktikan Pak Presiden...

Titik Temu Agama-agama

2008-09-05T23:57:00.000-07:00

Keberadaan agama-agama di dunia seringkali menjadi topik pembahasan yang tak henti-hentinya dari masa ke masa. Terutama yang menyangkut agama-agama besar seperti Yahudi, Kristen dan Islam, yang menurut sejarah Islam adalah dari satu keturunan yang sama yaitu dari Nabi Ibrahim, atau dikenal dengan ”Bapak para Nabi” (abul-anbiya’). Ibrahim juga dijuluki “Bapak Orang Beriman” dalam tiga tradisi agama Yahudi, Kristen dan Islam, meskipun pada gilirannya konsep keimanan di antara tiga agama tersebut menjadi pemicu perbedaan yang berarti sampai saat ini.

Seperti yang disebutkan Al-Quran bahwa setiap kelompok manusia selalu didampingi oleh para rasul, meskipun hanya sebagian kecil saja yang dituturkan oleh Al-Quran dan Nabi Muhammad. Bahkan dalam satu riwayat tertentu, Nabi Muhammad menyatakan jumlah rasul itu ada tiga ratus lima belas orang. Tetapi yang banyak dikenal oleh umat Islam pada umumnya sebanyak dua lima rasul, mulai dari Nabi Adam (bapak umat manusia) sampai Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul (khatam al-anbiya wa al-mursalin). Nurcholis Madjid (1994) menuturkan, bahwa Al-Quran pun mengisahkan sebagian para rasul itu adalah pelanjut dari ajaran Taurat dan Injil (“Perjanjian Lama” dan “Perjanjian Baru”), dan semua berasal hanya dari kalangan bangsa-bangsa Semit di Timur Tengah.

Menurut keimanan Islam, bahwa sebagian besar para rasul itu merupakan keturunan Nabi Ya’qub yang digelari Israil (hamba Allah) yang kemudian mereka lebih dikenal dengan sebutan Bani Israil (keturunan Israil). Pernyataan ini juga diperkuat oleh Al-Quran dengan sebutan al-asbath (lihat QS.Al-Baqarah: 136 dan 140) yang terbagi ke dalam dua belas suku (QS.Al-A’raf:160), yang mengikuti jumlah anak Nabi Ya’qub yang berjumlah dua belas orang. Dalam sejarah Islam mengisahkan bahwa suku-suku Israil itulah yang selama ratusan tahun dijadikan budak dan selalu ditindas oleh Fir’aun sang penguasa Mesir, yang dikemudian hari dibebaskan oleh Nabi Musa dan sekaligus menjadi umatnya.

Masih menurut kisah Al-Quran, bahwa Nabi Ya’qub adalah putra Nabi Ishaq dan Nabi Ishaq adalah putra Nabi Ibrahim dari istri pertamanya, Sarah. Sedangkan dari istri kedua, Siti Hajar, Nabi Ibrahim mempunyai putra bernama Nabi Ismail yang kelak menurunkan Nabi Muhammad SAW. Jadi secara geneologi bahwa para rasul itu adalah masih satu keturunan yaitu Ibrahim. Untuk itu, secara primodial paham-paham keimanan ketiga agama itu (Yahudi, Kristen dan Islam) adalah bertolak dari “Millah Ibrahim” (Agama/ajaran Ibrahim). Artinya, ketiga agama itu, idealnya mempunyai konsep keimanan yang sama, meski pada tataran tradisi ritual (syari’ah) beraneka ragam sesuai dengan perbedaan ruang dan waktu.

Oleh karena itu, membicarakan ketiga agama, Yahudi, Kristen dan Islam dalam rangka mencari titik temu merupakan agenda utama yang perlu dikedepankan. Hal itu terkait dengan semakin meruncingnya perbedaan cara pandang teologis yang unjungnya merangsek pada konflik fisik berabad-abad lamanya. Untuk hal tertentu, peristiwa konflik bernuansa agama diperingati sebagai “tragedi kemanusiaan” yang sulit dicarikan penyelesainnya. Padahal, semua ajaran agama-agama besar itu menyerukan untuk menciptakan perdamaian di muka bumi dengan menjunjung tinggi semangat menebar kasih sayang di antara sesama manusia.

Secara sosiologis, pertemuan agama Yahudi, Kristen dan Islam sudah berlangsung sangat lama. Berbagai dialog sudah dan sedang dilakukan oleh mereka dalam rangka mencari persamaan dan perbedaannya, baik dari aspek tradisi ritualnya sampai pada tataran teologisnya. Dialog dalam konteks teologis pada dasarnya bukan hanya mencari perbedaan semata, tetapi hal itu akan menjadi basis etika hubungan kemanusiaan. Dalam arti, agama-agama apa saja dalam melangsungkan dialog tidak menjadi “tabu” ketika sekaligus mencari persamaan dan perbedaannya dalam tataran teologisnya, yang pada gilirannya menjadikan spirit “agree and dis-agreement” (kesafahaman dalam perbedaan). Hal ini juga sesuai dengan pernyataan filosof modern Hans Kung yang dikutip Nurcholis Madjid, “No peace among the nations without peace the religions; No peace among religions without dialog between the religions; No dialogue between religions without investigating the foundation of the religions”.

Kursi Presiden=Kursi Panas

2008-05-15T01:18:00.000-07:00

Menjelang pemilihan kepala Negara (Presiden) tahun 2009, bangsa Indonesia dengan segenap komponennya sudah banyak melakukan berbagai persiapan. Mulai dari perangkat undang-undangnya, mekanisme pemilihan, hingga yang berkaitan dengan anggaran biayanya. Langkah-langkah semua itu dalam rangka mempersiapkan puncaknya pesta demokrasi pasca proses Pilkada di sebagian wilayah Indonesia. Meskipun dalam tataran realita, masih banyak yang harus ditinjau ulang tentang pesta demokrasi yang dilaksanakan di daerah-daerah tertentu. Hal ini merupakan perwujudan dari proses pembelajaran berdemokrasi bagi seluruh bangsa Indonesia setelah runtuhnya rezim Orde Baru -- yang sempat mengalami “mati suri”.

Dalam perjalanan berikutnya, demokrasi di Indonesia mengalami pasang-surut yang berarti. Dampak yang ditimbulkan oleh uji coba demokrasi murni tidak jarang memunculkan sikap-sikap intoleransi, karena atas nama perjuangan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan. Tak pelak lagi, ujung-ujungnya seringkali menimbulkan gesekan atau konflik horizontal yang berlarut-larut sekaligus sulit untuk dicarikan solusinya. Diakui atau tidak, demokrasi adalah pilihan sistem kenegaraan yang sangat berat, bahkan mungkin merupakan bentuk pemerintahan yang paling rumit dan sulit. Tapi sejauh ini hanya sistem demokrasi yang dapat diandalkan accountability –nya ketimbang sistem yang lainnya.

Sekali lagi berkaitan dengan Pilpres yang akan datang di Indonesia, nampaknya perangkat lunak demokrasi sudah dipersiapkan sedemikan rupa meskipun masih perlu diperbaiki di sana-sini. Namun persoalan yang muncul berikutnya, adalah apakah demokrasi yang sedang ditegakkan di bumi pertiwi ini berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya? Ataukah dengan proses demokrasi ala Indonesia ini semakin membawa ke arah yang lebih baik ataukah justru sebaliknya?

Kedua pertanyaan di atas sebetulnya hanya dapat dijawab oleh segenap warga-bangsa yang merasa mempunyai kepedulian yang konprehensip tentang nasib bangsa ke depan. Tanpa kepedulian dan empati tentang nasib seluruh persoalan-persoalan kebangsaan, mungkin sulit diharapkan akan dapat bangkit dari “mati suri” nya bangsa ini.

Siapapun dan dari golongan manapun pimpinan nasional (Presiden) yang akan datang, pada umumnya rakyat tidak akan mempersoalkan sejauh prilakunya menyentuh aspek-aspek substantive-populis. Bagi rakyat, Presiden di masa depan adalah figure yang mempunyai “imajinasi” kerakyatan, atau yang selalu berempati dengan problem-problem rakyat banyak. Mulai dari aspek kesejahteraan, pendidikan, keamanan, partisipasi politik dan perlakuan hukum yang adil dan lain sebagainya. Itu semua yang diidam-idamkan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang calon pimpinan nasional di masa depan.

Sebetulnya, hari ini para penyelenggara Negara belum – untuk tidak menyebutkan sama sekali – memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan dan rasa keadilan pada seluruh rakyat. Hari ini pula, rakyat keseluruhan sudah hampir kehilangan kepercayaan kapada seluruh pemimpin di semua lapisan. Mulai dari pemimpin partai politik, birokrasi dan para pejabat publik. Krisis kepercayaan ini pada gilirannya pada pejabat tinggi Negara tidak terkecuali Presiden dan Wakilnya.

Untuk itu, ke depan kursi RI 1 (Presiden) di Indonesia bukanlah sebuah anugerah atau “kursi empuk” bagi siapapun. Tapi, merupakan “kursi panas” yang mempunyai konsekuensi logis terhadap nasib seluruh warga-bangsanya. Setuju atau tidak, kepemimpinan selalu berjalan beriringan dengan hukum alam (natural selection). Jadi artinya, apabila seorang pemimpin yang tidak dapat memenuhi kriteria integritas-universal, maka dengan sedirinya akan tergusur atau terpelanting dari posisi kepemimpinannya alias akan di-lengser-kan atau ter-lengser-kan.

Dies Natalis ke 40 UIN SGD Bandung: Sebuah Refleksi

2008-04-08T22:23:00.000-07:00

Lazimnya, usia 40 tahun merupakan tahapan final pematangan sikap mental bagi manusia pada umumnya. Sebagian pakar psikologi mengkatagorikan usia 40 tahun adalah starting-point perubahan identitas, baik yang berorientasi progress (maju) maupun regress (mundur). Arti kata, di usia 40 tahun, seseorang akan diverifikasi tingkat kedewasaannya dalam menentukan arah perjalanan hidupnya di masa depan. Sekedar ilustrasi, Muhammad SAW. pun dilantik menjadi Rasul oleh Allah SWT di saat usia 40 tahun, meskipun pada gilirannya hanya Allah sendiri yang mengetahui rahasia dibalik kematangan usia tersebut.

Adalah UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Gunung Djati Bandung yang pada tanggal 8 April 2008 menapaki usia yang ke 40 tahun. Sesuai dengan proses perjalanan waktu -- UIN SGD yang dulunya bernama IAIN SGD – sudah menjadi “makhluk” institusi pendidikan yang secara psikologis “terkesan” lebih dewasa dan “matang”. Perjalanan panjang yang sudah ditempuh UIN SGD selama ini, sudah lebih dari cukup untuk dijadikan proses pembelajaran (learning process) dalam rangka menyongsong masa depan yang lebih baik. Semua “batu sandung” yang selama ini menjadi kendala, patut dijadikan pelajaran yang berharga untuk selalu dicarikan alternatif pemecahannya.

Sebagai bahan evaluasi, UIN SGD secara proporsional perlu mendapat perhatian khusus dari segenap stake holders agar segera mungkin dapat melakukan pembenahan internal dengan serius, antara lain:

Aspek Akedemik

Secara ideal, sebuah Perguruan Tinggi (PT) tidak terkecuali UIN SGD akan menjadi institusi pendidikan yang dianggap centre of excellence, bila secara terus-menerus meng-update piranti-piranti akademiknya. Maksudnya, akan menjadi lebih progress apabila secara periodik UIN senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi (monev) tentang perkembangan akademik yang selama ini telah dan sudah diselenggarakan. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana efektifitas dan efisiensi (tepat sasaran) kurikulum yang sudah di berlakukan oleh institusi terhadap mahasiswanya. Termasuk di dalamnya metode dan proses belajar mengajar (PBM) yang digunakan oleh para dosennya, sekaligus dengan berbagai fasilitasnya.

Setuju atau tidak, selama ini peningkatan kualitas akademik UIN SGD masih dirasakan kurang maksimal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal demikian, antara lain; pertama, tradisi akademik kurang mendapat porsi yang selayaknya. Artinya, minimnya minat sebagian civitas akademik (mahasiswa dan dosen) untuk terlibat dalam kelompok-kelompok studi atau klub diskusi ilmiah, termasuk di dalamnya penelitian. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada melemahnya spirit sensifitas dan kritisisme terhadap isu-isu kontemporer baik internal maupun eksternal. Bahkan pada gilirannya, secara kualitatif output atau “jebolan” UIN SGD – ekstrimnya—terkesan menjadi second class di masyarakat, kendatipun pernyataan ini tidak sepenuhnya benar.

Kedua, masih ada dari beberapa staf pengajar (dosen) yang belum mendapatkan fasilitas (subsidi) memadai untuk melanjutkan studinya. Akibat dari hal ini, tidak sedikit dosen mencari tambahan income dari luar kampus untuk pendidikan lanjutan yang mereka tempuh. Realitas demikian ini – untuk tidak menyebut apologetik -- berakibat pada terganggunya profesionalisme dosen yang berkewajiban maksimal untuk mengabdi di kampus. Ketiga, belum adanya figur – baik kaliber lokal maupun nasional -- yang dapat memberikan tauladan atau pengaruh positif terhadap keberadaan seluruh civitas akademika maupun alumni berikutnya.

Aspek Kemahasiswaan
Adalah mahasiswa, yang secara substansif mempunyai peran dominan dalam proses dinamika institusi perguruan tinggi (UIN). Secara kuantitatif kegiatan kemahasiswaan di UIN SGD menunjukkan progresifitas yang berarti. Dalam konteks historis, kegiatan kemahasiswaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sesuai dengan tuntutan keberadaan unit-unit lembaga/organisasi mahasiswa yang secara legal-formal diakui oleh lembaga PT. Tetapi secara kualitatif, kegiatan kemahasiswaan masih perlu peningkatan yang signifikan dalam rangka mengikuti tuntutan perkembangan dunia perguruan tinggi. Artinya, setiap kegiatan lembaga-lembaga kemahasiswaan – intra maupun ekstra – selalu up-to-date dan sesuai dengan jati diri dunia mahasiswa yang selalu berperan sebagai moral-force dan lebih mengedapankan kepeduliannya terhadap masyarakat pada umumnya.

Kongkritnya, dunia kemahasiswaan di UIN SGD ke depan, semestinya semakin banyak memberikan kontribusi nyata akan kepentingan umat/rakyat. Dengan begitu, rakyat dapat merasakan langsung eksistensi mahasiswa yang nota-bene sebagai agent of social changes atau agen perubahan sosial. Untuk menciptakan sikap mental seperti itu, diperlukan pembinaan yang intensif atau up-grading terhadap para calon aktifis mahasiswa agar lebih sensitif dan merasa including dengan seluruh problem sosial.

Aspek Pengabdian Masyarakat
Sudah menjadi image umum, bahwa keberadaan Perguruan Tinggi (PT) adalah refleksi dari sebuah masyarakat di mana PT itu berada. Demikian halnya UIN SGD yang berada di wilayah Jawa Barat, seyogyanya mempunyai peran yang strategis bagi keberlangsungan umat Islam dari aspek pendidikan tinggi-plus (agama). Citra demikian ini sulit terbantahkan, bila eksistensi UIN SGD selama ini terasakan langsung oleh umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Oleh karenanya, dengan semakin kompleksnya problem keumatan paling tidak di wilayah Jawa Barat, -- seperti isu anarkhisme yang mengatasnamakan agama, munculnya aliran-aliran “sesat” dan isu-isu yang sejenisnya -- maka idealnya UIN SGD dengan kecerdasan emosionalnya dapat memberikan solusi yang genuine sesuai dengan kontekstualisasi ajaran Islam dan semangat rahmatan lil alamin. Sehingga pada gilirannya, kehadiran UIN SGD sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan akan selalu didambakan untuk menjadi problem solver yang kaitanya dengan keislaman dan keumatan. Bahkan boleh jadi dalam konteks makro, UIN SGD akan dilibatkan secara resmi oleh lembaga-lembaga terkait untuk merumuskan persoalan-persoalan kebangsaan dan sekaligus menjadi grand setter-nya.

UIN SGD Masa Depan

Untuk merespon hal di atas, ada beberapa langkah strategis yang harus ditempuh oleh UIN SGD sebagai perguruan tinggi plus (Islam), antara lain: Pertama, diperlukan motivasi dan kesungguhan dari seluruh civitas akademika UIN SGD Bandung untuk selalu siap merubah diri dan lebih-lebih siap untuk membuka diri dari segala koreksi oleh berbagai pihak. Mungkin agak terlalu sederhana untuk dikatakan -- ketertinggalan UIN SGD dari perguruan tinggi yang lain di masa lalu – salah satunya disebabkan kurang memaksimalkan “alat kontrol” (Senat dan sejenisnya) yang memberikan masukan tentang langkah-langkah strategis dalam memajukan intitusi pendidikan yang ideal. Lebih jelasnya, dalam membenahi UIN SGD di berbagai aspek diperlukan keterlibatan semua pihak yang berkompeten untuk memberikan kontribusi sesuai dengan bidang keahliannya. Tanpa hal ini, sulit mewujudkan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang sesuai dengan harapan umat dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya.

Kedua, pembenahan dan penguatan pada aspek kelembagaan. Artinya, UIN SGD sebagai institusi pendidikan tinggi, semaksimal mungkin membenahi dirinya terutama pada aspek managemen, baik administrasi, keuangan, dan delegation of authority atau pembagian kerja yang proporsional dan profesional. Hal ini sesuai dengan prinsip managemen modern yang selalu mengedepankan efektifitas dan efisiensi, selain kompetensi. Tidak kalah pentingnya, dalam penguatan kelembagaan juga ada semangat tranparansi yang mesti dijunjung tinggi, apalagi dalam rangka pencitraan dan ketauladanan yang positif terhadap masyarakat pada umumnya.

Ketiga, lebih mengedapankan dunia akademik dan memelihara tradisi intelektual. Sudah menjadi keharusan universal bagi lembaga perguruan tinggi termasuk UIN SGD untuk senantiasa menciptakan semangat intelektualitas yang tinggi dan terus-menerus, termasuk persyaratan utama dalam konteks kepemimpinan institusi. Sebab pada gilirannya “seleksi alam” atau sunnatullah yang akan memberikan pelajaran berharga bagi mereka yang konsisten maupun yang inkonsistensi, sebagai sebuah konsekuensi logis. Wallahu’alam

Alamat-alamat (E-Mail) Surat Kabar Nasional

2008-03-24T00:09:00.000-07:00

Bila anda bermaksud ngirim artikel, tulisan, berita, info mendadak dll. ke media yang anda inginkan, barangkali di sini akan anda dapatkan. Jika ternyata sudah berubah, mohon maklum. Bahkan saya mohon diberitahu jika ada perubahan alamat. Ini pun saya dapat dari temen2 di blogger ini. Mudah-mudahan manfaat.....

SURAT KABAR NASIONAL

THE JAKARTA POST
E-mail Address(es):
opinion@thejakartapost.com

THE JAKARTA POST
E-mail Address(es):
jktpost2@cbn.net.id

THE JAKARTA POST
E-mail Address(es):
editorial@thejakartapost.com

THE JAKARTA POST
E-mail Address(es):
sundaypos@thejakartapost.com

THE JAKARTA POST
E-mail Address(es):
features@thejakartapost.com

JAWA POS
E-mail Address(es):
editor@jawapos.com

KOMPAS
E-mail Address(es):
kompas@kompas.com

KOMPAS
E-mail Address(es):
opini@kompas.com

KOMPAS
E-mail Address(es):
opini@kompas.co.id

KOMPAS
E-mail Address(es):
kcm@kompas.com

MEDIA INDONESIA
E-mail Address(es):
redaksi@mediaindonesia.co.id

MEDIA INDONESIA
E-mail Address(es):
webmaster@mediaindonesia.co.id

MEDIA INDONESIA
E-mail Address(es):
redaksimedia@yahoo.com

SEPUTAR INDONESIA
E-mail Address(es):
widabdg@seputar-indonesia.com

SEPUTAR INDONESIA
E-mail Address(es):
redaksi@seputar-indonesia.com

REPUBLIKA
E-mail Address(es):
rekor@republika.co.id

REPUBLIKA
E-mail Address(es):
medika@republika.co.id

REPUBLIKA
E-mail Address(es):
sekretariat@republika.co.id

HARIAN IBU
E-mail Address(es):
redaktur@harianibu.com

SURAT KABAR JAKARTA

MERDEKA
E-mail Address(es):
merdekanews@yahoo.com

HARIAN INDONESIA
E-mail Address(es):
redaksi@harian-indonesia.com

RAKYAT MERDEKA
E-mail Address(es):
redaksi@rakyatmerdeka.co.id

HARIAN JAKARTA
E-mail Address(es):
aristo@harianjakarta.com

HARIAN JAKARTA
E-mail Address(es):
aristo_jakarta@yahoo.com

INVESTOR DAILY
E-mail Address(es):
koraninvestor@investor.co.i

KOMPAS INSIDE
http://www.kompasinside.blogspot.com

SURAT KABAR JAWA BARAT

KOMPAS JABAR
E-mail Address(es):
kompasjabar@kompas.co.id

SUARA PEMBARUAN
E-mail Address(es):
koransp@suarapembaruan.com

SUARA PEMBARUAN
E-mail Address(es):
opini@suarapembaruan.com

SINAR HARAPAN
E-mail Address(es):
info@sinarharapan.co.id

SINAR HARAPAN
E-mail Address(es):
opinish@sinarharapan.co.id

SINAR HARAPAN
E-mail Address(es):
redaksi@sinarharapan.co.id

RADAR BANDUNG
E-mail Address(es):
radarbandung@gmail.com

RADAR BANDUNG
E-mail Address(es):
radarbandung@yahoo.co.uk

METRO BANDUNG
E-mail Address(es):
metrobdg@rad.net.id

KORAN SUNDA
E-mail Address(es):
koran_sunda@yahoo.co.id

PIKIRAN RAKYAT
E-mail Address(es):
redaksi@pikiran-rakyat.com

PIKIRAN RAKYAT
E-mail Address(es):
cakrawala@pikiran-rakyat.co.id

PIKIRAN RAKYAT
E-mail Address(es):
kampus@pikiran-rakyat.co.id

PIKIRAN RAKYAT
E-mail Address(es):
belia_pr@yahoo.com

PIKIRAN RAKYAT
E-mail Address(es):
gelora@pikiran-rakyat.co.id

PIKIRAN RAKYAT
E-mail Address(es):
dwi@pikiran-rakyat.co.id

PIKIRAN RAKYAT
E-mail Address(es):
otokirpr@pikiran-rakyat.co.id

PIKIRAN RAKYAT
E-mail Address(es):
didih_otokir@yahoo.com

PIKIRAN RAKYAT
E-mail Address(es):
mardjanzen@yahoo.com

PIKIRAN RAKYAT
E-mail Address(es):
prminggu@pikiran-rakyat.co.id

PIKIRAN RAKYAT
E-mail Address(es):
seagpr@yahoo.com

PIKIRAN RAKYAT
E-mail Address(es):
khazanah@pikiran-rakyat.co.id

PIKIRAN RAKYAT
E-mail Address(es):
beritapr@yahoo.com

PIKIRAN RAKYAT
E-mail Address(es):
seagpr@yahoo.com

PIKIRAN RAKYAT
E-mail Address(es):
percil@pikiran-rakyat.co.id

PIKIRAN RAKYAT
E-mail Address(es):
wakhu@yahoo.com

PIKIRAN RAKYAT
E-mail Address(es):
belia@pikiran-rakyat.co.id

PIKIRAN RAKYAT (BUDHIANA)
E-mail Address(es):
budipr_bdg@yahoo.com

TRIBUN JABAR
E-mail Address(es):
tribunjabar@persda.co.id
atau tribunjabar@yahoo.com

SURAT KABAR JAWA TENGAH DAN JOGJA

KOMPAS JATENG
kompasjateng@kompas.co.id

KOMPAS JOGJA
kompasjogja@kompas.co.id

SUARA KARYA
E-mail Address(es):
redaksi@suarakarya-online.com

SUARA MERDEKA
E-mail Address(es):
humainia@yahoo.com

SUARA MERDEKA
E-mail Address(es):
redaksi@suaramer.famili.com

SOLO POS
E-mail Address(es):
litbang@solopos.net

SOLO POS
E-mail Address(es):
redaksi@solopos.net

WAWASAN
E-mail Address(es):
redaksi@wawasan.co.id

BERNAS
E-mail Address(es):
bernasjogja@yahoo.com

BERNAS
E-mail Address(es):
editor@bernas.co.id

KEDAULATAN RAKYAT
E-mail Address(es):
redaksi@kr.co.id

RADAR KUDUS
E-mail Address(es):
radarkudus@hotmail.com

SURAT KABAR JAWA TIMUR

KOMPAS JATIM
kompas@sby.dnet.net.id

SURYA
E-mail Address(es):
surya1@padinet.com

SURABAYA NEWS
E-mail Address(es):
surabaya_news@yahoo.com

SURABAYA POST
E-mail Address(es):
redaksi@surabayapost.info

SURABAYA POST
E-mail Address(es):
tya@surabayapost.info

SURABAYA POST
E-mail Address(es):
surabayanews2003@yahoo.com

DUTA MASYARAKAT
E-mail Address(es):
dumas@sby.centrin.net.id

RADAR SURABAYA
radarsurabaya@yahoo.com

SURAT KABAR BALI, SUMATERA, KALIMANTAN DAN SEKITARNYA

SURAT KHABAR BALI DAN SEKITARNYA
BALI POST
E-mail Address(es):
balipost@indo.net.id

BISNIS BALI
E-mail Address(es):
info@bisnisbali.com

DENPASAR POS
E-mail Address(es):
denpostbali@yahoo.com

DENPASAR POS
E-mail Address(es):
denpos@indo.net.id

POS KUPANG
E-mail Address(es):
poskupang@kupang.wasantara.net.id

POS KUPANG
E-mail Address(es):
poskupang@persda.co.id

SURAT KHABAR KALIMANTAN
RADAR BANJARMASIN
E-mail Address(es):
afoez99@gmail.com

RADAR BANJARMASIN
E-mail Address(es):
redaksi@radarbanjarmasin.com

BANJARMASIN POST
E-mail Address(es):
banjarmasin_post@yahoo.com

BANJARMASIN POST
E-mail Address(es):
banjarmasin_post@persda.co.id

BANJARMASIN POST
E-mail Address(es):
bpostmania@telkom.net

PONTIANAK POST
E-mail Address(es):
redaksi@pontianakpost.com

KALTIM POST
E-mail Address(es):
redaksi@kaltimpost.net

SURAT KHABAR SUMATERA
RIAU POS
E-mail Address(es):
redaksi@riaupos.co.id

LAMPUNG POST
E-mail Address(es):
redaksilampost@yahoo.com

BANGKA POS
E-mail Address(es):
bangkapos@yahoo.com

BANGKA POS
E-mail Address(es):
redaksi@bangkapos.com

BATAM POS
E-mail Address(es):
redaksi@harianbatampos.com

SRIWIJAYA POST
E-mail Address(es):
sriwijayapost@yahoo.com

SRIWIJAYA POST
E-mail Address(es):
sripo@persda.co.id

RIAU TRIBUNE
E-mail Address(es):
riautribune@yahoo.com

SERAMBI
E-mail Address(es):
serambi@indomedia.com

SERAMBI NEWS
E-mail Address(es):
redaksi@serambinews.com

MAJALAH

Berikut ini beberapa majalah yang beredar di sekitar kita.

READER'S DIGEST
E-mail Address(es):
Respati.Wulandari@feminagroup.com

READER'S DIGEST
E-mail Address(es):
editor.rd@feminagroup.com

SALAFY
E-mail Address(es):
majalahsalafy@ygy.centrin.net.id

SINYAL
E-mail Address(es):
redaksi@majalahsinyal.com

SUARA HIDAYATULLAH
E-mail Address(es):
redaksi@hidayatullah.com

SUARA HIDAYATULLAH
E-mail Address(es):
majalah@hidayatullah.com

SWA
E-mail Address(es):
swaredaksi@cbn.net.id

SWA
E-mail Address(es):
sekredswa@yahoo.com

TEMPO
E-mail Address(es):
koran@tempo.co.id

TEMPO
E-mail Address(es):
teknologi@tempo.co.id

TRUST
E-mail Address(es):
redaksi@majalahtrust.com

ANNIDA
E-mail Address(es):
annida@ummigroup.co.id

BOBO
E-mail Address(es):
bobonet@gramedia-majalah.com

FORUM
E-mail Address(es):
forumkeadilan@yahoo.com

FORUM
E-mail Address(es):
redaksi@forum.co.id

GADIS
E-mail Address(es):
info@gadis-online.com

GATRA
E-mail Address(es):
redaksi@gatra.com

GATRA
E-mail Address(es):
gatra@gatra.com

GATRA
E-mail Address(es):
surat@gatra.com

GE MOZAIK
E-mail Address(es):
ge_mozaik@ganeca-exact.com

GONG
E-mail Address(es):
gongetnik@yahoo.com

HAI
E-mail Address(es):
hai_magazine@gramedia-majalah.com

HEALTHY LIFE
E-mail Address(es):
read_healthylife@yahoo.com

INFOLINUX
E-mail Address(es):
redaksi@infolinux.co.id

INSIDE INDONESIA
E-mail Address(es):
admin@insideindonesia.org

INTISARI
E-mail Address(es):
intisari@gramedia-majalah.com

MAJALAH ILMIAH QUAD
E-mail Address(es):
quad@brawijaya.ac.id

MAJALAH ILMIAH TEKNIK ELEKTRO
E-mail Address(es):
hsantoso@bdg.centrin.net.id

MAJALAH ILMIAH TEKNIK ELEKTRO
E-mail Address(es):
eniman@paume.itb.ac.id

MAJALAH ILMIAH UNJANI
E-mail Address(es):
unjani@bdg.centrin.net.id

MAJALAH ILMIAH UNJANI
E-mail Address(es):
fmunjani@bdg.centrin.net.id

MATABACA
E-mail Address(es):
ade_trimarga@yahoo.com

MATABACA
E-mail Address(es):
adetri@matabaca.com

MATABACA
E-mail Address(es):
redaksi@matabaca.com

MATRA
E-mail Address(es):
matranet@rad.net.id

NEOTEK
E-mail Address(es):
redaksi@neotek.co.id

PARAS
E-mail Address(es):
majalahparas@yahoo.coma

TABLOID

TABLOID

TABLOID INTELIJEN
E-mail Address(es):
tabloid_intelijen@yahoo.com

TABLOID ROAMING
E-mail Address(es):
redaksi@tabloidroaming.com

TABLOID SMS
E-mail Address(es):
tabloid_sms@yahoo.com

TREN DIGITAL
E-mail Address(es):
trendigital@bisnis.co.id

TREN DIGITAL
E-mail Address(es):
ahmad.djauhar@bisnis.co.id

TREN DIGITAL
E-mail Address(es):
web@bisnis.co.id

JURNAL

Berikut ini alamat beberapa jurnal.
JURNAL
E-mail Address(es):
jurnal@cbn.net.id

JURNAL ILMIAH HUKUM LEGALITY...
E-mail Address(es):
heru@umm.ac.id

JURNAL ISLAM
E-mail Address(es):
jurnalislam@yahoo.com

JURNAL PEMIKIRAN ISLAM
E-mail Address(es):
i3ti@indosat.net.id

JURNAL RISTEK
E-mail Address(es):
jurnal@ristek.go.id

JURNAL SAINS MATEMATIKA TEKN...
E-mail Address(es):
jmst@utlab.ut.ac.id

Sumber : http://alamat-media.blogspot.com/
Thx.
Kategori : tips dan trik

Saya Dan Andrea Hirata

2008-03-08T03:49:00.001-08:00

Mutakhir saya tidak tahu apa yang menyebabkan saya jatuh cinta pada tulisan sastra. Biasanya saya membaca judulnya saja karya-karya sastra, apa itu novel, cerita pendek dan sejenisnya sama sekali kurang minat. Malahan males-malesan untuk sekedar meliriknya saja. Kalau melihat kawan-kawan saya yang berminat, bahkan yang fanatik banget sama karya-karya sastra, saya berfikir, apa sih asyiknya baca buku-buku itu, kok sepertinya buku-buku itu menghipnotis mereka. Mungkin ekstrimnya, buku-buku itu lebih enak dan lezatnya melebihi makanan cepat saji seperti Mc Donald, KFC, CFC, atau makanan khas sunda dengan sambel dan lalapannya. Pokoknya, sulit diterima akal sehat saya.

Pernah di masa SLTA sampai awal masuk kuliah, saya diberi anugerah minat baca komik "Kho Ping Ho",yang berjilid-jilid, mungkin seingat saya puluhan jilid dalam satu judul. Alhasil, komik-komik itu saya lalap sampai-sampai lupa jam makan (sebetulnya saya tidak pernah mengenal jam makan, sebab tergantung punya uang atau tidak). Seingat saya, pernah bolos kuliah, karena tuntaskan komik Kho Ping Ho yang berjudul "Pendekar Seruling Emas". Pada saat itu, saya tidak merasa menyesal karena tidak masuk kuliah gara-gara penasaran ingin tuntaskan cerita yang menurut saya saat itu sangat asyik dan nikmat.Tapi, sesuai dengan berjalannya waktu -- saya mulai setengah serius kuliah dan menfokuskan pada mata kuliah sosiologi -- minat saya menurun dengan buku-buku bacaan yang berkaitan dengan sastra, apa saja judul dan pengarangnya.

Saya transisi, bukan benci dan bukan seneng, bukan celaan dan bukan apresiatif, tidak dekat dan tidak jauh -- lebih tepat tidak punya definisi yang pas untuk memotret karya sastra. Mungkin saya sudah melepaskan stereotype yang dulu yang pernah bersenyawa dengan jiwa saya. Boleh jadi, para penggiat sastra menganggap orang yang tidak tersentuh dengan karya sastra seperti rumput kering di pada ilalang yang sewaktu-waktu mudah terbakar. Memang, pernah saya seperti rumput kering yang gampang terbakar, mudah tersentak, reaksioner dan dahi mudah "kerung" (Bhs.Sunda yang artinya ditengah-tengah antara dua mata melipat menyerupai angka 11), kata teman, kalau dahi kerung terus-menerus akan terjadi akselerasi usia "kokolot begog" (Bhs. Sunda: artinya,tua sebelum waktunya).

Langsung saja, waktu itu saya tak sengaja nonton acara Kick Andy di Metro TV, yang tanpa tendensius membiarkan terus channel TV itu meliput Andy F Noya sebagai presenter yang mewancarai seseorang berambut gondrong. Kebetulan remote control TV saya pegang (biasanya sama anak saya yang nomor 2),dan saya suka dengan gaya zig-zag kalau ekplorasi acara TV -- mencari acara yang sesuai dengan hasrat personal dan komunal. Yang terakhir ini berdasarkan reques dari publik family di sekitar saya.

Sekali lagi, lemat-lemat sambil jari-jari jempol siap memindahkan channel -- saya mendengarkan dialog Andy dengan laki-laki rambut gondrong usia setengah baya itu, membahas tentang karya tulis best seller yang sebagian besar bersumber dari realitas hidupnya sang penulis. Tadinya saya tidak berminat melihat tayangan itu, sebab performance laki-laki gondrong itu bukan seperi cendekiawan, ilmuwan terkenal, budayawan, sang maestro, ustadz kondang,atau kalangan selebritis yang lagi ngetren.Tapi sejenak, saya dibikin tercegang setengah bengong, laki-laki itu menceritakan karya tulisnya didasarkan realitas hidupnya yang amat sangat inspiratif dan fantastis.

Antara percaya dan tidak, selang beberapa menit kemudian, Andy presenter memanggil saksi hidup untuk mengkonfirmasi validitas presentasi laki-laki gondrong setengah galing itu. Dari situlah saya mulai serius -- sambil sila di depan TV -- menyaksikan dramatisasi antara penulis dan saksi hidup yang sudah lama tidak berjumpa. Ternyata, sang penulis yang baru saya kenal dari TV itu bernama Andrea Hirata dan saksi hidupnya Ibu Muslimah – Ibu guru Andreas semasa di SD Muhammadiyah Belitong.

Tayangan itu, sekelebatan seperti aroma bunga melati di depan rumah yang baru mengeluarkan wewangiannya ketika di malam hari. Saya mulai merasakan ada sesuatu yang mempengaruhi aspek afeksi dengan sedikit melupakan aspek kognisi saya. Meskipun pada hari ke tiga setelah melihat acara TV yang memukau itu, saya mulai akrab lagi dengan dunia yang selama ini saya geluti yaitu produk August Comte – konon Bidannya Sosiologi. Seperti biasanya saya hanyut lagi di samudra yang selalu haru-biru dengan segala yang serba empirik.

Lagi-lagi saya belum begitu tertarik dengan bacaan-bacaan sastra, hanya saja ketika ada salah satu teman yang mengebu-ngebu mengapresiasi karya Andreas Hirata yang berjudul “Laskar Pelangi”, saya jadi penasaran, apa sih bagusnya?!. Sesampai di rumah, anak saya yang pertama kelas 1 MTs (setingkat SMP), menceritakan tentang pertemuannya dia dengan Andreas Hirata yang kebetulan diundang ke sekolahnya dan membagi-bagikan karya novelnya yang sama pada beberapa murid yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Meskipun anak saya tidak kebagian gratis, tapi dia sempat meminjam dari temannya untuk dibaca, dan ternyata dia juga terkena “magnet” karya sang penulis cerdas itu. Semakin menambah kepenasaran, secepat kilat saya pun mencari buku-buku karya Andreas Hirata ke beberapa toko buku. Alhamdulillah saya temukan paling tidak yang bisa saya beli yaitu Novel Tetralogi “Laskar Pelangi” dan “Sang Pemimpi”. Dan masih ada dua karya novelnya yang belum sempat saya beli yaitu “ Edensor” dan “Maryamah Karpov “.

Dari situ, saya mulai menikmati karya sastra yang menurut saya sangat luar biasa. Sebab terlepas setuju atau tidak, menurut saya sebuah karya sastra dianggap exellences kalau dapat menggugah emosi afeksi di bawah alam sadar. Artinya, tatkala seseorang membaca sebuah karya sastra yang dianggap representatif, secara otomatis si pembaca akan merasa terlibat di dalamnya sekaligus memicu hormon adrenalin untuk melakukan sesuatu. Paling tidak, karya itu pada gilirannya mempengaruhi pola prilaku para pembaca, minimal semakin memotivasi untuk selalu eksplorasi setiap jengkal dari karya-karya sastra yang lain.

Untuk tidak terlalu “mengkultuskan” -- saya berusaha untuk menetralisir dengan bacaan-bacaan yang bernafaskan positivistik -- ketika saya dalam proses memahami jalan pikiran Andreas. Alih-alih sebagai balancing, ternyata saya menikmati betul apa yang dia tulis kata demi kata, kalimat demi kalimat, yang kadangkala masih juga perlu penjelasan dari glosary nya.

“Wow Luar biasa karya ini !?”, gerutu saya. Sampai-sampai (maaf bang Andrea), sambil ke kamar mandi pun saya baca novel-novel dia. Tanpa saya sadari saat-saat membaca novelnya, saya tersenyum sendiri, tertawa terbahak-bahak sendiri bahkan ikut berempati ketika menikmati bacaan itu. Malahan kadangkala keasyikan yang saya raih itu, ingin dibagikan ke teman-teman atau orang-orang disekeliling. Sebab seingat saya, selama hidup belum pernah saya membaca buku apa saja judulnya, terbawa emosi dan memberikan apresiasi berlebihan. Baru kali ini saya merasakan kenikmatan membaca seperti menikmati minuman segar dikala dahaga saat berbuka puasa. Sekali lagi, “Wow luar biasa karya Andreas Hirata ini”.

Untuk Andrea Hirata, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas karyanya yang dapat memotivasi saya dan para pembaca yang lain untuk lebih berkreasi dan lebih produktif. Dan saya beranggapan karya-karya anda layak mendapatkan penghargaan karya sastra luar biasa di era mutakhir ini. Semoga anda tetap dalam lindungan Tuhan YME ketika anda menulis karya berikutnya, sehingga selalu mempunyai makna dan “ruh” untuk menciptakan sebuah perubahan etos atas makhluk Indonesia yang hari ini sedang banyak dirundung krisis multi-dimensi. Bravo Andrea Hirata.

Pendidikan Anti Korupsi Semenjak Usia Dini

2008-02-20T22:51:00.000-08:00

Semarak pemberantasan korupsi di Indonesia belakangan ini, mengindikasikan keseriusan pemerintah Indonesia untuk menghilangkan praktek-praktek amoral dan ahumanis itu. Tidak sedikit para oknum aparatur negara atau pengusaha nakal yang sudah dan telah menjalani proses hukum di era kepemimpin SBY yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekayaan negara. Pro-kontra pun mewarnai proses hukum yang berjalan sesuai dengan latar-belakang kepentingannya masing-masing. Sebagian beranggapan proses hukumnya bernuansa politis, dengan asumsi "tebang pilih". Sebagian lagi, beranggapan proses hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jelasnya, ternyata itikad (niat) baik itu tidak selalu berjalan mulus meskipun berkaitan kebenaran universal (semua manusia sepakat).

Untuk tidak menyebut "lamban dan ragu-ragu", para pengamat beranggapan bahwa pemerintahan SBY dalam setiap mengambil kebijakannya senantiasa terkesan kurang tegas, tidak terkecuali kasus korupsi. Boleh jadi, gaya atau style SBY yang "flamboyan" itu sudah menjadi bagian dari karakter personality dia. Terlepas setuju atau tidak, itulah gaya yang dimiliki oleh Presiden kita hari ini. Memang, kadangkala dalam hal-hal tertentu menguntungkan, namun dalam konteks pemberantasan korupsi, praktis dibutuhkan akselerasi yang proporsional. Maksudnya, bila penanganan kasus korupsi kurang tanggap dan cepat, para "penyamun" uang negara itu keburu kabur, atau menghilangkan barang bukti. Realitas yang demikian ini sudah berulang-ulang terjadi, seperti para Obligator BLBI sebagian sudah tidak berada di Indonesia, dan masih banyak lagi kasus yang serupa.

Pada dasarnya, mayoritas masyarakat kita amat sangat berharap seluruh kekayaan negara dapat dikembalikan dari para koruptor itu, untuk membantu menyelesaikan krisis ekonomi yang sampai sekarang mendera bangsa kita. Tetapi apa yang terjadi hari ini? pemberantasan korupsi berbanding lurus dengan masih menjamurnya praktek-praktek korupsi di Pusat maupun di daerah. Lagi-lagi muncul pertanyaan, apa yang terjadi dengan warga-bangsa kita? Sejauh mana parahnya kondisi mental-spiritual warga bangsa kita? Apakah ada terapi mujarab yang dapat menghilangkan "penyakit" itu? Jawabannya terletak pada itikad baik dari seluruh kompenen bangsa untuk menyelesaikan kasus itu dengan sungguh-sungguh.

Adalah alternatif yang relatif dapat dijadikan salah satu terapi/metode dalam penyelesaikan korupsi di Indonesia. Yakni, memperkenalkan "Anti Korupsi" kepada anak didik (siswa) dalam bentuk "Mata Pelajaran Wajib" di sekolah-sekolah. Mata pelajaran Anti Korupsi itu, seyogyanya disajikan mulai dari tingkat dasar sampai menengah (SD-SMU). Terserah teknis penyajiannya, apakah digabungkan dengan mata pelajaran yang sejenis, seperti agama atau pendidikan moral. Ataukah menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri atau khusus yang menjadi bagian kurikulum nasional. Perihal ini, bisa didiskusikan lebih lanjut dengan para pakar pendidikan yang berkompeten. Tapi yang jelas, perlunya sosialisasi kepada anak didik (siswa) di sekolah-sekolah tentang praktek-praktek korupsi.

Ada beberapa keuntungan yang dapat diambil dari metode ini dalam memberantas korupsi di Indonesia. Pertama, para siswa dari semanjak usia dini sudah mengetahui tentang seluk-beluk praktek korupsi sekaligus konsekuensi yang akan diterima oleh para pelaku. Kedua, memberikan proses pembelajaran tentang kepakaan terhadap praktek-praktek korupsi yang ada disekitarnya. Ketiga, mendidik para siswa dari usia dini tentang akhlak atau moral yang sesuai dengan ajaran-ajaran sosial keagamaan. Keempat, menciptakan generasi penerus yang bersih dari prilaku penyimpangan kamanusiaan (dehumanisasi), dan kelima, membantu seluruh cita-cita warga bangsa dalam menciptakan good-goverment demi masa depan yang lebih baik dan beradab.

Dengan demikian, ke depannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tidak terlalu banyak menyita energi dan ongkos sosial yang tinggi. Dengan kesadaran yang dimiliki oleh sebagian besar warga bangsa melalui pendidikan, paling tidak akan semakin memperkecil prilaku korupsi -- meskipun tidak sekaligus musnah dari bumi Nusantara ini. Di atas itu semua, adalah niat baik disertai dengan usaha keras merupakan manifestasi dari "Insan Kamil" atau manusia yang sempurna sesuai dengan fitrahnya.

Jangan Ada Dusta di Antara Kita

2008-02-12T21:21:00.000-08:00

Perbedaan cara pandang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan sebagian anggota DPR RI tentang interpelasi BLBI, menjadi polemik yang menghangatkan atmosfir perpolitikan republik ini. Hampir semua orang tertuju pada polemik itu, meski sebagian warga masih ada yang larut atas meninggalnya Pak Harto (mantan Presiden RI ke 2) dengan berbagai beban hukumnya. Ternyata idiom interlepelasi bukan moment yang dianggap wajar dan lumrah dalam wacana demokrasi di negeri ini. Padahal di negara-negara yang menganut demokrasi, interpelasi sudah menjadi "sarapan" sehari-hari mereka. Apalagi dalam sistem demokrasi, interpelasi merupakan proses dialogis yang produktif antar eksekutif dan legislatif untuk mencari solusi yang terbaik bagi bangsa.

Dalam kasus ini, alih-alih ada komunikasi politik yang sehat antara Presiden SBY dan DPR RI, malahan keduanya saling adu argumentasi dengan berbagai retorika yang sulit dipahami oleh rakyat banyak. Lebih ironisnya lagi, permasalahan yang dijadikan polemik adalah sesuatu yang bersifat "teknis" dan tidak menyentuh substansi materi interpelasi BLBI. Sepertinya, satu sama lain sudah merasa perpegang pada mekanisme yang berlaku dan mengaku mempunyai otoritas truth klaim yang populis. Alhasil, kedua penyelenggara negara ini sulit ketemu dan dalam titik sumbu yang berbeda untuk hal yang tidak signifikan, sehingga gilirannya yang terjadi adalah sekedar "dramatisasi" dialogis yang absurd (nihil).

Bagi Presiden SBY, kehadiran di Sanayan (Gedung DPR RI) bukan keharusan dalam penyampaikan hak jawabnya kepada para wakil rakyat itu, sebab menurutnya cukup diwakilkan oleh para menterinya sebagai pembantu Presiden. Sementara sebagaian anggota DPR RI, beranggapan Presiden berkewajiban hadir untuk menyampaikan hak jawabnya tentang kasus BLBI dengan alasan keseriusan Presiden dalam menyelesaikan BLBI ditentukan oleh kehadirannya. Kedua alasan yang paradoks itu sebetulnya mencerminkan sikap ketidakdewasaan (childness) yang dipertontonkan kepada seluruh rakyat yang hari ini mereka didera berbagai kesulitan hidup. Terlepas dari reasoning yang mereka (Presiden dan DPR RI) kemukakan berdasarkan mekanisme dan aturan, tetapi ada fatsun politik yang mereka abaikan, yaitu kecerdasan emosional dalam berpolitik. Kecerdasan emosional inilah yang menjadi standar tingkat kedewasaan seseorang dalam menyelesaikan berbagai masalah, apalagi masalah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Menilik kasus interpelasi BLBI ini, sepertinya merefleksikan kepribadian dari para penyelenggara negara yang ternyata lebih banyak menonjolkan kepentingan politik jangka pendek ketimbang politik "Adi Luhung" atau "High Political". Hari ini, sebagian besar rakyat Indonesia sudah letih dan kehabisan energi untuk terus-menerus menyaksikan akrobat para penyelenggara negara tanpa menuai hasil yang berarti bagi semua warga negara. Dan yang paling menggembirakan lagi, rakyat sudah "melek" politik untuk melihat, mengawasi dan sekaligus mengevaluasi para manuver politik atau hidden agenda para pemimpinnya. Dengan begitu, lebih pantas kalau konteks ini meminjam judul lagu Brury Pesolima, "Jangan Ada Dusta di Antara Kita".

Konflik: Perbedaan Distribusi Otoritas

2008-02-03T21:21:00.000-08:00

Sang teoritis konflik modern Ralf Dahrendorf (1958), menyatakan munculnya konflik sosial sistematis di semua asosiasi disebabkan terjadi perbedaan pendistribusian otoritas. Arti kata, otoritas atau kekuasaan lah selama ini yang menjadikan penentu utama konflik individu atau kelompok yang belakangan ini marak diberbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia.

Belajar dari proses perjalanan kepemimpinan Soeharto (rezim ORBA), banyak yang dapat dipetik untuk dijadikan proses pembelajaran yang berharga bagi warga-bangsa Indonesia. Paling menarik untuk direview adalah model distribusi otoritas yang dilakukan rezim ORBA, yaitu perpaduan yang tidak seimbang antara model fungsionalisme (keseimbangan) dengan konflik -- meski tidak disadarinya. Dalam perspektif Dahrendorf, yang dilakukan rezim ORBA atau rezim siapapun merupakan perwujudan yang mesti terjadi. Sebab, dalihnya bahwa otoritas dalam setiap asosiasi selalu bersifat dikotomi, yaitu satu sisi kelompok yang memegang posisi otoritas (superordinat) dan kelompok yang dikendalikan (subordinat) di sisi lain. Dua kelompok ini dalam situasi apapun selalu berhadapan dan saling bertentangan untuk memperjuangkan "kepentingan" masing-masing. Kalau kelompok superordinat fungsi konflik -- meminjam istilah Lewis Coser -- kepentingannya untuk mempertahankan status quo, sedangkan kelompok subordinat kepentingannya perubahan.

Jadi kalau menurut teori konflik modern, siapapun dan apapun bentuk kepemimpinannya selalu dibanyang-bayangi oleh makna otoritas. Sebab setuju atau tidak, makna otoritas selalu melekat pada status/posisi yang merupakan dua entitas yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Maksudnya, mereka yang menduduki posisi otoritas secara otomatis mengendalikan bawahan dan memposisikan sebagai superordinat yang berkuasa atas subordinat. Secara sosiologis, mereka yang berkuasa karena produk espektasi dari orang-orang yang di sekitar mereka, dan bukan karena karaktristik psikologis mereka sendiri, tetapi memang karena posisi lah yang menciptakan seseorang mempunyai otoritas penuh. Alhasil, karena otoritas adalah absah, maka berbagai punishment dapat dijatuhkan pada pihak yang menentang. Hal ini berlaku bagi siapapun yang memposisikan sebagai pemegang otoritas atau kuasa, berikutnya hanya tergantung pada perbedaan kadar sanksi yang diberikan pada lawan posisinya.

Meninggalnya Sang Jenderal Tersenyum: HM. Soeharto Presiden RI Ke 2

2008-01-27T13:30:00.000-08:00

INNALILLAHI WA INNAILAHI ROOJI'UN. Telah berpulang ke pangkuan Ilahi, HM.Soeharto pada hari minggu tanggal 27 Januari 2008, pukul 13.10 WIB di RS.Pusat Pertamina Jakarta. Sejarah telah mencatat bahwa HM. Soeharto adalah Persiden RI ke 2 dan memimpin Indonesia selama 32 tahun, dengan berbagai dinamikanya. Sebagai manusia, Pak Harto mempunyai kelemahan dan kelebihan, dan inipun berlaku bagi semua makhluk Tuhan tanpa kecuali. Semoga selama kepemimpinan Pak Harto menjadi pelajaran yang paling berharga bagi bangsa Indonesia ke depan, tanpa harus mengedepankan subyektifitas. Tuhan lah yang lebih obyektif menilai dan menjadi hakim semua ciptaanNya.

Budaya Permisif dan Mesin Birokrasi

2008-01-26T21:34:00.001-08:00

Semula birokrasi untuk mengelola secara sistemik pelayanan terhadap kepentingan masyarakat banyak, tapi lambat-laun bergeser fungsinya menjadi "mesin besar" yang menggerus berbagai kepentingan masyarakat itu sendiri. Yang tersisa hanya kepentingan aparat pemerintah atau sejenisnya demi meraup keuntungan profit individu atau kelompoknya. Dengan kata lain, motto: "Pelayanan Publik" hanya menjadi tempelan plang papan nama di beberapa instansi pemerintah. Diakui atau tidak, hal inilah yang kerapkali mewarnai proses perjalanan birokrasi institusi-institusi pelayanan publik di Indonesia.

Praktek "jalan tol" dalam birokrasi di Indonesia sudah merupakan "virus" yang merembes di berbagai instansi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan layanan publik. Siapapun dapat pelayanan yang super cepat kalau memenuhi syarat yang tak tertulis -- atau bahasa gaulnya "angpau" (uang) -- meski syarat yang sesungguhnya masih kurang lengkap. Realitas seperti ini pada gilirannya mengkristal dan menjadi kultur di tengah-tengah masyarakat kita. Istilah TST (tau sama tau) sudah bagian dari idiom komunikasi birokrasi yang dimaklumi bersama. Ironisnya, kadangkala hal ini dikemas dengan logika take and give, dan berdasarkan deal /kesepakatan yang tak tertulis antar aparat dan masyarakat, meskipun terkesan dipaksakan.

Kultur birokrasi yang permisif inilah yang memberikan dampak tidak sehat terhadap pembentukan mental bangsa kita, mulai dari aparaturnya sampai masyarakat pada umumnya. Bangsa Indonesia tidak akan maju dan survival, kalau terus-menerus mengawetkan kultur permisif dalam dunia birokrasi.

Kenapa Bahan Pokok Harus Naik?

2008-01-22T05:27:00.000-08:00

Belakangan, rakyat Indonesia semakin terbebani dengan kenaikan bahan-bahan pokok yang melambung tinggi. Terutama rakyat kecil, semakin sulit untuk menikmati kehidupan yang layak di bumi Nusantara yang dikenal kaya dengan hasil buminya. Ironis memang, bila melihat potret yang paradoks disekitar kita, di satu sisi banyak rumah mewah dan berjubelnya kendaraan yang model keluaran baru dengan harga yang selangit, sementara di sisi lain, sebagian masyarakat kita masih ada yang makan "nasi aking" atau " nasi second ". Inilah fakta sosial yang tak terbentahkan di era kepemimpinan SBY-JK, bahwa belum adanya perubahan yang signifikan di beberapa bidang terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.

Apa yang terjadi bila masyarakat banyak yang mengeluhkan tentang kenaikan bahan pokok yang melambung tinggi dan tak terjangkau harganya oleh mereka? Bila hal itu terjadi terus-menerus, dapat dibayangkan banyak rakyat yang sulit mendapatkan makanan yang layak dan lebih parahnya mereka melanjutkan hidupnya dengan tertatih-tatih. Sehingga yang terbersit dalam benaknya adalah krisis kepercayaan terhadap pemerintah SBY-JK dalam menangani problem fundamental rakyat. Dalam konteks ini, masyarakat pada umumnya tidak mempersoalkan dampak harga minyak dunia yang sempat menembus lebih dari 100 dolar, tapi secara riil mereka melihat ketidakadilan policy pemerintah dalam pemerataan kesejahteraan. Atau yang lebih lunak, rakyat menganggap rezim SBY-JK sudah tidak mampu lagi menjalankan roda kepemerintahannya. Oleh karena itu, boleh jadi fenomena ini akan mempengaruhi popularitas kedua pemimpin RI, apalagi berkaitan dengan kepemimpinan nasional ke depan.

Indikasi ini sudah jelas merefleksikan ketidakberdayaan pemerintah untuk meregulasi kebutuhan bahan pokok, padahal persoalan kebutuhan bahan pokok merupakan faktor fundamental yang tidak bisa dijadikan trail and error atau uji coba. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah memang harus berbading lurus antara kenaikan minyak dunia dengan bahan-bahan pokok? Dan Apakah pemerintah tidak dapat ekspansi pasar untuk menstabilkan harga-harga bahan pokok? Wallahu'alam...

Siapkah Indonesia berdemokrasi?: Sebuah Refleksi Proses Pilkada

2008-01-19T04:20:00.000-08:00

Presiden Amerika Abraham Lincoln, pernah menyatakan dalam pidato kenegaraannya tentang arti negara demokrasi yang sesungguhnya, yakni “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Definisi ini menurutnya berlaku bukan hanya untuk Amerika Serikat, tetapi dapat juga diterapkan untuk semua negara-bangsa di seluruh dunia. Memang, demokrasi adalah pilihan ideologi negara yang sangat berat, bahkan mungkin merupakan bentuk pemerintahan yang paling rumit dan sulit. Tidak sedikit memunculkan pertentangan dan ketegangan tatkala negara-bangsa memberlakukan pemerintahan demokrasi. Demokrasi tidak dirancang untuk efisiensi – tapi demi pertanggungjawaban (sense of responsibility) – sebuah pemerintahan demokratis mungkin tidak bisa bertindak secepat pemerintahan diktator, namun sekali mengambil tindakan, bisa dipastikan adanya dukungan publik untuk langkah itu. Kendatipun begitu, demokrasi bukanlah merupakan proses yang sudah selesai dan tanpa kelemahan yang berarti.

Menyimak perjalanan proses demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru, sepertinya mengalami pasang-surut yang berarti. Batu uji demokrasi yang nampak adalah ketika pemilihan kepala daerah (Pilkada) di sebagian wilayah Indonesia, dibarengi dengan pencideraan norma-norma demokrasi yang hakiki. Pesta demokrasi (Pilkada) yang seharusnya saling menghargai perbedaan, ternyata yang muncul adalah saling menghujat, kampanye hitam, bahkan lebih parahnya konflik horisontal antar pendukung calon semakin meramaikan media cetak dan elektronik. Sepertinya atmosfir toleransi semakin menjauh dari bangsa ini yang baru bangkit dari keterpurukan, dan mungkin sangat sulit untuk mencapai bangsa yang beradab (civilization), kalau realitas yang demikian itu terus-menerus mewarnai proses demokrasi.

Belakangan ini sudah menjadi pemandangan umum (melalu media), kegiatan Pilkada selalu diwarnai dengan konflik antar pendukung calon dan diiring bentrokkan fisik dengan aparat keamanan. Lebih tragisnya, eskalasi kerusuhan merebak sampai kepada masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pesta demokrasi tersebut. Padahal "ongkos" politik, ekonomi, sosial dan budaya sangat "mahal" untuk dijadikan taruhan dalam dalam proses Pilkada. Pemandangan seperti itu, sesungguhnya menggambarkan realitas objektif keberadaan masyarakat kita yang masih belum siap menghadirkan norma-norma demokrasi yang sejati dalam proses pemilihan kepala daerah. Masyarakat kita pada umumnya, masih memerlukan learning process yang lebih intens untuk menjadi warga-bangsa yang berkepribadian civilize ( toleran, menghargai HAM, mandiri dan taat pada aturan yang sudah disepakati bersama).

Untuk menuju ke arah itu, semestinya mulai dari sekarang Penyeleggara Negara berinisiatif untuk mendidik warganya melalui berbagai alternatif. Salah satunya, adalah pendidikan politik yang beretika semenjak usia dini, paling tidak dari jenjang menengah pertama atau setingkat SMP. Lebih jelasnya, memasukkan pendidikan politik yang beradab ke dalam kurikulum SMP sampai SMA. Sementara untuk jenjang Perguruan Tinggi , kurikulum pendidikan politik lebih menekankan aspek-aspek filosofis dan humanisme-religius yang bernuansa kearifan lokal. Meskipun demikian, yang lebih penting dari itu semua adalah komitmen semua warga-bangsa untuk selalu memperbaiki citra sebagai masyarakat berbudaya dan beragaama secara konsisten.

Nampaknya hari ini, "makhluk" demokrasi di Indonesia masih menjadi wacana an-sich, atau masih menjadi bahasa "langit" (belum membumi), sehingga -- meminjam istilah Kuntowidjoyo -- belum adanya connecting antara das sain dan das sollen. Maksudnya, dalam konteks demokrasi di Indonesia antara alam ide dengan realitas tidak seiring dan tidak saling mendukung. Dengan demikian -- untuk menuju Indonesia Baru -- seyogyanya lebih mengedepankan semangat peradaban bangsa-dunia yang unggul dan siap berkompetisi dengan negara manapun dalam berbagai hal, terutama tentang nilai-nilai universalitas peradaban manusia.

Muda Vs Tua: Perspektif Kepemimpinan Nasional

2008-01-17T01:16:00.000-08:00

Ahmad Wahib (alm.) dalam catatan harianya "Pergolakan Pemikiran Islam", mengemukakan bahwa problematika di Indonesia pada masa itu dikarenakan adanya gesekan antar generasi (gap generation). Pernyataan itu, dalam konteks kekinian menjadi perbincangan hangat dalam konstelasi kepemimpinan pasca ORBA. Setuju atau tidak, dari mulai Gus Dur sampai Soesilo Bambang Yudhoyono, belum ada perubahan yang berarti untuk mengentaskan dari berbagai masalah yang mendera bangsa ini. Untuk itu menjadi wajar, apabila sebagian besar rakyat Indonesia menghendaki pemimpin yang masih segar (fresh) dan lebih visioner sebagai "ratu adil" dalam melanjutkan estafeta kepemimpinan bangsa ke depan.

Sudah menjadi kenyataan sejarah bangsa-bangsa dunia, bahwa pergantian kepemimpinan selalu dibarengi dengan semangat merubah status-quo ke arah yang lebih maju dan tampil beda. Hanya saja, yang menjadi pertanyaan kemudian, siapakah yang berhak menyandang agen perubahan itu? Apakah dari figur generasi tua atau dari generasi muda? Sebab ada perbedaan perspektif tentang kepemimpinan dari sisi usia atau generasi. Bagi yang berpandangan bahwa usia atau generasi menjadi faktor penting untuk sebuah kepemimpinan, yakni generasi muda merupakan representasi dari penyegaran ide-ide, sekaligus gabungan antara kekuatan spirit dan intelgensi. Sementara bagi yang berpandangan bahwa usia atau generasi tidak menjadi ukuran keberhasilan, adalah kepemimpinan ditentukan oleh kekuatan visi yang dibarengi oleh semangat merubah keadaan ke arah yang lebih progres (maju).

Terlepas dari dialektika di atas, ada yang lebih penting untuk dipertimbangkan sebagai wacana model pemimpin nasional Indonesia masa depan, yakni figur yang mempunyai cara pandang visioner dan selalu berpihak pada kepentingan hajat hidup orang banyak (rakyat). Dan di atas itu semuanya, pemimpin nasional harus mempunyai spiritualitas religius yang mumpuni. Sebab tanpa itu, dapat dipastikan semangat sense-responsibility akan memudar dan absurd (tanpa makna) dalam setiap menjalankan roda kepemimpinannya.

Qiro'at Al Quran

2008-01-15T05:30:00.000-08:00

Islam adalah agama yang senang dengan keindahan seperti halnya seni lantunan indah(qira'at) Al Qur'an yang dapat menyejukkan qalb sekaligus merenungkan seluruh ciptaanNya. Dengan AlQur'an manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Allah SWT yang Maha segala-galanya.Untuk lebih lengkapnya kita dengarkan qiraatnya Syekh Abdul Basith Abdul Shamat dan anak kecil mirip suara Abdul Basith Kid (klik play vidio pada hal baca selanjutnya...)

Membangun Kesadaran Kolektif Bangsa

2008-01-07T20:29:00.000-08:00

Berbagai peristiwa di Indonesia belakangan ini, mewarnai dinamika sosial yang banyak menyita energi seluruh komponen bangsa. Dari mulai bongkar pasang kabinet SBY-JK sampai konflik horizontal (anarkhisme) yang tak kunjung reda. Belum lagi, penyelesaian penegakkan hukum yang masih berkutat pada kasus-kasus “recehan” – belum menyentuh yang substanstif – sampai pada polemiknya antar lembaga tertinggi Negara (MA Vs KPK). Di tambah lagi, kebijaan ekonomi pemerintahan SBY-JK yang belum berpihak sepenuhnya kepada kesejahteraan rakyat kecil, sebab lagi-lagi alasannya adalah jargon “pertumbuhan” untuk menstabilkan ekonomi makro. Akibatnya, hanya segelintir orang saja (pengusaha kelas menengah sampai kakap) yang dapat survival dan menikmati “kue pembangunan” republik ini.

Lebih ironisnya, untuk sebuah negara yang berdaulat dan bahkan cenderung “over” demokrasi seperti Indonesia, masih terdapat warga negara yang tidak aman dan merasa terancam hidupnya. Terlepas, karena mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan mainstream masyarakat pada umumnya (kasus aliran-aliran “sesat”). Tetapi yang paling penting adalah, bagaimana peran negara untuk melindungi dan mengayomi seluruh warga negaranya berdasarkan mekanisme penegakkan hukum yang berlaku. Negara melalui perangkatnya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif semestinya lebih menekankan pada konsistensi law enforcement untuk memberikan kesan pada dunia internasional sebagai sebuah negara yang berdaulat dan berperadaban.

Selain itu pula, masih ada beberapa kasus lain yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, ternyata radiasi kebebasannya menyentuh wilayah kebebasan orang atau kelompok lain. Hal inilah yang menyebabkan gesekan antar warga masyarakat yang pada gilirannya terjadinya konflik horizontal yang tidak mudah untuk diselesaikan. Sebagian masyarakat memaknai kebebasan adalah ekspresi tanpa batas, mungkin lebih ekstremnya free-value (bebas nilai). Sementara secara hakiki, tidak mungkin makna kebebasan itu sendiri menciderai harkat kemanusian universal. Oleh karenanya, diperlukan learning-process yang lebih koprehensif kepada masyarakat tentang makna kebebasan yang sejati, melalui pendidikan sosial-politik yang mencerdaskan.

Bersamaan dengan itu, masalah patologi sosial semakin sulit dihilangkan karena lemahnya penegakkan hukum di republik ini. Semisal kasus narkoba, justru secara kuantitatif dan kualitatif meningkat. Bahkan uniknya, tempat tahanan (LP: Lembaga Pemasyarakatan) menjadi basis pengedaran yang paling produktif, padahal LP semestinya menjadi lembaga yang steril dari berbagai “penyakit” masyarakat dan sekaligus membuat efek jera pada para pelakunya. Realitas yang demikian ini semakin menambah rumitnya proses penegakkan hukum yang berkeadilan dan berperadaban.

Belum lagi penanganan masalah bencana alam (banjir, tanah longsor dsb.) yang sebagian besar disebabkan pengrusakan lingkungan oleh manusia, mulai dari pembalakan liar (illegal logging) sampai pada pembuangan sampah yang tidak tertib. Bersamaan dengan itu pula, dampak yang paling membahayakan bagi kehidupan manusia karena kerusakan lingkungan adalah (global-warming) atau pemanasan global yang dapat merubah drastis ekosistem kehidupan manusia. Antisipasi pemerintah dalam hal ini, belum maksimal dan tegas dalam menindak para pelaku pengrusakan lingkungan dengan sanksi hukum yang sangat berat, sebab menurut hemat penulis, kasus ini sama beratnya dengan terorisme. Paling tidak, aspek kesamaannya adalah menghancurkan lingkungan (ekosistem) dan masa depan manusia secara keseluruhan.

Untuk itu, kepada seluruh penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) --dalam rangka membenahi masalah kebangsaan yang sangat kompleks – seyogyanya memberikan keteladanan dan sekaligus mengajak seluruh komponen bangsa untuk membangun republik ini. Sudah waktunya bagi para penyelenggara negara itu menyadari, bahwa berlarutnya masalah yang multi-kompleks, dikarenakan “keterbatasan” political will mereka untuk mengelola negara dengan baik dan sungguh-sungguh. Dengan demikian, sarat utama untuk membangun negara yang berkeadaban dan berprikemanusian adalah membentuk kesadaran kolektif yang berpijak pada semangat humanisme-religius. Sehingga pada gilirannya, hal itu akan menjadi energi positif yang dapat memotivasi mereka untuk selalu berfikir dan berkarya demi hajat hidup orang banyak (rakyat).

Quo Vadis Perguruan Tinggi?

2007-12-24T21:22:00.000-08:00

Selama dua dekade ini, bangsa Indonesia berupaya maksimal memperbaiki dunia pendidikan yang dirasakan kurang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses pembangunan yang sedang bergulir. Berbagai metode dan model yang digunakan, dianggap masih belum menyentuh pada aspek-aspek subtansi masalah kebangsaan. Alih-alih dunia pendidikan dapat memberikan solusi yang tepat dan mujarab, malahan dalam hal-hal tertentu justru menjadi bagian masalah tersendiri yang perlu diselesaikan. Terutama berkaitan dengan model pendidikan di Perguruan Tinggi, sejauh ini belum banyak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan bangsa secara ideal. Dalam konteks ini muncul pertanyaan, apakah yang terjadi dalam dunia pendidikan Perguruan Tinggi kita? dan sudah seberapa jauh kontribusinya terhadap proses pembangunan di Indonesia selama ini?

Mencermati pertanyaan-pertanyaan di atas, sepertinya terlebih dahulu mengevaluasi kiprah Perguruan Tinggi dalam proses pembangunan nasional (nation building) di Indonesia. Nampaknya, -- dalam aspek kelembagaan -- Perguruan Tinggi selama ini masih dalam proses pembenahan dirinya untuk mencari formula atau model yang tepat untuk konteks kekinian dan kedisinian. Ironisnya, uji coba (triel and error) berulang kali dilakukan untuk mencari formula yang sesuai dengan kebutuhan, saat itu pula secara bersamaan muncul tuntutan perubahan sosial yang terus-menerus oleh masyarakat di berbagai aspek tidak dapat dibendung lagi. Artinya, di satu sisi formula untuk penyelesaian masalah masih dalam proses pencarian, di sisi lain, berbagai masalah datang silih berganti seiring dengan perjalanan waktu. Akibatnya, banyak masalah yang belum tertuntaskan dengan maksimal hingga pada gilirannya terjadi kristalisasi problematika sosial yang sulit untuk diurai.

Kaitannya Perguruan Tinggi dengan permasalahan internalnya, bukan berarti menyurutkan semangat moral force nya untuk tetap peduli dengan problematika kebangsaan yang belakangan ini semakin tidak jelas arah penyelesaiannya. Terlepas setuju atau tidak, bahwa selama ini dunia Perguruan Tinggi (PT) kita belum maksimal sebagai institusi agent of social changes (agen perubahan sosial) di Indonesia. Masyarakat pada umumnya berharap, -- paling tidak minimal -- institusi PT dapat memberikan tauladan yang konstruktif untuk pembinaan moral dan mental masyarakat. Seperti halnya masalah kultur keterbukaan atau transparansi, semestinya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari domain tradisi PT, mulai dari aspek managemen kelembagaan sampai pada aspek yang paling sensitif (keuangan). Dan yang lebih penting lagi adalah, intitusi PT dengan segenap unsurnya siap diaudit atau diperiksa secara intensif dan fair oleh lembaga yang berwenang (setingkat Irjen dan KPK). Bahkan bila perlu, hasil uaditnya dapat diakses oleh masyarakat umum agar dapat diketahui tingkat akuntabilitasnya. Dengan demikian, dunia PT yang selama ini sebagai lembaga "pencetak" insan akademik yang jujur, terbuka, dan sekaligus "penjaga gawang" moral masyarakat awam menjadi realitas yang tak terbantahkan.

Masih masalah internal, belakangan beberapa PT (untuk tidak mengeneralisir) di kita menyajikan "tontonan menarik" dihadapan publik, seperti tawuran antar fakultas, jurusan bahkan antar Perguruan Tinggi. Hal ini merefleksikan "wajah asli" sebagian dunia PT kita masih belum mencerminkan sebagai institusi adult education. Artinya, masih ada para calon "pemimpin masa depan" (mahasiswa) di beberapa PT yang notabene lebih mengedepankan emosi childness ketimbang penyelesaian masalah secara arif dan bijak (wise). Sebab diakui atau tidak, dunia PT senantiasa dalam sorotan dan rujukan masyarakat awam. Jadi bisa dibayangkan kalau dunia PT menyajikan "potret" wajah seperti itu, apalagi masyarakat awam akan melakukan hal yang sama, bahkan boleh jadi lebih dari itu. Oleh karenanya -- tidak menutup kemungkinan -- konflik horisontal yang belakangan marak di sebagian daerah, merupakan dampak yang tak langsung dari sulitnya mencari figur yang dapat memberikan ketadanan, termasuk dari intitusi PT.

Adalah menjadi keharusan universal, bahwa dunia PT memberikan sajian "menu" ketaladanan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga PT bukan hanya menjadi "menara gading" yang sulit disentuh, tapi menjadi sub-sistem dari sistem sosial yang ada. Untuk itu, mestinya slogan PT menjadi institusi kekuatan moral dan agen perubahan sosial bukan isapan jempol semata, tapi sudah mewujud dan dapat dirasakan keberadaanya oleh semua masyarakat.

Merajut Benang Kusut Indonesia

2007-12-10T22:46:00.000-08:00

Kontroversi tentang membangun Indonesia ke depan adalah topik yang menarik belakangan ini. Banyak kalangan mulai dari politisi sampai para pakar pembangunan yang berpolemik tentang dari mana starting-pointnya untuk membangunan bangsa ini. Apakah bertolak dari stabilitas yang menuju social order (ketertiban sosial) atau dari pertumbuhan ekonomi yang akan mendongkrak kesejahteran masyarakat keseluruhan. Atau bahkan kedua alternatif itu dijalankan secara beriringan dan sekaligus untuk memperkecil "ongkos sosial" yang akan dihadapi oleh seluruh komponen bangsa Indonesia.

Carut-marutnya bangsa Indonesia belakangan ini, dikarenakan kompleksitas permasalahan yang tak kunjung reda, malahan semakin menumpuknya "pekerjaan rumah" yang tidak mudah untuk diselesaikan. Mulai dari aspek fluktuatif kebijakan ekonomi yang acak, sampai pada penegakkan hukum yang tidak berorientasi pada keadilan sosial yang hakiki (terutama masalah korupsi). Di tambah lagi, problematika konflik horisontal yang hampir menyentuh pada sensifitas disintegrasi bangsa belum terselesaikan dengan tuntas. Semua itu to be or not tobe tidak terlepas dari semangat sense of responsibility pemerintah dan para wakil rakyat sebagai penyelenggara negara.

Dirasakan oleh sebagian pihak, bahwa nation-building belakangan ini tidak lebih baik ketika masa Orde Baru (Orba). Pernyataan ini bukan berarti keberpihakan terhadap model pembangunan masa lalu, tetapi lebih pada semangat kritisisme yang berkembang di tengah-tengah masyarakat semakin marak. Memang, sebagaian masyarakat memahami, bahwa membangun bangsa yang sudah hampir menyentuh pada titik nadir ini tidak semudah membalik tangan, seperti tidak mudahnya merajut benang yang sudah kusut. Akan tetapi tidak serta merta penyelenggara negara hanya mengandalkan retorika politik benang kusut untuk menyelesaikan problematika bangsa ini. Sebab, tanpa motivasi yang berorientasi pada semangat berkeadilan, tidak akan mudah mencapai target sebagai bangsa yang beradab.

Pencarian solusi akar masalah kebangsaan, sejatinya tidak cukup hanya dengan polemik dari mana dulu starting pointnya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah need assessment (penelesuran kebutuhan) pada masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini peran para wakil rakyat,semestinya dapat memberikan ruang dialogis yang produktif kepada seluruh masyarakat. Memang, selama ini interaksi antara wakil rakyat dengan rakyatnya dirasakan cukup intensif. Hanya saja, pengaruh dari interaksi itu kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap proggresifitas perubahan masyarakat. Indikasi ini nampak pada persoalan-persoalan di akar rumput (rakyat) yang seringkali kurang tersentuh oleh kebijakan makro penyelenggara negara. Sehingga ungkapan "sumir" yang terlontar, bahwa nation building bangsa ini tidak berpihak ke akar rumput (rakyat), tetapi hanya pada kepentingan para politisi dan pengusaha kelas kakap, menjadi realitas yang tak terbantahkan.

Oleh karena itu, pemberdayaan secara maksimal dan motivasi yang sungguh-sungguh para penyelenggara negara untuk memperbaiki persoalan-persoalan kebangsaan menjadi keharusan mutlak. Tanpa ada motivasi itu, sulit diharapkan masalah bangsa yang multi kompleks ini akan terselesaikan. Bahkan akan bertambah lagi urusan bangsa ini dengan masalah mental para penyelenggara negara itu sendiri. Kalau terjadi demikian, tinggal menunggu kristalisasi krisis kepercayaan dari rakyat kepada seluruh aparatur negara. Kondisi yang demikian ini pada gilirannya, akan memicu munculnys disharmonisasi, instabilitas dan disintegrasi sosial yang tajam.

Untuk menghindar dari kondisi yang demikian itu -- selain dari motivasi -- diperlukan keterlibatan semua komponen bangsa yang peduli untuk memperbaiki kondisi bangsa ini dengan serius. Yang paling penting dari semua itu adalah, bagaimana semua komponen bangsa -- tanpa pandang golongan, partai politik atau bahkan agama -- dilibatkan untuk merumuskan problem solving kebangsaan secara konprehensif dan holistik. Meski dalam proses perjalanannya, kadangkala menemui hambatan-hambatan psikologis, karena berbeda latar belakang ideologis atau apapun namanya. Tetapi untuk kepentingan yang lebih besar, semestinya semua komponen bangsa itu dapat memperkecil ego in-group nya. Dengan begitu, semangat mambangun bangsa bukan didominasi oleh kelompok tertentu, akan tetapi semua ikut bertanggungjawab dan sekaligus menikmati. Tanpa semangat kebersamaan, sampai kapanpun bangsa ini sulit melakukan perubahan ke arah yang lebih maju (progress) sesuai dengan yang dicita-citakan.

Perlunya Pengendalian Sosial Untuk Aliran-aliran Agama di Indonesia

2007-10-31T00:00:00.000-07:00

Maraknya aliran-aliran agama yang muncul belakangan ini, membuat banyak orang dari mulai tokoh agama, pemerintah, aparat sampai masyarakat awam dibikin sibuk untuk mencari solusinya. Seperti halnya kasus Ahmadiyah, dan yang paling terakhir Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang dituduh "sesat" oleh berbagai institusi-institusi Islam (MUI dan Ormas-ormas Islam). Dan yang paling membuat rasa kemanusian penulis tersentuh, adalah prilaku kekerasan (anarkhis) yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Hal ini dapat juga dijadikan cerminan bahwa pola interaksi sosial bangsa kita yang menganggap terapi konflik adalah bagian dari solusi yang instan untuk diberlakukan.

Hemat penulis, bahwa pola interaksi sosial dari sebuah masyarakat yang moyoritas, merupakan miniatur dari sebuah bangsa secara keseluruhan. Jadi, tatkala masyarakat kebanyakan dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan pendekatan konflik, maka bangsa ini mengalami "metamorfosis" ke arah regress (kemunduran). Sebaliknya, kalau bangsa ini dalam setiap penyelesaian masalah melalui pendekatan equallibrium (harmoni), maka capaian ke arah proggress (kemajuan) akan teralaminya. Untuk itu, yang paling bertanggungjawab dalam hal ini adalah pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam mengatur masyarakatnya. Diakui atau tidak, peristiwa yang sejenis hampir sering terjadi di berbagai wilayah di negeri ini. Dan boleh jadi, akan menyusul terus-menerus dengan kasus yang sama. Dengan demikian, perlunya antisipasi dari berbagai elemen bangsa.

Bagi "aktor intelektual" dari aliran-aliran agama yang dianggap kontroversi, semestinya dalam mengemban "misi" yang akan digelindingkan ke masyarakat, memantau terlebih dahulu, apakah misinya populer atau justru akan membuat keresahan di masyarakat secara sporadis. Pada akhirnya bukan persoalan memperjuangkan "kebenaran" yang mungkin "truth claim" (klaim kebenaran) -- nilai kebenarannya juga masih relatif -- tetapi yang harus mendapat porsi lebih untuk diperhatikan adalah persoalan social order (ketertiban sosial) yang terancam. Apalagi kalau dilihat dari berbagai aspek, bahwa bangsa ini masih banyak "agenda" permasalahan yang harus secepatnya diselesaikan, terutama yang berkaitan dengan kemiskinan dan pemberantasan korupsi yang tak kunjung tuntas. Menurut analisis penulis, prilaku para "aktor intelektual" aliran-aliran agama kontroversi dapat juga dikatagorikan sebagai "anarkhisme sosiologis".

Istilah anarkhisme sosiologis dapat juga diartikan, sebuah proses pemaksaan ide, pikiran, atau gagasan yang tidak sesuai dengan mainstreem masyarakat pada umumnya. Pada tataran filosofis atau bahkan positivistis boleh jadi beranggapan bahwa, pikiran, gagasan atau ide apapun tidak ada satu pun yang dapat membendung , kecuali pikiran itu sendiri. Tetapi dalam konteks sosial, perihal toleransi, apresiasi, dan egaliterian adalah bagian yang tak dapat diabaikan begitu saja. Biasanya dalam hukum sosial, yang berlaku adalah gagasan, ide atau pikiran yang sudah dianggap mainstreem (arus utama), meskipun kadangkala tidak mempersoalkan benar dan salah dalam konteks apapun, mungkin termasuk juga teologi. Tetapi yang berlaku biasanya adalah, layak dan tidak layaknya sebuah gagasan itu eksis -- berdasarkan kesepakatan sosial.

Oleh karenanya, persoalan pencarian solusi yang dapat menjadi win-win solution bagi semua pihak, adalah para pemegang kebijakan (pemerintah) perlu membuat mekanisme atau aturan main yang dihasilkan dari berbagai komponen bangsa, termasuk di dalamnya yang pro dan yang kontra. Kenapa demikian? karena mereka semua adalah anak-anak bangsa yang mempunyai hak hidup yang sama, sekaligus menghendaki ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan mereka untuk bermasyarakat dan berbangsa. Sehingga untuk mewujudkan sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat tidak akan mengalami kesulitan, apabila semangat dialogis di antara anak-anak bangsa seringkali dilakukan. Apapun masalah akan selesai, kalau manusia berikhtiar mencari problem solving-nya, sebab Tuhan pun menciptakan masalah-masalah makhlukNya sepaket dengan solusinya. Itupun kalau kita berkemauan keras mencari alternetif pemecahannya. Wallahu'alam

BPK VS MA

2007-09-25T00:15:00.000-07:00

Prilaku elite kukuasaan di negeri kita aneh bin ajaib. Bagaimana tidak? dalam suasana bangsa yang sedang dirundung berbagai masalah yang tak kunjung redah, para elite sibuk dengan konflik (cakar-cakaran)antar mereka. Seperti kasus konfliknya BPK dan MA, yang pada akhirnya Presiden harus ikut membantu menyelesaikan persoalan mereka. Sinyelemen yang seperti itu menjadi proses pembelajaran politik yang tidak sehat bagi masyarakat. Masyarakat semakin dibikin bingung dan mungkin jengkel melihat prilaku elite yang semakin childness (kekanak-kanakan.)

Proses pendewasaan seluruh elemen bangsa ternyata bukan pekerjaan mudah. Bahkan elite kekuasaan pun masih ada yang tidak masuk pada katagori dewasa dari sisi wisdom atau sikap kenegarawanan yang mumpuni. Hari gini... elite kekuasaan masih bersikap kekanak-kanakan? Saya kira sudah bukan zamannya lagi. Masyarakat semakin tidak bisa berharap banyak untuk mentauladani para elite penguasa di negeri ini.

Ironisnya, seperti sang elite hukum sekelas MA, tidak berkenan untuk di sentuh (untouchable)oleh lembaga apapun. Seyogyanya, MA lah yang memberikan tauladan yang progresif ke seluruh lapisan sosial di negeri kita ini, terutama di bidang penegakkan hukum. Dan justru bukan terkesan sebagai "negara" dalam Negara", yang sulit untuk diajak kompromi karena meresa paling benar dan berdiri di atas hukum itu sendiri. Saya kira tidak ada lembaga negara apapun bidangnya, sepi dari urusan human error, tidak terkecuali MA atau bahkan BPK sekalipun. Oleh karena itu, idealnya kalau masih menghendaki Indonesia menjadi negeri yang bermartabat dan beradab, semua elemen bangsa ini, dari mulai elite sampai grassroot-nya (rakyat) harus menjunjung tinggi norma-norma yang sudah disepakati bersama. Tanpa ada komitmen yang seperti itu, cita-cita menjadi negara berkeadilan dan berperadaban sepertinya hanya isapan jempol semata. Sejarah banyak membuktikan...

Pemerintah Vs Pedagang Kaki Lima (PKL)

2007-09-22T00:12:00.000-07:00

Hampir setiap hari berita di telivisi-telivisi atau media cetak di kita, dipenuhi tentang penertiban wilayah-wilayah yang dihuni Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh aparat trantib dan aparat keamanan daerah. Ironisnya, setiap pemuatan berita tentang penertiban PKL selalu dibarengi dengan bentrok fisik dan selalu ada korban. Hal itu terjadi terus-menerus bagaikan aktivitas yang sudah menjadi kemestian adanya. Sehingga gambaran yang nampak di permukaan adalah, sebuah potret masyarakat yang selalu didera konflik terus-menerus tanpa ada kepastian penyelesaian. Atau memang jenis masyarakat kita -- dari mulai penguasa sampai rakyatnya -- adalah masyarakat yang "sakit". Sakit di sini dimaknai, meminjam istilah ahli psikologi yang dinamakan "patologi sosial", yakni semacam penyakit jiwa yang kaitannya dengan pola hubungan sosial.

Oleh karena itu, dalam konteks untuk mencari jalan keluar yang win-win solution diatara kedua pihak, semestinya ada alat kontrol selain perundang-undangan, yakni pendekatan-pendekatan yang sifatnya sosio-kultural. Sosio-kultural yang dimaksud adalah pendekatan yang melibatkan tradisi-tradisi setempat dengan tidak melepaskan sama sekali aturan perundang-undangan yang berlaku. Semisal, menertibkan PKL di daerah yang nota-bene masyarakat religius, maka pemerintah dalam hal ini mengikutsertakan tokoh-tokoh agama atau masyarakat yang dianggap mempunyai kharisma oleh mereka.

Prioritas yang paling penting bagi pemerintah daerah dalam hal ini, bahwa pemerintah melalui aparat trantib dan aparat keamanannya berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari dari bentrok fisik dengan PKL. Bagaimanapun juga, mereka (PKL) adalah anak-anak bangsa yang mempunyai hak yang sama di mata hukum untuk mencari penghidupan yang layak selagi pemerintah tidak dapat membantu hajat hidup mereka. Pemerintah di sini bukanlah satu-satunya yang memiliki seluruh aset bangsa ini. Pemerintah seyognya menjadi "serve of society" atau pelayan masyarakat, bukan sebaliknya sebagai "tuan tanah" yang selalu menghakimi dengan cemeti pada para pelayan-pelayannya. Mungkin realitas inilah yang salama ini terjadi di negeri ini?...

Sekelumit Tentang Anerkhisme di Indonesia Hari Ini

2007-09-20T01:15:00.000-07:00

Kalau mengamati proses penegakkan hukum di Indonesia belakangan ini, sepertinya jauh dari harapan untuk menuju sebuah negara besar yang bermartabat dan berperadaban. Penegakkan hukum terkesan masih pilih-pilih atau tebang pilih. Ketika ada sekelompok komunitas tertentu yang mengatasnamakan kekuatan "akar rumput", atau lembaga "agama" yang bertindak atas nama "hakim" adalah produk ketidakberdayaan aparat hukum kita. Ketidakberdayaannya boleh jadi karena memang tidak mampu atau ada faktor kesengajaan , untuk tidak menyebut rekayasa.

Dengan demikian, kalau memang aparat hukum di Indonesia mampu menegakkan hukum tanpa pandang bulu, penulis optimis tidak akan pernah muncul prilaku anarkhisme yang dilakukan oleh komunitas apapun namanya. Jadi logikanya, kemunculan kelompok-kelompok yang bertindak anarkhisme di Indonesia belakangan ini -- sekali lagi, apapun namanya --, adalah sebuah rekayasa yang boleh jadi tidak sengaja diciptakan aparat penegak hukum. Hal itu dikarenakan prilaku mereka yang mempunyai tendensi "tertentu" (pilitical power atau money power). Oleh karenanya, harapan penulis adalah semua komponen masyarakat semestinya tidak henti-hentinya memotret aparat penegakkan hukum dari berbagai "pose", bahkan siap mengingatkan mereka dengan hukum yang berlaku. To be or not Tobe

Perubahan Sosial dan Pasang-Surutnya Semangat Keagamaan di Indonesia

2007-09-19T06:37:00.000-07:00

Secara sosiologis munculnya semangat perubahan sosial di Indonesia, biasanya lebih difokuskan pada dinamika sosial yang berkembang, meskipun pada gilirannya hampir semua aspek dapat pula menjadi pemicu arah perubahan itu sendiri. Bahkan sebagaian sosiolog sependapat, bahwa perubahan di semua sektor merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar dan ditunda-tunda, kendatipun dalam proses perjalanannya diketemukan kendala-kendala yang tidak ringan. Sebut saja, mulai dari perubahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, agama dan berbagai macam yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.Dalam konteks ini pula, penulis ingin "membedah" dengan "pisau" analisis sosiologis arah perubahan di Indonesia yang disebabkan keberadaan agama dengan berbagai potretnya.

Kehadiran agama pada dasarnya selalu disertai dengan “dua muka” (janus-face). Pada satu sisi, secara fungsional agama mempunyai watak sebagai “perekat sosial”, memupuk solidaritas sosial, toleran, dan seperangkat peranan yang memelihara kestabilan sosial (harmoni). Di sisi lain, agama juga mempunyai kecenderungan atomisasi (memecah-belah), disintegrasi, dan intoleransi. Secara teoritis-sosiologis, hal ini dapat juga difahami dari dua bentuk antagonisme dalam agama. Pertama, ketegangan atau konflik yang berkembang di kalangan umat suatu agama (intern). Kedua, ketegangan atau konflik yang terjadi antar umat beragama (ekstern).

Untuk beberapa kasus di Indonesia, semisal keberadaan agama Islam dengan kecenderungan dan intensitas perubahannya, dapat ditelaah melalui pengamatan yang serius, baik melalui umatnya maupun kiprah institusi-institusinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selintas terkesan kegairahan menghayati agama meningkat, terutama di kalangan masyarakat perkotaan yang nota-bene terdidik. Atau paling tidak pendidikannnya relatif sudah mapan. Kenyataan ini tidak memberikan jaminan dan mungkin masih diragukan, apakah ini mencerminkan bertumbuhnya kekuatan agama (Islam) atau sebaliknya? Sebab hal ini berbarengan dengan indikasi krisis kepercayaan sebagian umat Islam terhadap lembaga-lembaga politik (parpol) yang bernuansa agama (Islam) dan adanya “tekanan-tekanan” terhadap para penganutnya.

Dari kenyataan demikian, nampak adanya – dapat disebut “ideologi” -- yang dapat menyaingi keberadaan agama (Islam). Indikasi ini lebih diperkuat dengan cara menghayati agama, di mana penghayatan dirasakan cukup apabila sudah melaksanakan kewajiban pribadinya dalam beribadah. Sedangkan tanggung jawab sosialnya kurang mendapat perhatian. Padahal semestinya ajaran agama bukan sekedar ibadah individual kepada Tuhan akan tetapi kewajiban kerja kemanusiaan atau amal shaleh dalam agama (Islam) lebih ditekankan.

Merujuk pada perspektif di atas, memang perubahan sosial di Indonesia sampai sekarang pun seiring dengan ritme perjalanan sejarahnya, yakni meliputi bidang agama, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan berbagai bidang kehidupan yang lain. Perwujudan yang kongkrit dari perubahan itu, adalah berupa upaya pembangunan yang terencana, termasuk di dalamnya sumber daya manusia. Tetapi dalam implementasinya, proses pembangunan tidak jarang menimbulkan disorientasi, seperti alienasi (keterasingan dan kerenggangan) dan dehumanisasi (“penjungkirbalikan” nilai-nilai kemanusiaan) bahkan konflik horisontal pun yang tak kunjung selesai.

Hal ini sejalan dengan pandangan Faisal Ismail (2001:239), bahwa alienasi tersebut menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Semua itu, akibat dari pola pembangunan yang lebih memprioritaskan aspek fisik atau kebendaan semata. Dehumanisasi semakin marak – ekses dari proses pembangunan yang mementingkan praktis-pragmatis di atas nilai-nilai kemanusiaan. Manusia tidak lebih dari obyek pembangunan ketimbang subyek pembangunan.

Kenyataan ini, pada gilirannya dapat menciptakan semangat penolakan dan perlawanan dari pihak yang merasa dimarginalkan. Teori sosiologi mendeskripsikan bahwa semakin kuatnya tekanan tehadap keberadaan kelompok tertentu, maka akan semakin mempercepat munculnya semangat militansi untuk mempertahankan eksistensinya. Begitu halnya di Indonesia, semakin represif para penguasa (semisal di era rezim Orba) membatasi aktivitas umat Islam, yang pada gilirannya semakin tumbuh subur munculnya aliran-aliran yang bernuansa radikalisme. Perubahan yang dihendaki oleh kelompok radikal keagamaan, biasanya cenderung revolusioner dan mendasar. Mereka beranggapan, bahwa dengan merubah secara mendasar seluruh aspek kehidupan manusia dan sekaligus melawan dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan, adalah sesuatu perwujudan kewajiban religius yang harus dilaksanakan.

Pada hakikatnya seluruh agama menghendaki adanya perubahan dalam setiap kehidupan manusia. “Agama” dan “Perubahan” merupakan dua entitas yang seperti berdiri masing-masing. Namun, belum tentu setiap dua entitas atau lebih, adalah sesuatu yang berbeda atau bahkan berlawanan. Kemungkian saja dua entitas itu saling melengkapi ( complementary), dan boleh jadi saling mensifati satu sama lain. Bisa juga, “agama” dan “perubahan” dipahami sebagai hal yang overlapping. Artinya, “perubahan” dalam pandangan sebagian kalangan, justru dianggap sebagai inti ajaran agama. Sebagian pengiat sosiologi dan sosiologi agama, seperti Ibnu Khaldun, Max Weber, Emile Durkheim, Peter L.Berger, Ali Syariati, Robert N.Bellah, dan yang lainnya menyiratkan pandangannya tentang hubungan antara agama dan perubahan sosial.

Makna “perubahan” kemudian dirumuskan oleh agama setidaknya Islam, sebagai keharusan universal – meminjam istilah Islam sunnnahtullah – agar dapat merubah dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, ketertindasan dan dari berbagai macam yang bersifat dehumanisasi menuju terwujudnya masyarakat/umat yang berprikemanusian dan berperadaban. Paling tidak, agama mengajarkan nilai-nilai seperti itu, selain doktrin-doktrin yang bersifat ritual. Sebab, dapat dibayangkan apabila kehadiran agama di tengah-tengah hingar-bingarnya akselerasi kehidupan manusia tidak dapat menawarkan semangat perubahan, maka eksistensi agama akan menjadi pudar. Dengan kata lain, kalau sudah demikian, tidak mustahil agama akan ditinggalkan oleh umatnya dan boleh jadi belakangan menjadi “gulung tikar” karena dianggap sudah tidak up to date.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman diskursus “agama” di satu sisi, dan “perubahan” di sisi lain -- sebagai bagian satu entitas yang tak dapat dipisahkan -- sebab yang satu mensifati yang lain. “Perubahan” berfungsi sebagai sifat “kecenderungan”, “titik tekan”, atau “melingkupi” keberadaan agama. Ilustrasi ini dapat diambil contoh dari berbagai peristiwa di belahan dunia tentang perubahan sosial yang diakibatkan ekses dari agama, seperti, gerakan Protestan Lutheranian, revolusi Islam Iran, atau belakangan kasus bom Bali di Indonesia.

Identifikasi di atas tidak hanya di fokuskan pada perubahan yang berorientasi progress (arah kemajuan) semata, tetapi ke arah regress (kemunduran) pun menarik untuk dijadikan contoh. Memang tidak selamanya perubahan yang diakibatkan sepak terjang agama dapat berdampak kemajuan peradaban bagi manusia. Tidak sedikit perubahan yang mengarah pada kemunduran (regress) sebuah peradaban bangsa tertentu -- yakni seperti terjadinya perang Salib di masa lalu (antara Islam dan Kristen) atau konflik-konflik yang mengatasnamakan agama.

Sedangkan perubahan yang mengarah pada kemajuan (progress) peradaban manusia, posisi agama pun memberikan kontribusi yang sangat besar. Dengan agama, manusia dapat menebarkan perdamaian dan cinta kasih di antara sesama, optimis dalam menatap masa depan, menciptakan alat-alat teknologi untuk peningkatan kesejahteraan, menegakkan keadilan, sekaligus pemihakan terhadap golongan lemah. Tanpa itu, dapat dipastikan semakin lama sesuai dengan tuntutan zaman, agama akan ditinggalkan oleh pemeluknya dan pada akhirnya “gulung tikar” seperti yang di alami oleh agama-agama Mesir kuno. Meskipun acap kali tidak mudah untuk mensosialisasikan agama sebagai bagian dari spirit proses perubahan sosial.

Adalah ilustrasi yang menarik dari beberapa contoh kasus di Indonesia yakni, perubahan sosial yang dilandasi oleh semangat keagamaan seringkali menghadirkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat beranggapan, bahwa agama semestinya banyak mengambil peran dalam berbagai aspek, terutama dalam rangka pengandalian masyarakat (social control). Mereka berdalih, secara common-sense menjadi lumrah kalau agama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari berbagai aktivitas kehidupan sosial di Indonesia. Kenapa? Sebab mayoritas rakyat Indonesia adalah beragama. Kemudian masalah berkembang, yakni agama mana yang layak menjadi dominan mempengaruhi pola prilaku masyarakat? Pernyataan terakhir ini, dapat didiskusikan dalam konteks logika kekuasaan dengan lebih intens.

Sementara bagi sebagian masyarakat yang tidak menghendaki agama hadir di berbagai moment, beranggapan, agama adalah urusan privat dan sangat personal. Urusan yang berkaitan dengan persoalan seperti, politik, ekonomi, budaya, dan semua yang ada kaitannya dengan publik, maka tidak menjadi kemestian agama dilibatkan, apalagi agama tertentu. Semisal, kasus RUU APP, poligami dan lain sebagianya, merupakan potret fenomena komunitas yang berpaham perlunya pemisahan antara urusan agama pada satu sisi, dan urusan sosial di sisi lain. Komunitas ini berpendapat, untuk menjaga keutuhan bangsa tidak diperlukan kehadiran agama apapun dalam konstelasi pembangunan bangsa. Apalagi Indonesia menurut mereka, tidak mengenal paham teokrasi ( negara agama).

Yang menjadi masalah kemudian adalah, apakah keberadaan agama cukup kita hadirkan hanya dalam urusan yang sifatnya privat/personal dan domestik. Dengan begitu, jargon keutuhan bangsa adalah harga mati dan mutlak harus dikedepankan ketimbang menjadikan agama tertentu sebagai pedoman atau norma pergaulan sosial. Ataukah dengan menghadirkan agama sebagai landasan norma bernegara dan berkebangsaan dapat menjamin akan adanya ketertiban masyarakat pada umumnya. Untuk memastikan survival-nya di antara kedua paham ini, sebetulnya lebih ditentukan oleh “seleksi alam”, artinya, paham mana yang dapat menjamin ketertiban dan kelangsungan hidup masyarakat pada umumnya dan paham mana yang hanya sebatas psedo-ideologi semata.

Dalam konteks pergolakan politik di Indonesia, belakangan ini banyak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Semenjak pasca Orba, keberadaan partai politik yang bernuansa agama bermunculan seperti jamur di musim hujan. Kebanyakan mereka berpandangan bahwa, “idealisme-religiusitas” akan bisa digulirkan apabila memaksimalkan partisipasi politik secara langsung. Bagi mereka, pelajaran paling berharga adalah marginalisasi aspirasi politik partai bernuansa agama di era Orba. Oleh karena itu, peluang di era reformasi ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mewujudkan “obsesi” berpolitik dengan melibatkan agama secara eksplisit.
Terlepas dari apakah adanya partai politik aliran ini, hanya sekedar menarik minat partisipasi masyarakat beragama untuk kepentingan kekuasaan kelompok tertentu atau murni untuk mewujudkan sebuah refleksi semangat religiusitas. Maksud dari asumsi terakhir ini adalah, mendirikan partai politik agama dalam rangka merubah keberadaan masyarakat dengan nilai-nilai agama sebagai sumber utama untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang jelas, semenjak partisipasi politik keagamaan dilembagakan, memberikan warna tersendiri dalam percaturan politik di Indonesia. Paling tidak, dalam konteks demokrasi modern, fenomena yang demikian ini menjadi “batu uji” sebuah makna sejati dari demokrasi.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya untuk didiskusikan adalah, Indonesia yang dikenal mayoritas beragama, belum nampak terrefleksikan dalam prilaku sehari-hari. Agama mungkin hanya sebatas identitas formalistis semata (melengkapi administrasi KTP). Pernyataan ini sepertinya “sumir” dan “sinisme” untuk masyarakat beragama pada umumnya. Tetapi ditilik dari realitas yang berkembang, banyak indikasi yang mendukung pernyataan ini, semisal merebaknya kasus KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) di seantero Nusantara. Padahal “oknum” yang melakukan praktek KKN notabene beragama, bahkan mungkin lebih terdidik. Hal ini menandakan bahwa “nafsu sahwat” materialisme lebih dominan ketimbang semangat keberagamaan. Dari konteks yang demikian ini, ternyata keberadaan agama di Indonesia belum dapat mengejawentah dalam proses perubahan sosial ke arah yang lebih progres atau lebih baik.
Atas dasar demikian, proses perubahan sosial tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab seluruh masyarakatnya, terutama para pemeluk agama. Dalam konteks sosiologis (fungsional-struktural), merubah masyarakat ke arah yang lebih baik dan produktif, merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat dihindari. Dengan kata lain, umat beragama dengan semangat ajarannya, bukan saja memikul tanggung jawab untuk memperkuat nilai-nilai moral, etik dan spiritual sebagai landasan pembangunan, tetapi juga dituntut untuk memerankan fungsi inspiratif, korektif, kreatif dan integratif agama ke dalam proses keharmonisan sosial. Berhubungan dengan itu, tugas merubah kondisi sosial ke arah yang lebih baik, bukan sekedar sebagai tugas kemanusiaan, akan tetapi sekaligus merupakan pengamalan sejati ajaran setiap agamanya.

Sosiologi Indonesia: haruskah lebih sosiologis?

2007-09-15T07:47:00.000-07:00

Carut marutnya bangsa Indonesia dari berbagai problematikanya diperlukan gagasan-gagasan orisil yang justru problem solvingnya dari perspektif sosiologis. Sebab, di mata indonesianis, bangsa ini tidak mudah di selesaikan dengan sekedar jargon politik semata. Tetapi, diperlukan kerja sosial yang berbasis sosial-budaya yang sangat heterogen. Dapat dibayangkan, semisal penyelesaian separatisme diberbagai daerah hanya diproduk dari "meja Jakarta" yang notabene central elite kekuasaan yang --meminjam istilah trennya -- " tebar pesona an-sich".

Untuk itu, sudah waktunya piranti produk budaya yang plural itu dicarikan formulanya yang melibatkan para expert diberbagai bidang. Mulai "hulu" (penguasa) sampai "hilir" (rakyat) dimanapun berada membuka ruang publik komunikasi sosial untuk meretas sekat-sekat psikologis yang sudah lama mengkristal. Dengan demikian, fungsi peran -peran social -control seperti yang dikemukakan Paul B.Horton dan C.L.Hunt (1993:176), pengendalian sosial (social control) adalah, untuk menggambarkan segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat.

Mungkin sampai hari ini, upaya menyelesaian masalah di berbagai bidang belum menunjukkan angka statistik yang signifikan -- untuk tidak menyebut absurd . Pembenahan yang dilakukan pemerintahan mulai pasca ORBA, tidak nampak signifikan, bahkan cenderung menurun. Pernyataan ekstrimya, pemerintahan sekarang "tidak lebih baik dari rezim ORBA". Mulai dari jumlah angka pengangguran yang meningkat, instabilitas ekonomi yang naik-turun tajam, penegakkan hukum (law enforcemen) yang masih terkesan "tebang pilih" dan konflik di berbagai daerah tidak kunjung surut. Pernyataan yang terakhir itu, penulis sependapat bahwa salah satu keberhasilan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), adalah penyelesaian konflik di Daerah Istimewa Aceh. Tapi Indonesia bukan hanya Aceh, masih banyak daerah yang perlu penanganannya yang hampir mirip dengan Aceh, yakni proses nation building yang dibarengi pemerataan dan keadilan yang balance dan transparan di berbagai wilayah, meskipun tetap proporsional.

Mengutip yang diungkapkan Paul Horton dan C.L.Hunt di atas, setidaknya pemerintahan SBY hari ini dan pemerintahan yang akan datang, semestinya dapat menjadi pengendali sosial yang sesuai dengan harapan berbagai elemen bangsa, kalau menghendaki adanya social order (ketertiban sosial). Di akui atau tidak, keterlambatan proses nation building di Indonesia, salah satunya tidak adanya komitmen bersama di berbagai kalangan elemen bangsa itu. Sehingga tidak sedikit program yang digelindingkan oleh pemerintah tidak mendapat respon dan apresiasi dari sebagian kalangan. Boleh jadi yang tidak mendukungnya minoritas, tetapi dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal itu dapat menjadi "batu sandung" atau "batu kerikil" yang menyelip di sepatu. Memang proses penyelarasan main-stream ke berbagai kalangan tidak semudah membalik tangan, tapi itulah uji kalayakan seorang pemimpin atau negarawan yang mumpuni. Untuk itu, penulis dengan sedikit analisis sosiologis yang minimalis berupaya mengajak para sosiolog mendialogkan masalah bangsa ini menuju bangsa besar yang beradab dan bermartabat.